Prabowo Soroti Pelindungan Pekerja dan Naiknya Porsi Pengemudi Ojol Jadi 92 Persen
 |
| Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (Dok. Ist) |
PEWARTA.CO.ID — Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan pemerintah untuk memperkuat pelindungan dan kesejahteraan pekerja, termasuk melalui pengesahan UU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga dan perubahan pembagian hasil bagi pengemudi ojek online.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI Tahun 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Salah satu kebijakan yang disoroti Presiden adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga. Regulasi tersebut menjadi bagian dari 13 rancangan undang-undang yang telah diselesaikan dan diundangkan pemerintah bersama DPR RI hingga Juli 2026.
Prabowo menilai pengesahan UU tersebut menegaskan pengakuan negara terhadap nilai dan martabat setiap pekerjaan, sekaligus hak pekerja untuk memperoleh pelindungan.
“Pengakuan bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai martabat, dan setiap pekerja berhak untuk memperoleh pelindungan,” ujar Presiden.
Porsi pengemudi ojol menjadi 92 persen
Dalam pidato yang sama, Prabowo juga menyampaikan kebijakan mengenai pembagian hasil antara pengemudi ojek online dan perusahaan aplikasi.
Berdasarkan rekomendasi pemerintah, porsi hasil yang diterima pengemudi meningkat dari sebelumnya 80 persen menjadi 92 persen. Sementara itu, porsi yang diterima perusahaan aplikasi menjadi 8 persen.
Menurut Prabowo, perubahan tersebut berdampak pada peningkatan pendapatan sebagian pengemudi ojek online.
“Banyak pengemudi melaporkan penghasilan mereka naik signifikan. Ada yang naik dua kali lipat, bahkan ada yang mengatakan naik tiga kali lipat,” kata Prabowo.
Kebijakan tersebut menjadi salah satu poin yang disampaikan Presiden ketika menjelaskan langkah pemerintah dalam memperkuat kesejahteraan pekerja.
Pidato Kenegaraan 2026 turut dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor. Kehadiran jajaran Kementerian Ketenagakerjaan tersebut berkaitan dengan agenda kenegaraan sekaligus penyampaian arah kebijakan pemerintah, termasuk sektor ketenagakerjaan.
