Restrukturisasi BUMN Karya Dihadang Utang Ratusan Triliun dan Masalah Anak-Cucu Perusahaan

Tantangan restrukturisasi BUMN Karya yang memiliki utang besar dan jaringan anak perusahaan bermasalah. (Foto: Danantara)

PEWARTA.CO.ID — Restrukturisasi BUMN Karya masih menghadapi persoalan yang kompleks karena beban utang mencapai ratusan triliun rupiah serta masalah yang turut menjalar ke anak hingga cucu perusahaan.

Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN Dony Oskaria mengatakan penataan perusahaan konstruksi milik negara tidak bisa dilakukan secara sederhana karena setiap entitas memiliki persoalan bisnis yang saling berkaitan.

Persoalan tersebut membuat proses restrukturisasi membutuhkan waktu lebih panjang. Danantara tetap menargetkan penataan BUMN Karya dapat diselesaikan sebelum akhir 2026.

Utang besar menjadi salah satu persoalan utama

Dony mengungkapkan, program penyehatan sejumlah BUMN Karya menghadapi tantangan besar karena besarnya kewajiban perusahaan dan kompleksitas masalah bisnis yang ada di dalamnya.

“Utangnya besar-besar, masalahnya ini tidak hanya di level holding, tetapi dia punya anak-anak perusahaan juga bermasalah,” ungkap Dony di Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Beban tersebut tidak berhenti pada perusahaan induk. Struktur usaha yang memiliki banyak anak perusahaan membuat persoalan keuangan dan bisnis harus ditangani secara lebih luas.

Masalah menjalar hingga anak dan cucu perusahaan

Kompleksitas restrukturisasi semakin terasa karena masing-masing BUMN Karya memiliki jaringan anak perusahaan dalam jumlah besar.

“Bisa bayangkan masing-masing punya anak perusahaan lebih dari 20. Jadi dengan begini sebetulnya bisa membayangkan seperti apa kita bekerja menyelesaikan satu per satu,” kata Dony.

Menurut Dony, persoalan juga terdapat pada perusahaan turunan atau cucu perusahaan. Kondisi tersebut membuat Danantara harus melakukan penataan secara bertahap terhadap entitas yang bermasalah.

“Di masing-masing karya itu punya anak lagi kan. Ada cucu. Semuanya bermasalah juga. Jadi kita mesti bereskan itu one by one, satu per satu, satu per satu. Inilah yang memakan waktu,” sambungnya.

Dengan struktur tersebut, penyelesaian masalah satu perusahaan dapat berkaitan dengan kondisi entitas lain yang berada dalam kelompok usaha yang sama.

Danantara memilih langkah hati-hati

Secara teori, penyelesaian masalah BUMN Karya dapat ditempuh melalui langkah yang lebih cepat, termasuk merger maupun kepailitan. Namun, Danantara mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan terhadap ekosistem bisnis yang lebih luas.

“Tapi kami memikirkan juga dampaknya. Dampaknya apa untuk ekosistem yang lainnya. Jadi memang hati-hati sekali. Inilah yang memakan waktu yang juga masyarakat harus tahu bahwa problem ini kan sudah cukup lama dan besar,” kata Dony.

Pertimbangan tersebut menjadi salah satu alasan proses restrukturisasi tidak dilakukan sekaligus. Besarnya nilai utang yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan Karya membuat setiap keputusan harus diperhitungkan secara menyeluruh.

“Inilah yang satu per satu. Karena dampaknya itu kan ratusan triliun utangnya mereka. Ini yang total di antara perusahaan-perusahaan karya itu. Inilah yang pelan-pelan mesti dibereskan,” ujarnya.

Target restrukturisasi selesai akhir 2026

Meski menghadapi persoalan yang kompleks, Danantara tetap memasang target penyelesaian restrukturisasi BUMN Karya sebelum 2026 berakhir.

Dony mengatakan penataan tersebut diarahkan untuk memulihkan kondisi keuangan sekaligus memperbaiki fundamental bisnis perusahaan agar lebih sehat ke depan.

“Saya tetap mengupayakan akhir tahun ini sudah selesai, tetapi dinamika di dalam menyelesaikan ini kan cukup rumit,” ujar Dony.

Target tersebut menunjukkan bahwa proses restrukturisasi masih berjalan dan membutuhkan penyelesaian terhadap berbagai persoalan yang saling berkaitan di dalam kelompok usaha BUMN Karya.

Arah baru bisnis BUMN Karya

Dalam skema penataan yang disiapkan, bisnis BUMN Karya akan dikerucutkan ke tiga pilar utama. Ketiganya mencakup infrastruktur, jasa konstruksi gedung, serta rekayasa, pengadaan, dan konstruksi atau engineering, procurement, and construction (EPC).

Restrukturisasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah merampingkan struktur perusahaan milik negara melalui sejumlah pilihan, mulai dari likuidasi, divestasi, konsolidasi atau merger, hingga restrukturisasi secara mendalam.

Likuidasi ditujukan bagi entitas yang sudah tidak aktif beroperasi, sementara divestasi menjadi opsi untuk melepas lini bisnis tertentu. Adapun konsolidasi dan merger digunakan untuk menggabungkan perusahaan yang memiliki bidang usaha sejenis.

WIKA dan Waskita diarahkan ke Hutama Karya

Dalam cetak biru yang disiapkan, Danantara merancang penggabungan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) dan PT Waskita Karya Tbk (WSKT) ke dalam naungan PT Hutama Karya (Persero).

Skema tersebut merupakan bagian dari konsolidasi struktur BUMN Karya agar bidang usaha dan sumber daya perusahaan dapat ditata secara lebih terarah.

Sementara itu, PT PP (Persero) Tbk atau PTPP diarahkan untuk berfokus pada dua pilar usaha, yakni rekayasa sipil dan EPC. Perseroan tetap dipertahankan sebagai entitas yang berdiri sendiri.

Nindya Karya dan Brantas Abipraya ke Adhi Karya

Penataan lainnya mencakup PT Nindya Karya (Persero) dan PT Brantas Abipraya (Persero) yang dirancang untuk dilebur ke dalam struktur PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI).

Entitas hasil penggabungan di bawah Hutama Karya dan Adhi Karya nantinya akan memusatkan keahlian pada jasa teknik sipil.

Cakupannya mulai dari perencanaan, pembangunan fisik, hingga perawatan proyek infrastruktur dan sarana publik. Bidang tersebut meliputi gedung, jalan raya, jembatan, bendungan, serta sistem jaringan utilitas lainnya.

Dengan demikian, restrukturisasi BUMN Karya tidak semata-mata berkaitan dengan penyelesaian utang. Penataan juga diarahkan untuk merombak struktur kelompok usaha, menyederhanakan bidang bisnis, dan memperkuat fundamental perusahaan agar lebih efisien.