Prabowo Bentuk Tim Khusus Kuliah Gratis PTN, Anggaran dan Tahapan Dikaji hingga 1 Bulan
 |
| Presiden Prabowo Subianto membentuk tim khusus membahas pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri. (Dok. Ist) |
PEWARTA.CO.ID — Presiden Prabowo Subianto membentuk tim khusus untuk mengkaji lebih dalam rencana menggratiskan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN).
Tim tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno. Pemerintah akan menghitung kebutuhan anggaran sekaligus menyusun tahapan pelaksanaan program sebelum hasilnya kembali dilaporkan kepada Presiden.
Pembentukan tim khusus merupakan tindak lanjut rapat terbatas yang dipimpin Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9/2026). Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan Presiden meminta kajian dilakukan lebih mendalam.
“Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaah lebih dalam lagi. Dibentuk tim khusus yang dipimpin Pak Menko PMK untuk men-breakdown lagi hitungan-hitungan,” kata Brian.
Tim lintas kementerian kaji kuliah gratis
Tim khusus tersebut tidak hanya beranggotakan Pratikno dan Brian. Sejumlah menteri lain akan dilibatkan, termasuk Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Kementerian dan lembaga terkait juga akan dilibatkan dalam proses kajian. Pemerintah akan membahas skema yang memungkinkan program pendidikan tinggi gratis diterapkan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara.
Kajian tersebut ditargetkan menghasilkan perhitungan yang lebih matang dalam waktu sekitar dua minggu hingga satu bulan. Hasilnya kemudian akan disampaikan kepada Prabowo untuk menentukan langkah dan tahapan berikutnya.
“Harapannya dalam waktu barangkali dua minggu sampai satu bulan, kita akan mendapatkan lagi hitungan-hitungan yang lebih rasional, tahapan-tahapan yang lebih baik,” ujar Brian.
Kebutuhan anggaran mulai dihitung
Brian mengatakan Kemendiktisaintek sebelumnya telah melakukan penghitungan awal mengenai kebutuhan pembiayaan pendidikan tinggi.
Perhitungan tersebut mencakup sejumlah komponen pendapatan yang selama ini berkaitan dengan pembiayaan perguruan tinggi negeri, termasuk uang kuliah tunggal (UKT), iuran pengembangan institusi (IPI), serta sumber pendapatan lainnya.
Pemerintah juga telah memiliki data mengenai kebutuhan biaya mahasiswa berdasarkan program studi. Namun, angka-angka tersebut masih akan dikaji kembali sebelum pemerintah menentukan skema pelaksanaan program.
Salah satu pertimbangan utama adalah ruang fiskal yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Karena itu, pemerintah masih membahas berbagai opsi agar rencana pendidikan tinggi gratis dapat diterapkan secara bertahap.
Program tidak langsung diterapkan
Brian mengatakan pemerintah memahami adanya keinginan agar program kuliah gratis dapat segera dijalankan. Namun, pelaksanaannya tetap membutuhkan tahapan setelah kajian anggaran dan skema selesai.
“Harapannya, tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan. Namun, tentu kita akan melalui tahapan-tahapan, tidak langsung,” ujarnya.
Dengan pembentukan tim khusus tersebut, pemerintah kini memasuki tahap pengkajian lebih rinci mengenai kebutuhan biaya, pilihan skema, serta tahapan pelaksanaan pendidikan gratis di PTN. Hasil kajian akan menjadi bahan bagi Presiden Prabowo untuk menentukan kebijakan selanjutnya.
