DPR Minta Peringatan BMKG Tak Berhenti Jadi Data, Dorong Jadi Dasar Keselamatan Transportasi

Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko saat mengikuti kunjungan ke Stasiun BMKG Juanda, Surabaya. (Dok. Ist)

PEWARTA.CO.ID — Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko meminta informasi cuaca dan peringatan dini BMKG tidak berhenti sebagai data, tetapi segera diterjemahkan menjadi keputusan dan tindakan untuk melindungi masyarakat, terutama pengguna transportasi.

Pernyataan itu disampaikan Sudjatmiko saat mengikuti kunjungan spesifik Komisi V DPR RI ke Stasiun BMKG Juanda, Surabaya, Jumat (28/8/2026). Kunjungan tersebut membahas kesiapan BMKG sekaligus berbagai persoalan keselamatan transportasi, cuaca ekstrem, mitigasi bencana, dan perubahan iklim.

“Informasi cuaca dan peringatan dini jangan berhenti sebagai data. Informasi tersebut harus menjadi dasar pengambilan keputusan, terutama ketika menyangkut keselamatan masyarakat dan pengguna transportasi,” kata Sudjatmiko, dikutip Minggu (30/8/2026).

Menurut Sudjatmiko, kebutuhan terhadap informasi BMKG semakin besar seiring meningkatnya ancaman cuaca ekstrem. Ia juga mengapresiasi penguatan teknologi dan kapasitas BMKG, termasuk capaian lembaga tersebut melalui penghargaan World Meteorological Organization (WMO) pada 2020.

Peringatan cuaca di Suramadu harus diikuti tindakan

Salah satu pembahasan Komisi V menyangkut potensi angin kencang di kawasan Jembatan Suramadu. Sudjatmiko menilai peringatan mengenai kondisi cuaca berbahaya harus diikuti prosedur yang jelas antara BMKG, pemerintah daerah, dan instansi terkait.

“Kalau BMKG sudah memberikan peringatan bahwa kondisi cuaca membahayakan, harus ada protokol yang jelas. Jangan sampai informasi sudah tersedia, tetapi pengguna jalan tetap masuk ke kawasan yang berisiko,” tuturnya.

Untuk memperkuat penyampaian peringatan secara langsung kepada pengendara, Komisi V mendorong penyediaan Variable Message Sign (VMS) atau papan informasi digital di kawasan Suramadu.

Sudjatmiko menegaskan informasi BMKG perlu terhubung lebih erat dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan operator transportasi. Menurutnya, keselamatan harus tetap menjadi prioritas dalam setiap kebijakan transportasi.

Muatan kendaraan dan kondisi kapal ikut disorot

Perhatian Komisi V tidak hanya tertuju pada transportasi darat. Keselamatan angkutan laut juga menjadi sorotan, terutama kendaraan pengangkut barang dengan muatan berlebih yang dapat memengaruhi stabilitas kapal.

Dalam pembahasan tersebut, dicontohkan adanya kendaraan dengan muatan sekitar 60 ton. Karena itu, pengawasan terhadap batas muatan kendaraan dan kemampuan kapal dinilai perlu diperketat agar keselamatan penumpang, awak kapal, serta pengguna jasa tidak dikorbankan.

Kondisi peralatan keselamatan kapal juga mendapat perhatian. Komisi V menemukan persoalan fixed fire pump atau pompa pemadam kebakaran tetap yang tidak berfungsi.

Sudjatmiko menegaskan kapal yang belum memenuhi standar keselamatan tidak seharusnya dipaksakan beroperasi sebelum seluruh persyaratan dipenuhi.

“Keselamatan tidak boleh dikompromikan. Kapal yang peralatan keselamatan dasarnya tidak berfungsi harus diperiksa dan tidak boleh dipaksakan berangkat sebelum memenuhi persyaratan,” katanya.

Data iklim jangka panjang untuk pembangunan

Komisi V juga mendorong BMKG memperkuat penyediaan data cuaca dan iklim untuk kebutuhan perencanaan pembangunan jangka panjang. Data dengan cakupan 5, 25 hingga 100 tahun dinilai penting sebagai referensi pemerintah dalam menghadapi perubahan pola cuaca dan potensi kejadian ekstrem.

“Pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya melihat kondisi hari ini. Kita membutuhkan data dalam jangka panjang agar pembangunan yang dilakukan benar-benar siap menghadapi perubahan pola cuaca dan risiko di masa mendatang,” ujarnya.

Kebutuhan data tersebut dinilai semakin penting dalam menghadapi potensi El Nino yang dapat berdampak terhadap ketersediaan air dan kekeringan. Dalam pembahasan Komisi V, pembangunan embung, sumur resapan, serta sistem penampungan air hujan disebut sebagai langkah adaptasi yang perlu diperkuat.

Sudjatmiko menilai cuaca ekstrem dan perubahan iklim membutuhkan penanganan lintas sektor. BMKG diharapkan semakin terintegrasi dengan perencanaan pemerintah pusat dan daerah, khususnya untuk pembangunan infrastruktur, transportasi, pengelolaan air, serta mitigasi bencana.

“Kita ingin BMKG semakin kuat dan semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat. Peringatan dini harus diikuti tindakan nyata. Jangan sampai kita baru bergerak setelah terjadi kecelakaan atau bencana. Dengan data yang kuat, koordinasi yang baik, dan respons yang cepat, kita bisa mencegah risiko sebelum menjadi persoalan yang lebih besar,” katanya.