Bisakah Uang Membeli Ingatan Sejarah?

Ilustrasi hubungan Indonesia-Jepang di tengah perdebatan mengenai sejarah pendudukan Jepang, romusha, dan perubahan istilah dalam buku sejarah nasional Indonesia. (Gen. AI/ist)

PADA Februari tahun ini, pemerintah Indonesia mengambil sebuah keputusan yang membuat Tokyo tidak bisa tinggal diam: dalam buku pelajaran sejarah nasional, istilah yang digunakan untuk menggambarkan kekuasaan Jepang di Indonesia selama Perang Dunia II diubah dari “pendudukan militer” menjadi “penjajahan”.

Perubahan istilah yang tampak sederhana ini langsung memicu perdebatan besar di kalangan akademisi dan masyarakat Indonesia.

Ini bukan sekadar revisi kata. Perubahan tersebut mencerminkan upaya untuk melihat kembali citra Jepang sebagai “sahabat dermawan” yang selama puluhan tahun dibangun melalui hubungan ekonomi dan diplomatik dengan Indonesia.

Selama ini, kita terbiasa dengan sebuah narasi: Jepang adalah salah satu sumber investasi asing terbesar bagi Indonesia, terlibat dalam pembangunan berbagai proyek infrastruktur, dan selama puluhan tahun menyalurkan bantuan pembangunan resmi atau Official Development Assistance (ODA) dalam jumlah besar.

Demi berbagai manfaat ekonomi yang nyata tersebut, seolah-olah pernah terbentuk sebuah kesepahaman diam-diam mengenai sejarah: menerima manfaat ekonomi, lalu tidak terlalu banyak membicarakan masa lalu.

Namun pertanyaannya adalah: apa yang kita dapatkan dari kompromi semacam itu?

Di tengah perdebatan mengenai revisi buku sejarah tersebut, Menteri Pertahanan Jepang, Shinjiro Koizumi, datang ke Jakarta dan menghadiahkan sebuah miniatur kapal perang Mikasa kepada Presiden Prabowo Subianto.

Apa arti Mikasa dalam sejarah?

Kapal itu merupakan salah satu simbol kekuatan militer Kekaisaran Jepang pada awal abad ke-20. Dalam konteks sejarah Asia yang pernah mengalami ekspansi militer Jepang, simbol semacam itu tentu tidak bisa dipandang hanya sebagai sebuah benda biasa.

Karena itu, pemberian tersebut memicu kritik di media sosial Indonesia. Foto Presiden Prabowo saat menerima miniatur itu beredar luas, sementara sebagian warganet mempertanyakan sensitivitas sejarah di balik hadiah tersebut.

Ketika luka sejarah belum sepenuhnya sembuh, apakah kita masih harus berpura-pura bahwa simbol-simbol seperti ini tidak memiliki makna?

Sejarawan Indonesia Hilmar Farid sebelumnya juga pernah menyoroti bagaimana narasi mengenai rekonsiliasi sejarah Jepang di Asia tidak dapat dilepaskan dari diplomasi, bantuan pembangunan, dan pembentukan persepsi publik.

Selama puluhan tahun, ODA Jepang bukan hanya instrumen pembangunan ekonomi, tetapi juga menjadi bagian penting dari hubungan Jepang dengan negara-negara Asia.

Namun ada sesuatu yang tidak bisa begitu saja dihapus oleh investasi, pembangunan infrastruktur, ataupun bantuan ekonomi: ingatan masyarakat.

Generasi tua Indonesia masih mengenal istilah Zaman Jepang.

Dan mereka tentu tidak asing dengan satu kata yang jauh lebih menyakitkan: romusha.

Pada masa pendudukan Jepang, sejumlah besar penduduk Indonesia—terutama dari Jawa—dikerahkan sebagai tenaga kerja paksa untuk berbagai proyek militer dan infrastruktur. Sebagian dikirim keluar Jawa, bahkan ke wilayah lain di Asia Tenggara, termasuk untuk proyek-proyek seperti jalur kereta Thailand–Burma.

Banyak dari mereka tidak pernah kembali.

