Pejabat ATR/BPN Jadi Tersangka KPK, Mantan Sekjen Minta Tutup Celah Mafia Pertanahan
 |
| Penasihat Menteri PPN/Kepala Bappenas Noor Marzuki meminta pembenahan internal ATR/BPN setelah kasus dugaan suap HGB di Bogor. (Dok. Ist) |
PEWARTA.CO.ID — Penasihat Menteri PPN/Kepala Bappenas Noor Marzuki meminta Kementerian ATR/BPN melakukan introspeksi dan pembenahan internal setelah dua pejabatnya ditetapkan sebagai tersangka KPK dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor.
Noor yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN mengaku prihatin dengan perkara tersebut. Ia berharap proses hukum yang sedang dilakukan KPK dapat segera diselesaikan.
“Saya sebagai yang dibesarkan di ATR/BPN, saya tentu prihatin ya. Prihatin atas masalah ini, atas adik-adik saya yang bermasalah. Tentunya mudah-mudahan nanti persoalan-persoalan ini cepat bisa diselesaikan oleh pihak KPK,” kata Noor dalam acara peluncuran dan bedah buku Strategi Pemberantasan Mafia Pertanahan di Jakarta, Rabu (23/9/2026).
BPN diminta tutup celah mafia pertanahan
Noor menilai persoalan hukum yang melibatkan pejabat ATR/BPN berpotensi berdampak terhadap pelayanan pertanahan apabila berlangsung berkepanjangan.
Karena itu, ia mendorong BPN melakukan evaluasi internal dan memperbaiki mekanisme yang masih memungkinkan terjadinya praktik mafia pertanahan.
“Peristiwa ini penting bagi BPN untuk melakukan satu introspeksi diri, melakukan pembenahan-pembenahan, menutup ruang-ruang yang mungkin masuknya mafia-mafia pertanahan,” ujarnya.
Menurut Noor, langkah pembenahan tersebut penting untuk mencegah persoalan serupa sekaligus menjaga pelayanan pertanahan tetap berjalan.
Dua pejabat ATR/BPN jadi tersangka
KPK sebelumnya menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan HGB di Kabupaten Bogor.
Dua di antaranya merupakan pejabat ATR/BPN, yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN Lampri serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung.
Perkara tersebut berkaitan dengan pengurusan pembukaan blokir dan pemecahan HGB lahan yang dikelola PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.
Dalam OTT terkait perkara tersebut, KPK menyita uang tunai sekitar Rp106,3 miliar dalam berbagai mata uang. KPK menyebut kasus itu berawal dari sengketa tanah antara Summarecon dan sejumlah ahli waris.
Puluhan ribu sengketa pertanahan masih tercatat
Selain menyoroti perkara di Kabupaten Bogor, Noor mengungkapkan bahwa persoalan sengketa pertanahan di Indonesia masih cukup besar.
Dalam dua tahun terakhir, sekitar 63.000 sengketa tercatat. Dari jumlah tersebut, sekitar 38.000 sengketa telah diselesaikan, sementara sekitar 25.000 bidang masih dalam proses dan belum terselesaikan.
Menurut Noor, jumlah tersebut menunjukkan perlunya strategi yang lebih luas dalam menangani persoalan mafia pertanahan. Penindakan melalui operasi tangkap tangan dan penangkapan dinilai perlu diikuti dengan langkah pencegahan serta pembenahan sistem.
“Berapa banyak pun yang kita lakukan penindakan, OTT, penangkapan yang diselesaikan, itu juga tidak sebanding dengan pertumbuhan sengketa ini,” kata Noor.
Ia pun mendorong pembenahan di sektor pertanahan tidak berhenti pada penindakan terhadap kasus yang sudah terjadi. Perbaikan internal dan penutupan celah yang dapat dimanfaatkan untuk praktik mafia pertanahan menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi sengketa di kemudian hari.
