Sarasehan Kudatuli di Malang Soroti Masa Depan Demokrasi Indonesia, Pendidikan Politik hingga Putusan MK soal Pilkada Langsung

Suasana Sarasehan Kebangsaan bertema Kudatuli yang membahas demokrasi Indonesia, pendidikan politik, dan Putusan MK terkait Pilkada langsung 2029, di Karangploso, Kabupaten Malang, pada Minggu (2/8). (Dok. Istimewa)

PEWARTA.CO.ID — Dinamika demokrasi Indonesia kembali menjadi perhatian dalam Sarasehan Kebangsaan bertajuk "Kudatuli Sebagai Ingatan Demokrasi, Dalam Perspektif Historis dan Ideologis" yang digelar di Joglo Simbah Arjuno, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada Minggu (2/8/2026).

Forum tersebut menghadirkan akademisi, aktivis demokrasi, budayawan, mahasiswa, organisasi kepemudaan, hingga tokoh nasional untuk membahas perjalanan demokrasi sekaligus tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini.

Selain mengulas peristiwa Kudatuli sebagai bagian dari sejarah demokrasi, diskusi juga menyinggung arah sistem politik nasional, pentingnya pendidikan politik, hingga Putusan Mahkamah Konstitusi yang memastikan Pilkada 2029 tetap dilaksanakan secara langsung.

Demokrasi dinilai masih mencari bentuk ideal

Dalam pemaparannya, peserta forum menilai perjalanan demokrasi Indonesia belum sepenuhnya mencapai bentuk yang diharapkan. Jika pada era Presiden Soekarno sistem Demokrasi Terpimpin dianggap sesuai dengan kondisi bangsa saat itu, maka demokrasi saat ini masih dinilai berada dalam fase pencarian model yang paling tepat.

Praktik demokrasi disebut masih cenderung tertutup dan berjalan secara statis sehingga belum mampu menjadi pusat penyelesaian berbagai persoalan bangsa.

Pemilu juga dipandang tidak semata-mata sebagai pesta demokrasi, melainkan momentum penting bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin yang dinilai paling layak memimpin.

Di sisi lain, lembaga legislatif memiliki fungsi strategis sebagai wakil rakyat. Namun, tanpa kapasitas politik yang memadai, anggota legislatif dinilai akan mengalami kesulitan dalam memahami sekaligus memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Putusan MK tegaskan Pilkada tetap dipilih langsung

Forum tersebut turut menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 195/PUU-XXIV/2026 tertanggal 29 Juni 2026 yang menegaskan bahwa Pilkada 2029 tetap dilaksanakan secara langsung oleh rakyat.

Putusan tersebut juga menegaskan frasa "secara langsung dan demokratis" dalam Undang-Undang Pilkada tidak memiliki makna yang kabur sehingga peluang mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD dinyatakan tertutup.

Meski demikian, peserta diskusi menilai bahwa penguatan sistem demokrasi belum cukup hanya melalui aturan. Kualitas pelaksanaan demokrasi juga sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan politik.

Pendidikan politik dinilai menjadi kebutuhan mendesak

Pakar Hukum Agraria Universitas Tujuh Belas Agustus (Untag) Surabaya, Sri Setyadji, menilai persoalan demokrasi saat ini dipengaruhi belum kuatnya kelembagaan politik.

Ia menjelaskan bahwa demokrasi bersifat statis, sedangkan yang terus bergerak adalah proses demokratisasi untuk menghasilkan sistem yang benar-benar demokratis.

Menurutnya, penerapan sistem proporsional terbuka dalam pemilu juga dinilai berkontribusi terhadap meningkatnya sikap apatis masyarakat, termasuk di kalangan pemilih pemula yang jumlahnya cukup besar.

Sri Setyadji menambahkan, pola interaksi peserta pemilu dengan masyarakat lebih banyak didorong oleh insentif dibanding kesadaran menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Ia berpandangan bahwa Indonesia akan lebih mudah menuju demokrasi modern yang akuntabel apabila memiliki kelembagaan pendidikan politik yang kuat. Tanpa itu, arah demokrasi dinilai akan sulit berkembang dan kekuasaan cenderung bertahan pada kelompok yang sudah mapan.

Selain itu, ia juga menilai partai politik perlu memiliki ideologi yang jelas agar mampu mendorong demokrasi berkembang secara lebih sehat.

Harjono: Negara harus melayani bangsa

Mantan Hakim Konstitusi, Harjono, menjelaskan bahwa Indonesia lahir melalui Proklamasi Kemerdekaan sebagai kehendak bangsa Indonesia sendiri.