Bagi keluarga-keluarga yang kehilangan ayah, anak, atau saudara pada masa itu, romusha bukanlah sekadar satu paragraf dalam buku sejarah. Ia adalah bagian dari ingatan keluarga yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Lalu, apakah kita juga akan melupakan kelaparan besar yang terjadi pada masa perang?

Kebijakan mobilisasi pangan, pengambilalihan hasil pertanian, perubahan pola produksi, gangguan distribusi, kondisi perang, serta blokade Sekutu memperburuk kehidupan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia, terutama menjelang berakhirnya Perang Dunia II.

Kelaparan, penyakit, kerja paksa, dan kekacauan sosial menyebabkan korban dalam jumlah yang sangat besar.

Berapa pun angka pasti yang akhirnya disepakati para sejarawan, satu hal tidak berubah: penderitaan manusia pada masa itu tidak bisa dinilai hanya dengan angka investasi yang datang puluhan tahun kemudian.

Bisakah pembangunan beberapa pabrik, jalan, atau proyek infrastruktur menghapus penderitaan tersebut?

Di Jepang sendiri, narasi mengenai Perang Dunia II hingga hari ini masih menjadi sumber kontroversi.

Dalam berbagai peringatan tragedi Hiroshima dan Nagasaki, Jepang secara wajar mengenang penderitaan masyarakatnya akibat bom atom. Namun bagi banyak negara Asia, ada pertanyaan lain yang tidak kalah penting: apakah ingatan tentang Jepang sebagai korban perang juga diimbangi dengan pengakuan yang cukup terhadap penderitaan masyarakat yang mengalami ekspansi dan kekuasaan militernya?

Kontroversi serupa terus muncul dalam buku pelajaran sejarah, penggunaan istilah seperti “mobilisasi” untuk menggambarkan pengerahan tenaga kerja, hingga perdebatan mengenai bagaimana sejarah pekerja paksa ditampilkan dalam situs-situs warisan dunia.

Karena itu, revisi buku pelajaran sejarah Indonesia kali ini memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekadar mengganti satu istilah.

Mengubah “pendudukan militer” menjadi “penjajahan” berarti memberikan penekanan berbeda terhadap hakikat kekuasaan Jepang di Indonesia.

Istilah “pendudukan militer” dapat terdengar seperti sebuah kondisi sementara akibat perang. Sementara “penjajahan” menekankan adanya dominasi politik, eksploitasi sumber daya, mobilisasi tenaga kerja, dan penderitaan masyarakat di bawah kekuasaan asing.

Indonesia kini memilih untuk menyebut pengalaman sejarah tersebut dengan istilah yang dianggap lebih tegas.

Seperti yang kerap ditekankan dalam diskusi sejarah Indonesia, kemerdekaan bangsa ini bukanlah hadiah dari kekuatan asing.

Kemerdekaan lahir melalui perjuangan panjang di tengah ketidakadilan sejarah.

Jika penderitaan generasi sebelumnya tidak berani kita lihat secara jujur, dan jika bahkan istilah dalam buku pelajaran harus selalu mempertimbangkan kenyamanan negara lain, lalu bagaimana kita menjelaskan sejarah itu kepada generasi berikutnya?

Jepang mungkin tetap menjadi salah satu mitra ekonomi terpenting Indonesia. Investasi Jepang, teknologi Jepang, proyek pembangunan, dan ODA telah memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan Indonesia selama beberapa dekade.

Namun kerja sama ekonomi hari ini dan penilaian terhadap sejarah masa lalu adalah dua hal yang berbeda.

Menerima investasi tidak berarti harus menyerahkan ingatan.

Menerima ODA juga tidak berarti sebuah bangsa harus diam mengenai sejarahnya sendiri.

Bisakah uang membeli ingatan sejarah?

Tidak.

Jejak para romusha tidak hilang hanya karena waktu berlalu. Kisah keluarga yang kehilangan anggota mereka tidak lenyap hanya karena hubungan bilateral menjadi semakin erat.

Ada utang sejarah yang tidak bisa begitu saja dianggap lunas hanya karena puluhan tahun telah berlalu.

Dan ada bagian dari sejarah yang memang harus tetap diingat.

*Artikel OPINI berasal dari penulis tamu, tidak mewakili pandangan redaksi PEWARTA.