| 📡 LIVEKikis Buta Hukum, Adam Ilyas Gagas Platform Literasi Hukum Indonesia
 |
| Adam Ilyas, S.H., M.H., Founder Literasi Hukum Indonesia. |
PEWARTA.CO.ID — Ketidaktahuan akan hukum sering kali baru disadari oleh masyarakat ketika mereka telah berhadapan langsung dengan persoalan. Berangkat dari realitas empiris tersebut, Adam Ilyas, seorang lulusan magister ilmu hukum Universitas Brawijaya yang berfokus pada hukum acara pidana dan tata negara, mengambil inisiatif untuk menjembatani kesenjangan informasi ini.
Pria berusia 27 tahun tersebut mendirikan Literasi Hukum Indonesia, sebuah platform digital yang didedikasikan untuk mendemokratisasi pemahaman hukum di tengah masyarakat luas.
Melalui situs web literasihukum.com dan akun Instagram @literasihukumcom yang kini telah menjangkau lebih dari seratus ribu pengikut, Adam berupaya mengurai kompleksitas persoalan hukum sehari-hari menjadi sajian yang ringkas dan mudah dicerna.
Kendati dikemas secara populer, materi yang disajikan tetap memiliki pijakan akademis yang kuat. Seluruh konten merujuk pada literatur primer seperti peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan, terkhusus putusan Mahkamah Konstitusi.
Pengalamannya sebagai editor jurnal ilmiah turut mewarnai standar redaksional platform ini, memastikan bahwa bahasa yang digunakan tetap presisi, namun terhindar dari jargon teknis yang berpotensi membingungkan masyarakat awam.
Bagi Adam, minimnya kesadaran hukum di tengah masyarakat bukan sekadar isu teoretis, melainkan problem struktural yang nyata. Banyak orang terpaksa menghadapi proses hukum dari posisi yang asimetris semata-mata karena ketidaktahuan atas hak dan kewajiban mereka.
"Hukum itu sejatinya mengatur hajat hidup orang banyak, tetapi artikulasinya yang terlalu kaku kerap kali membuat masyarakat umum menyerah sebelum mencoba memahami esensinya," ungkap Adam.
Kesenjangan antara dogmatik hukum dan realitas pemahaman masyarakat awam dinilainya masih terlampau lebar. Aturan-aturan hukum tersebar dalam hierarki peraturan yang berlapis dengan bahasa teknis, sehingga aksesibilitas publik untuk menelaahnya menjadi sangat terbatas. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya mendobrak eksklusivitas tersebut.
"Diskursus hukum sama sekali tidak boleh berhenti di ruang-ruang akademik atau firma hukum saja. Ada banyak persoalan di tingkat akar rumput yang sebetulnya bisa terselesaikan secara preventif, andai saja masyarakat memahami perlindungan hukum yang melekat pada diri mereka," tegasnya.
Kini, inisiatif tersebut telah bertransformasi dari sekadar kanal edukasi konten menjadi sebuah pusat riset dan layanan publik yang komprehensif.
Situs Literasi Hukum Indonesia telah mengintegrasikan basis data yang memuat lebih dari tujuh belas ribu dokumen peraturan perundang-undangan.
Platform ini juga menyediakan mesin pencari terpadu yang menautkan artikel analisis, putusan pengadilan, kamus hukum, hingga templat dokumen hukum yang seluruhnya dapat diakses oleh publik tanpa dipungut biaya.
Merangkum perjalanannya, Adam menyadari bahwa visi besarnya membutuhkan napas panjang.
"Menumbuhkan kesadaran hukum yang fundamental bukanlah pekerjaan yang bisa selesai dalam waktu singkat. Ini adalah proses panjang yang menuntut konsistensi serta dedikasi yang berkelanjutan," pungkasnya.
(ADV)
