Mendagri Tito Gerak Cepat Tangani Gempa NTT, Bantuan Rumah Rusak Disiapkan

Mendagri Muhammad Tito Karnavian (topi biru) meninjau penanganan warga terdampak gempa di NTT. (Dok. Ist)

PEWARTA.CO.ID — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian langsung bertolak ke Nusa Tenggara Timur (NTT) setelah mendapat kabar gempa berkekuatan magnitudo 7,7 untuk meninjau kondisi warga sekaligus mempercepat penanganan bencana.

Kepala Posko Wilayah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh Safrizal ZA yang saat itu baru tiba di Jakarta menyebut keberangkatan tersebut berlangsung cepat. Safrizal bersama Mendagri dan rombongan menuju NTT untuk melakukan koordinasi penanganan dampak gempa.

Menurut Safrizal, kehadiran pejabat pemerintah di lokasi bencana mencakup mendengar aspirasi penyintas, memberikan tali asih kepada ahli waris korban, serta memberikan arahan kepada pemerintah daerah mengenai langkah yang perlu dilakukan.

"Saya mencatat ada beberapa rangkuman yakni pejabat publik di wilayah bencana banyak mendengar curhat, aspirasi atau keluh kesah penyintas gempa, memberikan tali asih kepada ahli waris dan warga dan memberikan arahan kepada kepala daerah yang harus dilakukan," ujarnya dikutip, Minggu (23/8/2026).

Percepatan pendataan rumah terdampak

Sesampainya di NTT, Tito memimpin rapat koordinasi lintas sektor dan berdialog dengan masyarakat terdampak. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan dampak gempa sekaligus memastikan kebutuhan warga menjadi perhatian pemerintah.

Tito kemudian mengunjungi Desa Satar Kampas, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur. Ia meminta pemerintah daerah segera menyelesaikan pendataan kerusakan agar bantuan dapat disalurkan lebih cepat.

Untuk rumah warga yang terdampak, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan bantuan berdasarkan tingkat kerusakannya. Pendataan dilakukan secara berjenjang dari desa hingga pemerintah kabupaten, kemudian ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Kepolisian Resor setempat.

"Pak Tito menyatakan kecepatannya bantuan sangat tergantung dari pendataan. Kalau didatakan, sudah nyampai ke Bupati, setelah itu ditandatangani juga oleh Kapolres sama Pak Kajari," jelas Safrizal.

Bantuan yang disiapkan mencakup Rp15 juta untuk rumah rusak ringan, Rp30 juta bagi rumah rusak sedang, dan Rp70 juta untuk rumah rusak berat.

Santunan dan bantuan untuk pengungsi

Pada Hari Kemerdekaan RI, Tito juga menyerahkan tali asih kepada ahli waris korban meninggal dunia di Desa Satar Kampas. Santunan tersebut diserahkan bersama Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Mohammad Syafii serta Bupati Manggarai Timur Agas Andreas.

"Kemendagri memberikan tali asih sebanyak Rp15 juta per jiwa, per jiwa yang wafat kepada ahli keluarga," kata Tito.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial juga memberikan santunan Rp15 juta untuk korban meninggal dunia. Tito turut mengapresiasi warga yang berinisiatif mendirikan posko bagi korban gempa.

Dukungan untuk posko pengungsian juga diberikan berupa dua unit genset, 10 tempat tidur lapangan, serta Rp200 juta untuk dua desa di Kecamatan Lamba Leda Utara.

Listrik dan logistik menjadi prioritas

Dalam masa tanggap darurat, Tito menempatkan pemulihan kebutuhan dasar sebagai prioritas. Percepatan pemulihan jaringan listrik dan penyaluran logistik, terutama sembako, menjadi bagian utama penanganan warga terdampak.

"Jadi prioritas listrik, kemudian makanan. Makanan logistik mereka sangat minta sekali," ujar Tito.

Pemerintah juga meminta pendataan fasilitas publik seperti sekolah dan rumah ibadah yang mengalami kerusakan akibat gempa. Tingkat kerusakan fasilitas tersebut akan menjadi dasar bagi kementerian terkait untuk menentukan langkah penanganan.

"Pak Bupati, tolong, Pak didatakan juga sekolah-sekolah dan rumah ibadah, berapa jumlah SD, SMP, SMA, atau PAUD. Setelah itu, tingkat kerusakannya ringan, sedang, berat. Secepat mungkin, makin cepat didata, makin cepat juga kita bergerak," kata Tito.

Pendataan dan verifikasi dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah dan selanjutnya divalidasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pemerintah menilai proses tersebut diperlukan agar bantuan dapat disesuaikan dengan tingkat kerusakan serta kondisi masing-masing wilayah.

Selain itu, Tito menyampaikan bantuan Rp200 juta untuk warga terdampak di Kecamatan Palue melalui Bupati Sikka.

"Saya mungkin mau nitip bantuan untuk Kecamatan Palue. Bapak nanti bantu sampaikan ini kepada warga terdampak. Kami ada Rp200 juta, saya serahkan kepada Pak Bupati untuk Palue," ujar Tito kepada Bupati Sikka.

Safrizal menilai rangkaian langkah tersebut menunjukkan pemerintah terus bergerak selama masa tanggap darurat. Penanganan dilakukan melalui koordinasi lintas sektor, pendataan kebutuhan, pemulihan layanan dasar, hingga penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.