RAPBN 2027 Disorot, CORE Minta Prabowo Fokus Selamatkan Kelas Menengah dan Buka Lapangan Kerja
 |
| Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan RAPBN 2027 di kompleks DPR/MPR, Jakarta. (Dok. Ist) |
PEWARTA.CO.ID — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan RAPBN 2027 di Gedung Nusantara, kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Menjelang penyampaian tersebut, Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menilai kebijakan anggaran perlu diarahkan untuk mengatasi tekanan yang dihadapi kelas menengah.
Direktur Eksekutif CORE Indonesia M Faisal mengatakan penurunan kelas masyarakat menengah dan melemahnya daya beli menjadi persoalan ekonomi yang perlu mendapat perhatian dalam RAPBN 2027.
Menurut dia, belanja negara perlu diarahkan secara lebih tepat untuk mendorong penciptaan lapangan kerja dan memperkuat sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan pendapatan masyarakat kelas menengah.
"Terutama mengatasi permasalahan ekonomi yang belum bisa diatasi sekarang adalah kelas menengah yang mengalami penurunan, jadi bagaimana belanja APBN ini diarahkan pada penciptaan lapangan pekerjaan, dan pada sektor-sektor yang bisa atau berkaitan dengan income dan pekerjaan kelas menengah," ujar Faisal dalam keterangannya, dikutip Jumat (14/8/2026).
Menjaga defisit dan efisiensi belanja
Selain mendorong pemulihan kelas menengah, CORE meminta pemerintah tetap menjaga ketahanan fiskal dengan mempertahankan defisit anggaran di bawah ambang batas 3 persen.
Faisal menilai kehati-hatian diperlukan karena Indonesia memiliki beban utang yang besar, termasuk akumulasi pembiayaan darurat selama pandemi Covid-19. Kondisi tersebut turut meningkatkan pembayaran pokok dan bunga utang sehingga pengelolaan anggaran perlu dilakukan secara lebih efisien.
Pemerintah juga diingatkan untuk mencegah kebocoran anggaran serta memangkas belanja yang dinilai tidak mendesak atau berpotensi memberikan manfaat yang bias kepada kelompok tertentu.
Sebagai stimulus ekonomi, CORE menyarankan pemerintah memperbesar penggunaan insentif bagi dunia usaha di sektor strategis melalui skema yang tidak secara langsung menambah belanja negara.
"Jadi utamakan untuk non-direct spending incentives ya pada sektor-sektor ini, baik dalam bentuk potongan pajak, potongan tarif impor, maupun juga subsidi," kata Faisal.
UMKM diminta tidak dibebani pajak berlebih
Dari sisi penerimaan, Faisal meminta pemerintah lebih selektif dalam menentukan sektor yang menjadi sasaran peningkatan pendapatan negara. Menurutnya, UMKM justru membutuhkan kelonggaran dan insentif agar mampu bertahan sekaligus berkembang di tengah dinamika pasar.
Karena itu, peningkatan penerimaan negara dinilai lebih tepat diarahkan pada korporasi berskala besar yang mencatat pertumbuhan laba signifikan, termasuk perusahaan yang memperoleh keuntungan tidak terduga atau windfall profit akibat kenaikan harga komoditas global.
Potensi penerimaan juga disebut dapat diperkuat dari sektor bisnis modern yang berkembang pesat. Pemerintah dinilai perlu memetakan pelaku usaha besar yang memperoleh keuntungan tinggi dari pasar domestik untuk mengoptimalkan kontribusi pajaknya.
"Dan juga sektor-sektor lain, usaha besar yang pada saat sekarang mungkin yang terkait dengan bisnis digital atau teknologi digital yang banyak mendapatkan keuntungan dari market atau multinasional," tutur Faisal.
