Purbaya Gelontorkan Rp7 Triliun Lebih untuk Benahi Data Desil Masyarakat Agar Lebih Akurat Tahun Depan
 |
| Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan penjelasan mengenai pembenahan data desil masyarakat. (Dok. Ist) |
PEWARTA.CO.ID — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap pemerintah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp7 triliun kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk membenahi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan kegiatan sensus.
Langkah tersebut dilakukan setelah muncul keluhan mengenai data desil masyarakat yang dinilai belum selalu menggambarkan kondisi ekonomi sebenarnya. Purbaya berharap pembenahan basis data membuat pemeringkatan kesejahteraan masyarakat lebih rapi pada tahun depan.
"Makanya sedang diperbaiki, saya ngeluarin uang cukup banyak ke BPS tahun ini," kata Purbaya di Kantor Kemenkeu, Rabu (26/8/2026).
Purbaya menjelaskan tambahan anggaran itu diberikan setelah BPS mengajukan kebutuhan dana sejak awal tahun anggaran. Pemerintah kemudian memenuhi permintaan tersebut untuk mendukung peningkatan kualitas DTSEN.
"Jadi DTSEN sama sensus itu kalau nggak salah Rp7 triliun, Rp7 triliun lebih sedikit, cukup banyak yang dimasukin ke BPS," lanjutnya.
"Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun penambahan anggaran, kita penuhi untuk memastikan DTSEN-nya bagus," ungkap Purbaya.
Menurut Purbaya, perbaikan data tidak berarti seluruh hasil pemeringkatan akan terbebas dari kesalahan. Namun, ia berharap kualitas data desil masyarakat pada tahun depan jauh lebih baik dibandingkan kondisi saat ini.
"Tahun depan seharusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu, dua kan biasanya selalu ada kalau di survei, tapi saya harapkan setahun depan lebih rapih," kata dia.
Desil bukan ukuran tunggal kondisi ekonomi
Dalam sistem pemeringkatan kesejahteraan, masyarakat dikelompokkan ke dalam 10 desil, mulai dari desil 1 sebagai kelompok dengan peringkat terendah hingga desil 10 sebagai kelompok dengan peringkat tertinggi.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa desil pada dasarnya menunjukkan posisi relatif sebuah keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi.
“Desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi. Karena itu, angka desil perlu dipahami sebagai gambaran posisi relatif dalam pemeringkatan kesejahteraan, bukan sebagai ukuran tunggal kondisi ekonomi suatu keluarga,” jelas Amalia lewat keterangan tertulis.
Pemerintah siapkan sistem pembatasan Pertalite
Selain membahas pembenahan data, Purbaya turut menyinggung rencana pembatasan BBM subsidi jenis Pertalite bagi masyarakat yang berada pada desil 9 dan 10 atau kelompok mampu.
Ia mengatakan pemerintah masih melihat kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat sebelum menerapkan kebijakan tersebut.
"Kita lihat kondisi seperti apa ekonominya dan masyarakat. Tapi kita semua siapkan sistemnya, nanti kalau sudah siap yaudah kita jalankan," pungkasnya.
