BGN Perkuat Koordinasi dengan Pemda, Kawal Program MBG hingga Pelosok Daerah
 |
| Kepala BGN Sudaryono menyebut koordinasi dengan pemerintah daerah penting untuk mendukung pelaksanaan program MBG. (Dok. Ist) |
PEWARTA.CO.ID — Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan optimal hingga berbagai wilayah, termasuk daerah pelosok.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan dukungan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan MBG. Menurutnya, pemda memiliki peran dalam membantu pelaksanaan program sekaligus menangani persoalan yang muncul di lapangan.
“Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap kepala daerah yang selama ini memang membersamai program MBG. Baik itu membersamai untuk mendukung program itu terlaksana dengan baik, termasuk juga mohon maaf setiap ada terjadinya kecelakaan, keracunan,” kata Sudaryono, Pewarta.co.id mengutip dari RRI, Jumat 14 Agustus 2026.
Sudaryono menilai kolaborasi antara BGN dan pemda diperlukan agar setiap persoalan yang ditemukan selama pelaksanaan MBG dapat segera ditangani. Ia juga mengapresiasi dukungan kepala daerah, termasuk melalui Dinas Kesehatan dalam menghadapi berbagai persoalan di lapangan.
BGN, kata Sudaryono, membuka ruang kerja sama dengan seluruh pihak yang berkaitan dengan program tersebut. Pemerintah daerah, masyarakat, hingga orang tua siswa dinilai memiliki peran untuk membantu memastikan MBG berjalan dengan baik.
Pemda diminta terlibat dalam pelaksanaan MBG
Dukungan terhadap penguatan koordinasi tersebut juga disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia mendorong pemerintah daerah memperkuat kerja sama dengan BGN dalam pelaksanaan program MBG.
“Intinya, BGN ini meminta kolaborasi kerja sama dengan semua pemda. Otomatis dari Kemendagri, kami mendukung untuk memfasilitasi komunikasi itu. Pemda diminta untuk ikut terlibat dalam program MBG,” ujar Tito.
Menurut Tito, keterlibatan pemerintah daerah diperlukan dalam sejumlah aspek, termasuk pendataan penerima manfaat serta pengawasan kesehatan dan kebersihan. Karena itu, setiap perangkat daerah diminta menjalankan perannya sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
“Kemudian yang lainnya ya, otomatis Dinas Pendidikan masing-masing berperan untuk pendataan penerima manfaat. Kemudian ikut mengawasi dari Dinas Kesehatan, ikut mengawasi masalah higienis di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada,” kata Tito.
Penguatan koordinasi antara BGN dan pemda diharapkan membuat pelaksanaan MBG di daerah berjalan lebih tertib. Kolaborasi lintas sektor juga diharapkan membantu pemerintah merespons berbagai persoalan yang muncul selama program berlangsung.
