Puan Minta APBN 2027 Tak Tinggalkan Beban Utang bagi Generasi Mendatang
 |
| Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pandangan terkait arah APBN 2027 dalam rangkaian agenda penyampaian Nota Keuangan. (Dok. Ist) |
PEWARTA.CO.ID — Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penyusunan APBN 2027 dilakukan secara hati-hati agar kebijakan fiskal tidak sekadar menghasilkan anggaran besar, tetapi benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan tidak meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi mendatang.
Puan menyampaikan hal tersebut dalam rangkaian acara Pidato Presiden RI pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2027 Beserta Nota Keuangannya, Jumat (14/8/2026).
Menurut Puan, terdapat sejumlah aspek yang perlu diperhatikan dalam pembahasan APBN 2027, mulai dari cara negara menghimpun pendapatan, kualitas belanja, pengelolaan defisit dan utang, hingga efektivitas transfer ke daerah.
“APBN bukan sekadar angka dan program. Bagi rakyat, yang diingat bukan besarnya angka dalam APBN, melainkan seberapa besar APBN mampu mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik,” ujar Puan.
Empat perhatian dalam APBN 2027
Puan menilai pendapatan negara harus dioptimalkan dengan tetap memperhatikan keadilan bagi masyarakat dan dunia usaha. Menurutnya, peningkatan penerimaan negara tidak boleh mengabaikan daya beli masyarakat maupun keberlangsungan kegiatan usaha.
“Negara harus menghimpun pendapatan negara secara optimal, tetapi juga harus adil dalam membagi beban,” katanya.
Pada sisi belanja, DPR meminta anggaran pemerintah semakin berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil. Setiap pengeluaran negara diharapkan memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Puan juga menyoroti pengelolaan defisit dan utang agar dilakukan secara terukur dan bertanggung jawab. Kebijakan pembiayaan, kata dia, perlu memperhitungkan manfaat, risiko, serta konsekuensi yang mungkin ditanggung generasi berikutnya.
“Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang,” ujar Puan.
Sementara itu, transfer ke daerah diharapkan mampu memperkuat pelayanan publik, perekonomian lokal, dan pemerataan pembangunan. Dengan demikian, manfaat kebijakan anggaran tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu.
Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan
Puan juga menyoroti tema kebijakan fiskal 2027, yakni “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat”. Tema tersebut, menurutnya, perlu diterjemahkan sebagai upaya mempertemukan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan serta kemajuan ekonomi dengan keadilan sosial.
Sejumlah agenda prioritas nasional seperti kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan kemiskinan dinilai perlu dijalankan sebagai bagian dari satu kesatuan pembangunan nasional.
“Pembangunan nasional adalah cara negara menjaga persatuan dengan memastikan bahwa setiap rakyat, di mana pun berada, memiliki hak yang sama atas pelayanan publik, kesempatan ekonomi, dan kemajuan,” kata Puan.
Ia juga mengingatkan agar keterbatasan akses wilayah tidak membuat masyarakat merasa jauh dari negara.
“Tidak boleh ada rakyat yang merasa jauh dari negara karena tinggal di pulau kecil, daerah tertinggal, wilayah perbatasan, pegunungan, maupun kawasan terpencil,” ujarnya.
Puan ingatkan pentingnya ruang publik
Selain membahas arah kebijakan fiskal, Puan menilai ruang publik perlu dijaga di tengah ketidakpastian global, persaingan geopolitik, fragmentasi ekonomi, dan derasnya arus informasi.
Ia mengingatkan agar ruang publik tidak dikuasai politik kebencian, polarisasi, maupun kepentingan yang berpotensi memecah masyarakat.
Bagi Puan, kebijakan anggaran dan pembangunan harus tetap menjadi instrumen untuk memperkuat persatuan nasional. Pada saat yang sama, seluruh rakyat perlu memperoleh kesempatan yang setara untuk mendapatkan pelayanan publik, mengembangkan perekonomian, dan menikmati hasil pembangunan.
Puan menegaskan, keberhasilan APBN 2027 pada akhirnya tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang disiapkan pemerintah. Ukuran utamanya adalah sejauh mana kebijakan, program, dan anggaran tersebut mampu membuka jalan agar masyarakat dapat hidup lebih baik.
