5 Fakta Terbaru BGN: Utang MBG Rp1,6 Triliun, Dewan Pengawas Segera Dibentuk
 |
| Kepala BGN Sudaryono memaparkan perkembangan penyelesaian utang MBG dan rencana pembentukan Dewan Pengawas untuk memperkuat program Makan Bergizi Gratis. (Dok. Ist) |
PEWARTA.CO.ID — Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap perkembangan terbaru terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mulai dari tunggakan kepada pihak ketiga senilai Rp1,6 triliun hingga rencana pembentukan Dewan Pengawas menjadi sorotan dalam penjelasan Kepala BGN Sudaryono.
Sudaryono memastikan penyelesaian kewajiban pembayaran akan dilakukan sesuai prosedur setelah proses audit dinyatakan selesai. Di sisi lain, BGN juga menyiapkan langkah penguatan pengawasan melalui pelibatan para tenaga profesional.
1. Utang MBG masih menunggu hasil audit
BGN mengakui masih memiliki tunggakan kepada pihak ketiga sebesar Rp1,6 triliun yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Menurut Sudaryono, pembayaran belum dapat dilakukan karena proses pemeriksaan oleh auditor masih berlangsung. Penyelesaian baru akan dilakukan setelah seluruh hasil audit dinyatakan tuntas.
"Mengenai tunggakan ini ranah dari auditor, sedang diaudit. Manakala clean and clear ya saya kira dibayar. Semuanya trust in system, tidak trust in person," kata Sudaryono saat konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2026).
2. Penyelesaian tagihan harus sesuai mekanisme
Sudaryono menegaskan dirinya tidak ingin mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan pribadi dalam menyelesaikan pembayaran tersebut.
Ia menyebut seluruh proses harus mengikuti sistem yang berlaku agar setiap langkah memiliki dasar yang jelas. Sudaryono juga menyinggung Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari yang berasal dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai bagian dari upaya menjaga tata kelola.
"Berdasarkan sistem. Kebetulan Bu Waka saya, Bu Arumsari, kiriman dari BPKP. Kita ingin yang sah, yang bagus, yang benar sesuai dengan mekanisme, mana itu yang kita selesaikan. Saya kira no issue, tidak ada masalah," ujarnya.
3. BGN berpacu dengan waktu
Meski berbagai persoalan masih diproses, Sudaryono menekankan penyelesaiannya tidak boleh berlangsung terlalu lama.
Menurutnya, program MBG menyangkut kebutuhan anak-anak dan ibu hamil sebagai penerima manfaat sehingga berbagai hambatan harus segera diselesaikan.
"Kompetitor utama kami ini adalah waktu. We are racing against time. Jadi kita sedang berlomba dengan waktu bagaimana semua persoalan bisa kita selesaikan segera satu per satu," katanya.
4. Dewan Pengawas disiapkan
Selain membahas penyelesaian tunggakan, BGN juga membuka wacana pembentukan Dewan Pengawas.
Lembaga tersebut nantinya diharapkan menjadi mitra yang memberikan pengawasan sekaligus masukan guna memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
"Jadi yang dewan pengawas ini memang kita intinya ingin diawasi oleh orang-orang yang kompeten," kata Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2026).
5. Akan diisi para profesional
Sudaryono menjelaskan sejumlah kalangan profesional diusulkan bergabung dalam Dewan Pengawas.
Mereka berasal dari berbagai bidang, seperti ahli gizi, dokter anak, dokter gizi, dokter kandungan, hingga chef yang diharapkan dapat memberikan masukan terkait penyusunan menu maupun aspek gizi.
"Termasuk juga chef untuk bisa ngasih tips dan lain-lain. Jadi kami membuka diri terhadap segala masukan dan khususnya kami pasti akan sangat bersyukur manakala kita dibantu oleh tenaga-tenaga profesional yang betul-betul ahli di bidang itu," ujarnya.
Selain itu, BGN telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk memperluas keterlibatan para pakar sebelum 5 Agustus 2026. Langkah tersebut dilakukan guna menghimpun masukan dari ahli gizi, dokter gizi, dokter anak, serta berbagai pihak terkait dalam penyusunan kajian bersama.
