Zulhas Percepat Program MBG untuk Pesantren dan Daerah 3T, Skema Baru Segera Diajukan ke Presiden
 |
| Zulhas Percepat Program MBG untuk Pesantren dan Daerah 3T, Skema Baru Segera Diajukan ke Presiden |
PEWARTA.CO.ID — Pemerintah memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dipercepat untuk pondok pesantren, sekolah berbasis agama, serta wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan atau Zulhas, mengatakan percepatan tersebut menjadi prioritas tahap awal pelaksanaan program. Skema yang tengah disusun akan difokuskan terlebih dahulu pada pesantren dan daerah 3T sebelum diperluas ke wilayah lain.
“Saya bikin dua tahap MBG. Satu bulan pertama, yang akan diprioritaskan adalah wilayah 3T dan sekolah berbasis agama, pondok-pondok. Ini sedang kami matangkan. Dalam satu sampai dua minggu ini, minggu ketiga saya akan paparkan kepada Bapak Presiden. Kalau disetujui, langsung berlaku,” ujar Zulhas dalam keterangannya, Minggu (26/7/2026).
Pesantren tak perlu bangun dapur baru
Dalam skema yang sedang dimatangkan, pemerintah berencana memanfaatkan fasilitas dapur yang sudah tersedia di lingkungan pesantren dan sekolah Islam. Langkah ini diambil agar pelaksanaan MBG bisa berjalan lebih cepat tanpa harus menunggu pembangunan infrastruktur baru.
“Jadi pondok, sekolah-sekolah Islam, saya akan minta nanti enggak usah bikin dapur. Dapurnya di sekolah saja, dapurnya di pondok saja agar ada percepatan. Enggak usah memberi keuntungan kepada pihak lain. Pondok ya sudah, bangunnya di situ. Tinggal pengawasannya agar sehat dan bagus. Ini akan kita percepat bersama wilayah 3T,” katanya.
Menurut Zulhas, pemerintah akan memastikan dapur yang digunakan tetap memenuhi standar kesehatan dan pengawasan yang ketat.
Penataan 8.000 titik layanan MBG di Jawa
Selain fokus pada pesantren dan daerah 3T, pemerintah juga menyiapkan penataan sekitar 8.000 titik layanan MBG baru di Pulau Jawa.
Zulhas menjelaskan proses tersebut diperkirakan memerlukan waktu sekitar dua bulan karena harus diawali dengan pendataan penerima manfaat secara menyeluruh.
“Di Jawa ini ada lebih dari 8.000 titik baru. Kita akan data dulu. Selama ini ada SPPG yang mencari pelajar sehingga terjadi benturan dan berebut sasaran. Karena itu kami bentuk tim bersama Kementerian Pendidikan dan kementerian terkait untuk mendata jumlah murid secara akurat,” ujarnya.
Pendataan dilakukan agar distribusi bantuan lebih tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih penerima.
Sekolah yang tidak membutuhkan akan dievaluasi
Pemerintah juga akan mengevaluasi sekolah yang dinilai tidak lagi membutuhkan layanan MBG. Dengan begitu, alokasi program dapat dialihkan ke sekolah lain yang lebih memerlukan bantuan.
Langkah ini disebut sebagai bagian dari penataan nasional agar pelaksanaan MBG berjalan lebih efektif dan merata.
Pemerintah siapkan formula agar masyarakat tidak dirugikan
Zulhas menegaskan penyesuaian kebijakan tidak boleh merugikan masyarakat yang sudah terlibat dalam pembangunan fasilitas pendukung program MBG.
“Saya tidak mau rakyat, masyarakat yang sudah ditunjuk dirugikan. Masyarakat yang sudah utang bank, yang sudah bekerja, yang sudah membangun, jangan sampai dirugikan. Formulasinya sedang kami siapkan,” tegasnya.
Pemerintah saat ini masih menyusun formula teknis agar investasi yang sudah dilakukan masyarakat tetap terlindungi.
Target selesai satu bulan untuk pesantren dan wilayah 3T
Zulhas menargetkan skema percepatan MBG bagi pesantren dan wilayah 3T dapat dirampungkan dalam waktu satu bulan. Sementara penyempurnaan penataan titik layanan MBG secara nasional ditargetkan selesai paling lambat dua bulan.
“Yang berbasis agama dan yang 3T saya akan selesaikan satu bulan. Yang detail tadi paling lama dua bulan. Mudah-mudahan bisa lebih cepat,” pungkasnya.