Ia menyampaikan bahwa kemerdekaan harus terus dijaga karena menjadi fondasi utama persatuan bangsa yang dipersatukan dalam satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa.

Harjono juga mengingatkan bahwa negara pada hakikatnya dibentuk untuk melayani bangsa, bukan sebaliknya.

Dalam paparannya, ia mengulas perkembangan pemikiran politik mulai dari gagasan individualisme Adam Smith yang membatasi campur tangan negara terhadap individu hingga pandangan Karl Marx yang menempatkan negara memiliki kewenangan besar dalam mengatur kehidupan masyarakat.

Ia menegaskan masyarakat memiliki hak menyampaikan pendapat sekaligus mengawasi jalannya pemerintahan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial.

Harjono juga mengulas kondisi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto ketika dominasi kekuasaan presiden dinilai sangat kuat, termasuk dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar yang sulit dilakukan tanpa persetujuan pemerintah. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang memungkinkan Soeharto memimpin selama 32 tahun.

Di akhir paparannya, Harjono menekankan bahwa masa depan bangsa berada di tangan generasi muda yang memiliki tanggung jawab menjaga dan melanjutkan cita-cita Indonesia.

Kudatuli disebut menjadi pengingat penting bagi demokrasi

Koordinator Barisan Penguat Nasionalisme, Abdi Edyson, menilai peristiwa Kudatuli tidak sekadar menjadi catatan sejarah, melainkan pengingat agar penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakadilan tidak kembali terulang dalam kehidupan demokrasi Indonesia.

"Berkaitan dengan respon soal peristiwa kudatuli, maka perlu ada beberapa hal yang kami sampaikan. Yang pertama, peristiwa kudatuli itu bukan hanya sebuah catatan sejarah, namun peristiwa kudatuli ini menjadi bagian dari pengingat bahwa penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakadilan tidak boleh kembali kemudian terulang dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Karena demokrasi yang sehat itu bukan hanya soal memilih, tapi juga memastikan setiap suara dan juga hak warga negara itu juga mendapatkan proses perlindungan. Nah, sehingga dalam statement besar kami, kami perlu sampaikan bahwa hari ini sangat diperlukan keberanian untuk mempertahankan demokrasi, di mana keberanian-keberanian itu harus bisa diwujudkan, dalam menyusun benteng perlindungan terhadap potensi partai politik, mobilisasi masyarakat, lalu juga yang kedua, melakukan analisis perlakuan terhadap upaya atau pembubaran demokrasi, atau lembaga, serta juga penegakan hukum yang adil dan tertanggung. Dan yang terakhir, sebagai teman-teman Gen Z dan juga Gen Alpha, harus ada edukasi politik untuk generasi muda tentang kebebasan, bersuara dan iklim demokrasi yang bisa dinikmati hari ini, ini harus disadari bahwa bukan merupakan bagian dari pemberian, melainkan perjuangan yang berdarah-darah. Mungkin itu yang kemudian dapat kami sampaikan kurang lebihnya," ujarnya.

Dok. Istimewa

GMNI: Kudatuli menjadi pelajaran bagi reformasi demokrasi

Ketua DPC GMNI Surabaya Raya, Ni Kadek Ayu Wardani, menyampaikan bahwa Kudatuli memperlihatkan bagaimana ideologi dapat berubah menjadi alat represif ketika negara memonopoli penafsirannya.

Ia juga menilai sejarah Indonesia menunjukkan bahwa trauma kolektif maupun pengalaman para elite politik dapat memengaruhi berbagai keputusan penting dalam kehidupan berbangsa.

Menurutnya, reformasi tidak hanya berhenti pada perubahan regulasi atau pembatasan peran militer di parlemen, tetapi juga membutuhkan proses penyembuhan terhadap trauma sejarah melalui narasi kebangsaan yang jujur.

Selain itu, ia menekankan pentingnya pengawasan terhadap lembaga intelijen agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Ni Kadek juga menilai Kudatuli membuktikan bahwa solidaritas yang lahir dari tekanan mampu menjadi kekuatan besar dalam mendorong lahirnya Reformasi 1998.

Ia menutup pemaparannya dengan menegaskan bahwa Kudatuli merupakan pengingat agar bangsa Indonesia terus menjaga demokrasi dari penyalahgunaan kekuasaan, membangun sistem yang lebih inklusif, serta memastikan tragedi serupa tidak kembali terjadi.