AS Ancam Putus Akses Sistem Dolar bagi Mitra Dagang Iran, 60 Entitas Kena Sanksi
 |
| AS Ancam Putus Akses Sistem Dolar bagi Mitra Dagang Iran, 60 Entitas Kena Sanksi |
PEWARTA.CO.ID — Amerika Serikat (AS) memperluas tekanan ekonominya terhadap Iran dengan menjatuhkan sanksi baru kepada hampir 60 entitas, individu, dan kapal. Washington juga mengancam akan mengeluarkan pihak yang memfasilitasi transaksi keuangan Iran dari sistem dolar AS.
Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mengisolasi Teheran melalui tekanan terhadap jaringan keuangannya di berbagai negara.
Dalam konferensi pers pada Senin (24/8/2026), Bessent sekaligus mengumumkan dimulainya “Operation Economic Outcast” atau Operasi Paria Ekonomi. Ia menggambarkannya sebagai serangan ekonomi terhadap jaringan keuangan Iran di seluruh dunia.
“Entitas mana pun yang memfasilitasi pencucian uang atas nama Iran akan dikeluarkan dari sistem dolar AS,” ujar Bessent, sebagaimana dilansir RT. Ia juga menegaskan bahwa “waktu sudah mulai berjalan.”
China menjadi sasaran terbesar
Departemen Keuangan AS menyebut sanksi terbaru menyasar pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perdagangan teknologi nuklir dan rudal ilegal dengan Iran, mendukung operasi siber Teheran, serta memindahkan minyak Iran.
Dari hampir 60 entitas dan individu yang dikenai sanksi, sebanyak 21 pihak atau lebih dari sepertiganya berbasis di China.
Selain itu, Departemen Keuangan AS mengidentifikasi sektor aset digital, teknologi, emas, penerbangan, dan pelayaran sebagai bidang yang berpotensi terkena sanksi sekunder.
Ancaman Washington berpotensi berdampak luas karena hubungan perdagangan Iran mencakup banyak negara. Data terbaru Bank Dunia yang dikutip dalam laporan tersebut menunjukkan Iran mengekspor barang ke 147 negara dan mengimpor dari 114 negara.
Bessent mengatakan Presiden AS Donald Trump telah menghubungi sejumlah pemimpin dunia selama akhir pekan untuk meminta mereka menghentikan interaksi dengan Iran. Menurut dia, negara-negara tersebut juga telah menerima batas waktu yang jelas untuk memenuhi tuntutan Washington.
Namun, Bessent tidak mengungkap negara mana yang dimaksud ataupun tenggat yang diberikan. Ketika ditanya mengenai kemungkinan China mematuhi rezim sanksi tersebut, ia juga tidak memberikan jawaban tegas.
“Menurut kami, cara terbaik untuk berinteraksi dengan negara-negara lain adalah melalui diplomasi senyap. Kami menyamakan persepsi dengan setiap negara untuk menyampaikan harapan kami. Kami tahu siapa mereka. Mereka pun tahu siapa diri mereka,” katanya.
Bessent menambahkan, “tidak ada pihak yang kebal terhadap jangkauan sanksi AS.”
Iran menilai ancaman AS sebagai gertakan
Pemerintah Iran merespons ancaman tersebut dengan sikap berbeda. Negosiator senior Iran Mohammad Bagher Ghalibaf menilai Washington tidak memiliki posisi yang cukup kuat untuk memaksa negara lain memutus hubungan perdagangan dengan Teheran.
“Pihak Amerika tahu bahwa tidak ada yang memercayai gertakan mereka,” tulis Ghalibaf di platform X setelah konferensi pers Bessent.
“Amerika Serikat tidak berada dalam posisi ekonomi yang memungkinkan mereka untuk semakin membatasi hubungan dengan negara-negara lain,” lanjutnya. Ia mengatakan mitra dagang Iran telah menyampaikan bahwa mereka tidak menganggap serius pernyataan AS tersebut.
Sementara itu, Mohsen Rezaei, kepala Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, sebelumnya memperingatkan konsekuensi jika negara-negara Teluk ikut dalam tekanan ekonomi Washington.
Pada Minggu (23/8/2026), Rezaei mengatakan “tidak akan ada satu tetes minyak pun yang keluar dari Teluk Persia dan Selat Hormuz” jika negara-negara Teluk bergabung dalam kampanye tersebut.
Rezaei juga menyatakan bahwa jika Presiden AS Donald Trump “hendak melakukan sesuatu, kami akan membalas dengan dampak yang sangat dahsyat.”
Tekanan terbaru itu muncul setelah Trump sebelumnya mengancam melancarkan apa yang disebutnya sebagai “D-Day Ekonomi” terhadap Iran. Ancaman tersebut disampaikan setelah tenggat waktu 60 hari untuk negosiasi perdamaian dengan Teheran berakhir tanpa terobosan.
Trump kemudian menutup kemungkinan untuk kembali bernegosiasi. Namun, Kepala Angkatan Bersenjata Pakistan Asim Munir tiba di Teheran pada Senin (24/8/2026) dalam upaya menghidupkan kembali perundingan.
