APBN 2027 Hampir Rp4.000 Triliun, Puan: Besarnya Anggaran Harus Terasa bagi Rakyat
 |
| Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pandangannya mengenai besarnya APBN 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI. (Dok. Ist) |
PEWARTA.CO.ID — APBN Tahun Anggaran 2027 diperkirakan mendekati Rp4.000 triliun, tetapi Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan bahwa besarnya anggaran tidak cukup menjadi ukuran keberhasilan jika manfaatnya belum dirasakan langsung oleh masyarakat.
Puan menyampaikan hal tersebut saat membuka Rapat Paripurna ke-1 Masa Persidangan I Tahun 2026-2027 pada Jumat (14/8/2026). Menurutnya, nilai APBN yang sangat besar harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan dan harapan rakyat.
“APBN Tahun 2027, yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Presiden, bisa jadi APBN kita sudah mendekati besaran belanja Rp4.000-an triliun,” kata Puan.
Ia kemudian menggambarkan besarnya angka tersebut dengan menyebut bahwa hampir tidak ada orang yang pernah melihat uang dalam jumlah setara Rp4.000 triliun secara langsung.
“Mungkin tidak ada satupun di antara kita yang pernah melihat banyaknya uang sebesar hampir Rp4.000 triliun. Angka itu begitu besarnya bahkan sangat besar,” sambung Puan.
Belanja negara tumbuh hampir 20 kali lipat
Puan juga membandingkan perkembangan APBN dalam beberapa periode untuk menunjukkan besarnya peningkatan belanja negara.
Pada 2000, APBN tercatat sebesar Rp197 triliun. Sepuluh tahun kemudian, angkanya mencapai Rp1.126 triliun atau meningkat hampir enam kali lipat.
Sementara pada 2026, APBN berada di angka Rp3.842 triliun. Nilai tersebut disebut Puan telah meningkat hampir 20 kali lipat dibandingkan APBN tahun 2000.
Meski angkanya terus membesar, Puan menilai ukuran tersebut belum menggambarkan keberhasilan APBN apabila tidak berhubungan langsung dengan persoalan yang dihadapi masyarakat.
“APBN adalah pilihan politik tentang ke mana sumber daya negara diarahkan, siapa yang diprioritaskan, dan manfaat apa yang harus dirasakan oleh rakyat,” ujar Puan.
Ia mencontohkan kebutuhan masyarakat yang sangat beragam, mulai dari petani yang menunggu hasil panen, anak yang ingin melanjutkan pendidikan, masyarakat kurang mampu yang membutuhkan layanan kesehatan, hingga pencari kerja yang berusaha memenuhi kebutuhan keluarganya.
“Tetapi bagi seorang petani yang sedang menunggu panennya menghasilkan; seorang anak yang ingin sekolah setinggi-tingginya; rakyat tidak mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan; seorang pencari kerja untuk menghidupi keluarganya; atau urusan rakyat lainnya; angka sebesar apa pun terasa tidak bermakna apabila belum dapat menjawab harapan dan urusan rakyat,” kata Puan.
APBN harus diukur dari manfaatnya
Karena itu, Puan menegaskan bahwa keberhasilan APBN tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya anggaran yang dapat dibelanjakan pemerintah.
“APBN harus dinilai dari kinerjanya dalam memenuhi harapan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik,” ujarnya.
Puan juga menyinggung tema kebijakan fiskal 2027, yakni “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat”. Menurutnya, tema tersebut harus dipahami sebagai komitmen untuk menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan serta kemajuan ekonomi dengan keadilan sosial.
