Bali Siapkan 1.000 Hektare Lahan untuk PLTS, Program Energi Surya 100 GWp Dikebut
 |
| Presiden Prabowo Subianto meresmikan dimulainya Program PLTS 100 GWp di Gilimanuk, Bali. (Dok. YouTube/Setneg) |
PEWARTA.CO.ID — Pemerintah Provinsi Bali menyiapkan sekitar 1.000 hektare lahan untuk mendukung pengembangan energi surya dalam Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GWp. Dari lahan tersebut, sekitar 320 hektare telah disiapkan untuk tahap awal pembangunan di Kabupaten Jembrana.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan kesiapan tersebut saat melaporkan perkembangan program kepada Presiden Prabowo Subianto di Jembrana, Bali, Selasa (25/8/2026).
Bahlil mengapresiasi Gubernur Bali Wayan Koster yang telah menyediakan lahan untuk mendukung pengembangan PLTS. Menurutnya, penggunaan energi bersih menjadi bagian penting dari rencana Bali dalam mengembangkan pariwisata yang lebih berkelanjutan.
"Saya rapat dengan Pak Gubernur dan berterima kasih atas kehadiran Bapak karena Bali sudah sekian lama merencanakan menarik pariwisata, maka harus pakai energi yang bersih," kata Bahlil.
Target PLTS 100 GWp selesai 2029
Program PLTS 100 GWp sebelumnya diluncurkan Presiden Prabowo Subianto melalui groundbreaking di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa-Bali, Gilimanuk, Bali, pada Selasa (25/8/2026).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan program tersebut masuk dalam Program Kerja Prioritas Nasional Klaster Kemandirian Energi dan Air. Pemerintah mengarahkannya untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil.
"Presiden telah menginstruksikan agar pembangunan 100 GWp PLTS dipercepat dan diselesaikan pada 2029, dengan efisiensi biaya listrik diperkirakan mencapai Rp73,9 triliun per tahun," kata Prasetyo dalam keterangannya.
Pemerintah menargetkan pembangunan 30 GWp PLTS pada 2026, bersamaan dengan penghentian 13 GW pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD). Pengembangan tersebut masih memiliki ruang besar karena potensi energi surya Indonesia mencapai sekitar 3.294 GWp, sementara kapasitas terpasang hingga April 2026 baru sekitar 1,5 GWp.
Pembangunan PLTS 100 GWp akan dilakukan secara bertahap, yakni Tahap I sebesar 17 GWp, Tahap II 18 GWp, dan Tahap III 30 GWp.
Energi bersih dorong ekonomi
Pengembangan energi surya juga diarahkan untuk memberikan dampak ekonomi melalui investasi pembangkit, baterai, dan jaringan. Pemerintah juga menargetkan penguatan industri solar PV dalam negeri serta penciptaan lapangan kerja hijau atau green jobs.
Prasetyo menyebut RUPTL 2025-2034 diproyeksikan menciptakan sekitar 1,7 juta lapangan pekerjaan, dengan lebih dari 760 ribu di antaranya berpotensi menjadi green jobs.
Sepanjang 2025, pemerintah telah membangun 15 pembangkit energi baru terbarukan (EBT), terdiri atas 12 PLTS dan tiga PLTMH dengan nilai Rp103,3 miliar. Infrastruktur tersebut melayani 1.831 kepala keluarga serta 131 fasilitas umum.
Pada 2026, pembangunan dilanjutkan melalui 39 lokasi PLTS Terpadu di wilayah 3T yang ditujukan untuk 4.259 rumah tangga dengan anggaran Rp450,2 miliar. Pemerintah juga membangun tiga lokasi PLTMH untuk 464 rumah tangga dengan anggaran Rp50,4 miliar.
Program Listrik Desa telah menjangkau 1.403 lokasi di 36 provinsi. Dari program tersebut, sebanyak 220.845 rumah tangga tidak mampu menerima manfaat Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).
Pemerintah memastikan pembangunan PLTS 100 GWp dilakukan secara bertahap dan terukur. Program tersebut diposisikan sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian energi, mengurangi ketergantungan pada energi fosil, sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru.
