Desil DTSEN Bukan Penentu Mutlak Bansos, Ekonom Ingatkan Risiko Ketidakadilan

Ilustrasi data desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang digunakan dalam kebijakan bantuan pemerintah. (Dok. Ist)

PEWARTA.CO.ID — Penggunaan desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) perlu dilakukan secara hati-hati, terutama ketika kategori tersebut digunakan untuk menentukan seseorang berhak menerima bantuan sosial atau tidak.

Ekonom UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai desil pada dasarnya hanya menggambarkan posisi kesejahteraan seseorang atau keluarga secara relatif dibandingkan kelompok masyarakat lainnya. Karena itu, desil tidak semestinya langsung dipakai sebagai ukuran mutlak untuk menyatakan seseorang tergolong mampu atau miskin.

"Ketika desil dijadikan suatu kriteria seseorang untuk tidak dapat bantuan, menurut saya di sinilah ketidakadilannya," kata Achmad dalam podcast The Daily Buzz Okezone, Minggu (13/9/2026).

Desil makin berkaitan dengan kebijakan pemerintah

Istilah desil sebenarnya sudah cukup dikenal masyarakat, terutama mereka yang pernah menerima bansos, Kartu Indonesia Pintar (KIP), maupun program bantuan lainnya. Posisi desil juga dapat diketahui masyarakat melalui layanan pemerintah dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Menurut Achmad, kebutuhan untuk mengetahui posisi desil semakin penting karena data tersebut kini berkaitan dengan sejumlah kebijakan pemerintah. Salah satunya menyangkut bantuan energi dan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

"Kalau dalam kebijakan baru seseorang menerima atau tidak menerima, dalam hal ini bantuan energi, maka semua orang harus aware, harus mengetahui posisi dia di desil berapa," ujarnya.

Namun, menurut Achmad, persoalan muncul ketika desil yang dirancang sebagai gambaran kesejahteraan relatif berubah fungsi menjadi batas untuk menentukan kelayakan menerima bantuan.

Desil tidak sama dengan batas kaya dan miskin

Secara konsep, desil membagi penduduk atau keluarga ke dalam 10 kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan relatif. Desil 1 menunjukkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, sementara desil 10 berada di kelompok paling tinggi.

Pembagian tersebut tidak secara otomatis berarti setiap orang yang berada pada desil tertentu dapat dikategorikan miskin atau kaya secara mutlak. Posisi seseorang tetap harus dipahami berdasarkan karakteristik dan kondisi sosial ekonomi yang menjadi dasar datanya.

"Ini menjadikan data sosial ekonomi nasional sebagai alat untuk memutus seseorang dianggap mampu atau tidak, sesuatu yang menurut saya konseptual error," kata Achmad.

Ia menjelaskan bahwa konsep desil memang dibuat dengan pembagian populasi menjadi 10 bagian yang relatif sama, bukan untuk menetapkan garis tunggal antara kelompok masyarakat miskin dan kaya.

"Desil by definition hanya membagi jumlah penduduk atau keluarga dengan box yang sama, dalam hal ini 10 bagian setiap desil," jelasnya.

Karena itu, Achmad meminta pemerintah tidak menjadikan desil sebagai satu-satunya ukuran dalam menetapkan kelayakan penerima bantuan. Penggunaan kategori tersebut perlu mempertimbangkan konteks dan kondisi sosial ekonomi masyarakat agar kebijakan tidak menimbulkan ketidakadilan.

Masyarakat perlu cek posisi desil

Di tengah semakin luasnya pemanfaatan DTSEN, Achmad juga mendorong masyarakat mengetahui posisi desil masing-masing. Informasi tersebut dinilai penting karena dapat berkaitan dengan akses terhadap sejumlah program pemerintah.

Masyarakat dapat mengecek posisi desil melalui layanan pemerintah dengan memasukkan NIK. Menurut Achmad, pemahaman terhadap posisi desil dapat membantu masyarakat mengetahui bagaimana data sosial ekonominya digunakan dalam kebijakan bantuan.

"Jadi kalau menurut saya semua orang harus mengetahui dia desil berapa," ujarnya.