OJK Sasar Masyarakat Berpendapatan di Bawah Rp2,5 Juta untuk Tingkatkan Literasi Keuangan
 |
| OJK memperkuat literasi keuangan dengan menyasar masyarakat berpendapatan di bawah Rp2,5 juta dan kelompok rentan. (Dok. Ist) |
PEWARTA.CO.ID — Upaya meningkatkan literasi keuangan di Indonesia kini diarahkan lebih spesifik kepada kelompok masyarakat yang masih memiliki tingkat pemahaman dan akses keuangan di bawah rata-rata nasional.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan masyarakat pedesaan, kelompok usia muda dan lanjut usia, petani, nelayan, masyarakat berpendidikan rendah, hingga warga dengan pendapatan kurang dari Rp2,5 juta per bulan sebagai sasaran prioritas.
Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang menunjukkan masih adanya kesenjangan pemahaman serta pemanfaatan layanan keuangan pada sejumlah kelompok masyarakat.
"OJK menetapkan kelompok masyarakat yang memiliki tingkat literasi dan inklusi keuangan lebih rendah dibandingkan nasional sebagai sasaran prioritas, yaitu masyarakat pedesaan, kelompok usia muda dan lanjut usia, profesi tertentu seperti petani dan nelayan, hingga kelompok berpendidikan rendah serta berpendapatan di bawah Rp2.500.000 per bulan," ujar Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, dalam konferensi pers di kantor BPS, Jakarta, Senin (10/8/2026).
Hasil survei literasi keuangan menunjukkan peningkatan
Secara keseluruhan, Friderica menyebut hasil SNLIK 2026 memberikan gambaran positif. Peningkatan terlihat jika data dikelompokkan berdasarkan wilayah, gender, maupun usia.
Bahkan, capaian indeks literasi dan inklusi keuangan nasional dalam survei terbaru tersebut telah melewati target yang sebelumnya ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Target yang direncanakan sebelumnya adalah tingkat literasi keuangan sebesar 69,35 persen dan inklusi keuangan sebesar 93 persen pada 2029.
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap keuangan sekaligus akses terhadap produk dan layanan keuangan semakin meluas.
Bagi OJK, hasil SNLIK 2026 juga menjadi pijakan penting untuk menentukan arah kebijakan perlindungan konsumen. Data tersebut dapat digunakan untuk melihat potensi risiko berdasarkan karakteristik kelompok masyarakat secara lebih terperinci.
"Hasil SNLIK 2026 ini tentunya akan menjadi baseline baru yang lebih kuat untuk memantau kemajuan literasi dan juga inklusi keuangan, sekaligus menjadi landasan untuk perumusan kebijakan dan program yang semakin tepat sasaran," jelas Friderica.
Kelompok usia muda dan lansia masih perlu perhatian
Jika dilihat berdasarkan usia, masyarakat berusia 26 hingga 35 tahun menjadi salah satu kelompok dengan capaian tinggi. Tingkat literasi keuangannya mencapai 78,70 persen, sedangkan indeks inklusinya berada di angka 96,27 persen.
Namun, kondisi berbeda terlihat pada kelompok remaja dan lanjut usia.
Remaja berusia 15-17 tahun tercatat memiliki tingkat literasi keuangan sebesar 56,04 persen dengan inklusi keuangan 83,12 persen. Sementara itu, kelompok usia 51-79 tahun memiliki literasi sebesar 50,05 persen dan inklusi 90,51 persen.
Kedua kelompok tersebut masih berada di bawah capaian rata-rata nasional sehingga membutuhkan pendekatan edukasi yang lebih sesuai dengan karakteristik masing-masing.
Untuk kelompok usia muda, edukasi keuangan perlu diberikan sebelum mereka mulai aktif menggunakan berbagai instrumen keuangan.
Sementara bagi masyarakat lanjut usia, penyampaian informasi harus dibuat lebih mudah dipahami, aman, dan dekat dengan kebutuhan mereka. Pendekatan tersebut juga penting untuk mengurangi risiko mereka menjadi sasaran kejahatan siber.
Edukasi keuangan tidak bisa disamaratakan
OJK menilai metode edukasi keuangan tidak dapat diterapkan dengan pola yang sama kepada seluruh kelompok masyarakat.
Kebutuhan seseorang dalam memahami dan menggunakan layanan keuangan dapat berbeda berdasarkan usia dan tahapan kehidupannya. Karena itu, materi serta cara penyampaian edukasi perlu disesuaikan.
"Pendekatan edukasi keuangan tentu tidak bisa bersifat one size fits all, melainkan kita membutuhkan life cycle approach terhadap financial literacy agar program yang dirumuskan sesuai dengan siklus hidup tersebut," tutur Friderica.
Pendekatan yang lebih tersegmentasi juga dinilai penting untuk menghadapi risiko penipuan yang semakin menyasar kelompok rentan, termasuk masyarakat yang memiliki dana pensiun.
Dengan cara tersebut, informasi mengenai keuangan diharapkan tidak hanya tersampaikan, tetapi juga benar-benar dipahami oleh masyarakat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka.
Literasi keuangan pensiunan ikut meningkat
Berdasarkan kelompok pekerjaan, terdapat sejumlah kategori yang mencatat pertumbuhan literasi keuangan cukup signifikan.
Kelompok pensiunan atau purnawirawan mengalami kenaikan 11,04 persen sehingga mencapai 85,15 persen. Sementara tingkat literasi keuangan ibu rumah tangga meningkat 5,50 persen menjadi 68,31 persen.
Pada aspek inklusi atau pemanfaatan produk dan layanan keuangan, kenaikan terbesar tercatat pada kelompok masyarakat yang tidak atau belum bekerja.
Kelompok tersebut mengalami peningkatan sebesar 5,55 persen hingga mencapai 89,59 persen. Kenaikan berikutnya terjadi pada kelompok profesi lainnya dan ibu rumah tangga.
Capaian itu menjadi bagian dari dasar bagi OJK untuk memperluas strategi peningkatan literasi dan inklusi keuangan secara sektoral.
OJK dorong literasi keuangan masuk pendidikan
Selain menyasar kelompok yang saat ini masih memiliki tingkat literasi rendah, OJK juga menyiapkan langkah jangka panjang melalui dunia pendidikan.
Literasi keuangan didorong untuk terintegrasi ke dalam kurikulum pendidikan formal nasional. Langkah tersebut diharapkan dapat membangun kebiasaan dan pemahaman finansial yang bertanggung jawab sejak usia dini.
OJK juga menekankan bahwa keberhasilan inklusi keuangan tidak cukup dinilai dari bertambahnya jumlah rekening atau akses masyarakat terhadap produk perbankan.
Hal yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat menggunakan produk keuangan secara tepat, memahami manfaat dan risikonya, serta mampu mengambil keputusan berdasarkan kebutuhan.
"Peningkatan inklusi keuangan tidak hanya diarahkan pada perluasan akses dan penggunaan produk keuangan, tapi juga kualitas penggunaannya di mana masyarakat harus mampu mengambil keputusan keuangan yang baik, paham manfaat dan risikonya, sesuai kebutuhan, serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan keuangan," tutur Friderica.
Dengan demikian, perluasan akses keuangan diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan kemampuan masyarakat dalam menggunakannya secara bijak dan rasional.
