Pendaftaran War Tiket Upacara HUT ke-81 RI di Istana Diperpanjang hingga 9 Agustus 2026
 |
| Pendaftaran Upacara HUT ke-81 RI di Istana diperpanjang hingga 9 Agustus 2026 dengan kuota 8.100 kursi. (Dok. Ist) |
PEWARTA.CO.ID — Kesempatan menghadiri langsung Upacara Peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka kembali dibuka. Kementerian Sekretariat Negara memperpanjang pendaftaran setelah periode awal yang berakhir pada 7 Agustus 2026.
Pendaftaran tambahan berlangsung selama dua hari, yakni Sabtu dan Minggu, 8–9 Agustus 2026. Masyarakat dapat mendaftar mulai pukul 10.00 WIB melalui situs resmi pandang.istanapresiden.go.id.
Pemerintah menyiapkan 8.100 kursi yang diperuntukkan bagi masyarakat umum. Pendaftaran dilakukan secara daring dan tidak dikenakan biaya.
Syarat mengikuti upacara
Masyarakat yang ingin mendaftar harus memenuhi sejumlah ketentuan. Peserta merupakan Warga Negara Indonesia dengan usia sekurang-kurangnya 12 tahun dan tidak diperbolehkan membawa balita.
Selain itu, calon peserta harus berada dalam kondisi sehat secara jasmani dan rohani. Setiap NIK juga hanya dapat dipakai untuk satu kali pendaftaran.
Dokumen identitas menjadi bagian dari persyaratan pendaftaran. Peserta juga diwajibkan mengunggah swafoto formal sambil memegang KTP atau KIA.
Syarat swafoto dengan identitas disorot
Perpanjangan pendaftaran turut diwarnai perhatian terhadap mekanisme pengumpulan data pribadi peserta. Sejumlah aktivis perlindungan data pribadi menilai kewajiban mengunggah swafoto bersama kartu identitas memiliki risiko terhadap keamanan informasi warga.
Direktur Kebijakan Publik Raksha Initiatives Wahyudi Djafar mempertanyakan pengumpulan data biometrik berupa rekam wajah yang disertai identitas resmi.
"Selain tidak proporsional dengan tujuan pendaftaran, syarat swafoto dengan KTP juga terlalu berisiko," kata Wahyudi Djafar, Direktur Kebijakan Publik Raksha Initiatives.
Menurut Wahyudi, persoalan keamanan dapat menjadi lebih serius apabila terjadi kelalaian dalam pengelolaan data di lembaga pemerintah. Data tersebut dikhawatirkan dapat dimanfaatkan untuk tindakan kejahatan siber.
"Kemudian dieksploitasi untuk mendaftar pinjaman online atau judi online," kata Wahyudi Djafar, Direktur Kebijakan Publik Raksha Initiatives.
Transparansi pengelolaan data dipertanyakan
Kekhawatiran terhadap tata kelola data peserta juga datang dari kalangan akademisi dan lembaga yang bergerak dalam perlindungan konsumen digital. Sorotan terutama diarahkan pada keterbukaan mengenai bagaimana informasi pribadi pendaftar akan dikelola.
Menteri Riset, Teknologi, dan Digital Kabinet Bayangan Nenden Sekar Arum menilai pengumpulan informasi pribadi semestinya dilakukan secara efisien dan sesuai kebutuhan kegiatan.
"Data-data yang tidak relevan dengan suatu kegiatan seharusnya tidak ditanyakan," ucap Nenden Sekar Arum, Menteri Riset, Teknologi, dan Digital Kabinet Bayangan.
Ia juga menilai perlu ada kepastian mengenai masa penyimpanan data peserta serta mekanisme penghapusannya setelah kebutuhan pendaftaran berakhir.
"Perlu jelas juga lembaga itu punya kompetensi atau tidak untuk menyimpan dan melindungi data," ujar Nenden Sekar Arum, Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network.
Pemerintah belum beri tanggapan
Hingga informasi ini disampaikan, pemerintah belum memberikan tanggapan resmi terkait kekhawatiran mengenai potensi kebocoran data peserta.
Di sisi lain, Kemensetneg mengimbau masyarakat yang hendak mendaftar untuk memastikan koneksi internet dalam kondisi baik. Calon peserta juga diminta menyiapkan data diri secara lengkap agar proses pendaftaran dapat berlangsung lancar.
Pendaftaran untuk menghadiri Upacara HUT ke-81 RI tersebut dapat dilakukan tanpa dipungut biaya.
