Kemnaker Sesuaikan Regulasi PKWT, Outsourcing, dan Gig Economy Hadapi Perubahan Dunia Kerja

Kemnaker menyesuaikan regulasi PKWT, outsourcing, dan gig economy untuk menjawab perubahan dunia kerja sekaligus menjaga hak pekerja. (Dok. Ist)

PEWARTA.CO.ID — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memperbarui kebijakan ketenagakerjaan agar selaras dengan perubahan dunia kerja yang berkembang pesat. Penyesuaian tersebut dilakukan pada sejumlah aspek, mulai dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), alih daya atau outsourcing, hingga ekonomi digital berbasis platform (gig economy).

Kebijakan itu diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan fleksibilitas dunia usaha dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja di tengah perubahan model bisnis.

Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, saat menjadi pembicara dalam Digital Transformation Indonesia Human Resources Conference & Expo (DTI-HR) di Jakarta, Kamis (6/8/2026).

Menurut Cris, regulasi ketenagakerjaan harus mampu mengikuti perkembangan pola kerja yang terus berubah tanpa mengesampingkan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

"Regulasi ketenagakerjaan harus mampu mengikuti dinamika dunia kerja. Di satu sisi dunia usaha memerlukan fleksibilitas, tetapi di sisi lain hak-hak pekerja tetap harus terlindungi," kata Cris.

Pengaturan PKWT disesuaikan dengan jenis pekerjaan

Dalam pemaparannya, Cris menjelaskan bahwa PKWT tetap menjadi bagian dari sistem hubungan kerja yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, penerapannya harus diselaraskan dengan karakter, jenis, serta jangka waktu pekerjaan agar memberikan kepastian hukum bagi pekerja maupun pemberi kerja.

"PKWT bukan sarana efisiensi biaya semata. Penggunaannya harus disesuaikan dengan sifat, jenis, dan jangka waktu pekerjaan serta tetap memenuhi hak-hak pekerja," ujarnya.

Regulasi outsourcing terus disempurnakan

Selain PKWT, Kemnaker juga melakukan penyempurnaan terhadap aturan mengenai alih daya. Regulasi tersebut mencakup kepastian ruang lingkup pekerjaan, persyaratan bagi perusahaan penyedia jasa, hingga standar perlindungan pekerja.

Langkah tersebut diharapkan mampu menghadirkan hubungan industrial yang lebih transparan, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

Cris menegaskan, keberhasilan penerapan aturan outsourcing bergantung pada kepatuhan perusahaan pengguna maupun penyedia jasa terhadap ketentuan yang berlaku. Menurutnya, tata kelola yang baik menjadi faktor penting untuk mengurangi potensi perselisihan hubungan industrial sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat.

Gig economy memerlukan regulasi yang adaptif

Perkembangan ekonomi digital juga melahirkan bentuk hubungan kerja baru melalui gig economy atau pekerjaan berbasis platform digital. Model ini dinilai membuka peluang ekonomi yang semakin luas, tetapi membutuhkan pendekatan regulasi yang mampu mengikuti karakter hubungan kerja yang terus berkembang.

"Kita ingin inovasi terus berkembang, tetapi pekerja juga harus memperoleh pelindungan atas hak-haknya. Karena itu, kebijakan ketenagakerjaan harus mampu mengikuti perubahan dunia kerja," kata Cris.

Peran HR semakin strategis

Cris menilai perubahan tersebut turut menggeser peran praktisi human resources (HR). Fungsi HR kini tidak lagi terbatas pada urusan administrasi, tetapi juga menjadi mitra strategis perusahaan dalam memastikan seluruh kebijakan ketenagakerjaan diterapkan sesuai regulasi sejak tahap perencanaan.

Peran tersebut mencakup penyusunan skema PKWT, pengelolaan outsourcing, hingga tata kelola pekerja berbasis platform digital.

Ia menambahkan, kepatuhan terhadap regulasi kini menjadi bagian penting dalam strategi pengelolaan sumber daya manusia. Perusahaan yang mampu menyesuaikan praktik HR dengan perkembangan regulasi dinilai akan lebih siap menghadapi perubahan dunia kerja, mengurangi risiko hukum, serta membangun hubungan industrial yang sehat dan berkelanjutan.