Realisasi Anggaran Kementerian PKP Tembus Rp3,2 Triliun, Program 400 Ribu Rumah MBR Dikebut pada 2026

Realisasi anggaran Kementerian PKP mencapai Rp3,2 triliun seiring percepatan program 400 ribu rumah MBR dan pembangunan hunian terdampak bencana. (Ilustrasi/Istimewa)

PEWARTA.CO.ID — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas setelah realisasi anggaran kementerian hingga akhir Juli 2026 mencapai Rp3,271 triliun. Percepatan ini dilakukan untuk mengejar target pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), hunian bagi korban bencana, hingga penyediaan rumah susun.

Pagu anggaran Kementerian PKP juga mengalami kenaikan dari semula Rp10,31 triliun menjadi Rp12,53 triliun. Penambahan tersebut berasal dari alokasi anggaran belanja tambahan (ABT) sebesar Rp2,219 triliun yang diprioritaskan untuk pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatra.

Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel menyampaikan, hingga 31 Juli 2026 realisasi anggaran kementerian telah mencapai Rp3,271 triliun atau setara 31,73 persen dari pagu non-ABT.

Kementerian PKP, lanjutnya, akan terus mempercepat pelaksanaan program agar target penyerapan anggaran dapat tercapai sesuai jadwal, tanpa mengabaikan kualitas hasil pembangunan.

"Sesuai janji kami, setiap bulan Kementerian PKP akan menyampaikan realisasi, baik APBN maupun Program Perumahan dari Kementerian PKP," ujar Didyk dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (2/8/2026).

Realisasi program terus meningkat

Program Dukungan Manajemen menjadi salah satu yang mencatat capaian tinggi. Hingga awal Agustus, realisasi anggarannya mencapai Rp569,37 miliar atau 62,01 persen, melampaui target penyerapan dengan deviasi positif sebesar 2,61 persen.

Sementara itu, Program Perumahan dan Kawasan Permukiman secara keseluruhan telah menyerap anggaran sebesar Rp2,702 triliun atau sekitar 28,77 persen dari target yang ditetapkan.

Program BSPS sasar 400 ribu rumah MBR

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) masih menjadi program terbesar Kementerian PKP sepanjang 2026. Program ini memperoleh alokasi anggaran Rp8,57 triliun atau sekitar 68,4 persen dari total pagu kementerian.

Melalui BSPS, pemerintah menargetkan pembangunan dan peningkatan kualitas sebanyak 400.000 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di berbagai daerah.

Minat masyarakat terhadap program tersebut juga sangat tinggi. Hingga saat ini, usulan program bedah rumah yang masuk telah mencapai 1.898.275 unit atau melebihi kuota yang tersedia.

Adapun perkembangan pelaksanaan fisiknya menunjukkan sebanyak 91.807 unit masih berada pada tahap awal pekerjaan, 13.181 unit telah memasuki progres di atas 30 persen, sedangkan 4.225 unit sudah rampung sepenuhnya.

Kementerian PKP juga terus memperkuat akuntabilitas penggunaan anggaran melalui pelaporan pemanfaatan bantuan secara bertahap.

Pembangunan hunian korban bencana terus berjalan

Selain program BSPS, pemerintah juga memfokuskan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana alam di Sumatra.

Program tersebut ditargetkan menghasilkan 25.606 unit hunian hingga 2027 dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp7,4 triliun.

Provinsi Aceh menjadi daerah dengan alokasi terbesar, yakni sebanyak 20.647 unit rumah sebagai bagian dari percepatan pemulihan kawasan terdampak bencana.

Sejumlah proyek rumah susun telah rampung

Di sektor rumah susun, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan melaporkan pembangunan sebanyak 22 tower atau 1.035 unit rumah susun.

Realisasi SP2D untuk proyek tersebut mencapai Rp177,79 miliar atau 47,69 persen, sedangkan progres fisik telah menyentuh 47,62 persen.

Beberapa proyek strategis bahkan telah selesai seluruhnya, antara lain Rusun Mahkamah Agung Bekasi, Rusun Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, serta Hunian Vertikal TNI di Ibu Kota Nusantara yang telah mencapai progres fisik 100 persen.

Penyaluran KUR Perumahan lampaui separuh target

Pada sektor pembiayaan, penyaluran KUR Perumahan hingga akhir Juli 2026 telah mencapai Rp22,11 triliun atau 57,81 persen dari target Rp38,24 triliun.

Pembiayaan tersebut telah disalurkan kepada 99.562 debitur, dengan penyaluran terbesar berasal dari sisi permintaan yang hampir mencapai 80 persen dari target.

Menurut Didyk, tingginya penyaluran tersebut mencerminkan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap akses pembiayaan di sektor perumahan.

Ke depan, Kementerian PKP menargetkan penyerapan anggaran dapat mencapai 97,48 persen. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat penyediaan hunian layak, mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana, sekaligus mendukung pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.