Jelang Muktamar NU 2026, Ketua Umum PBNU Diminta Penuhi 9 Kriteria demi Jaga Independensi Organisasi
 |
| Jelang Muktamar NU 2026, muncul seruan agar Ketua Umum PBNU terpilih memenuhi sembilan kriteria demi menjaga independensi organisasi dan memperkuat peran NU. (Dok. Ist) |
PEWARTA.CO.ID — Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) yang dijadwalkan berlangsung pada 27-31 Agustus 2026 di Jombang, Jawa Timur, dinilai menjadi momentum penting dalam menentukan arah kepemimpinan organisasi terbesar di Indonesia itu untuk menghadapi tantangan masa depan.
Dengan jumlah warga Nahdliyin yang sangat besar, pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dinilai tidak sekadar memilih sosok pemimpin baru, tetapi juga menentukan masa depan organisasi dalam menjaga peran kebangsaan dan pelayanan kepada umat.
Berdasarkan hasil survei Alvara Research Center pada akhir 2025, sekitar 140 juta masyarakat Indonesia mengidentifikasi diri sebagai Nahdliyin. Besarnya basis tersebut membuat hasil Muktamar memiliki arti strategis bagi perjalanan NU ke depan.
Tokoh muda NU, Hatim Gazali, menilai pemimpin yang akan terpilih harus memiliki kualitas yang mampu menjaga persatuan organisasi sekaligus menjawab berbagai dinamika nasional maupun global.
"Selain itu, pemimpin NU perlu memiliki wawasan nasional dan global, menjaga independensi organisasi dengan tidak menjadi bagian dari partai politik maupun tidak sedang menduduki jabatan politik, serta mampu menjadikan NU sebagai kekuatan masyarakat sipil yang tetap kritis sekaligus konstruktif," kata tokoh muda NU, Hatim Gazali dalam keterangannya, Senin (3/8/2026).
Sembilan kriteria Ketua Umum PBNU
Menurut Hatim, terdapat sembilan syarat penting yang seharusnya dimiliki calon Ketua Umum PBNU pada Muktamar mendatang.
Kriteria pertama adalah mampu menjadi figur pemersatu di tengah dinamika internal organisasi. Selain itu, calon juga harus memiliki akar yang kuat di lingkungan pesantren.
Ia juga menilai pengalaman berkhidmat secara berjenjang, mulai dari tingkat ranting hingga kepengurusan pusat, menjadi modal penting dalam memimpin organisasi.
Selanjutnya, calon pemimpin harus memiliki wawasan nasional dan global serta menjaga independensi NU dengan tidak menjadi bagian dari partai politik maupun sedang menduduki jabatan politik.
Hatim juga menekankan pentingnya kemampuan menjadikan NU sebagai kekuatan masyarakat sipil yang tetap kritis sekaligus konstruktif. Selain itu, pemimpin mendatang diharapkan berpihak kepada kelompok masyarakat yang lemah.
Kriteria lainnya ialah mampu menjaga tradisi pesantren sembari mendorong modernisasi organisasi. Di samping itu, calon ketua umum juga harus memiliki kapasitas keulamaan, kemampuan organisasi, integritas, dan rekam jejak pengabdian yang telah teruji.
Diharapkan membawa NU menghadapi tantangan masa depan
Hatim menilai sembilan kriteria tersebut penting agar NU tetap mampu menjaga marwah pesantren, meningkatkan pelayanan kepada warga, sekaligus memperbesar kontribusinya dalam menjawab berbagai persoalan bangsa dan tantangan global.
Ia berharap Muktamar PBNU tidak hanya menghasilkan figur dengan dukungan politik terbesar, tetapi juga melahirkan pemimpin yang mampu menyatukan organisasi, menjaga kemandirian NU, memperkuat khidmah kepada umat, serta membawa organisasi memasuki abad keduanya dengan visi yang lebih kokoh.
Menurutnya, penilaian terhadap setiap kandidat semestinya tidak bertumpu pada popularitas maupun kekuatan politik semata. Rekam jejak pengabdian, integritas, kapasitas kepemimpinan, serta kemampuan menjaga marwah dan independensi organisasi harus menjadi pertimbangan utama.
Menjelang pelaksanaan Muktamar yang tinggal sekitar satu bulan lagi, Hatim mengajak seluruh warga Nahdliyin untuk ikut mengawal proses pemilihan mulai dari tingkat cabang hingga wilayah agar menghasilkan calon ketua umum yang memenuhi sembilan kriteria tersebut.
"Tanpa kepemimpinan yang tepat, NU berpotensi terus diwarnai gejolak internal dan intrik politik sehingga kurang optimal dalam memberikan solusi bagi kemaslahatan umat," pungkasnya.
