Bahlil Ancam Setop Ekspor Gas ke Negara yang Tak Menghargai Indonesia
 |
| Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan sikap pemerintah terkait evaluasi kontrak dan prioritas pemanfaatan energi nasional. (Dok. Ist) |
PEWARTA.CO.ID — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah akan mengevaluasi kontrak ekspor gas dengan negara yang dinilai tidak kooperatif dan tidak menghargai Indonesia.
Ia juga membuka kemungkinan menghentikan ekspor kepada negara yang dianggap tidak menjalin hubungan kerja sama secara saling menghormati.
Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil pada Kamis (22/10/2026), sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar sumber daya alam Indonesia diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan nasional sebelum dialokasikan untuk ekspor.
"Saya akan melakukan evaluasi kontrak dengan negara-negara lain yang tidak kooperatif, yang tidak saling menghargai antara hubungan sama negara," kata Bahlil, Kamis (22/10/2026).
Bahlil buka opsi penghentian ekspor gas
Bahlil menegaskan, pemerintah tidak menutup kemungkinan menghentikan pengiriman gas ke negara yang dinilai tidak menghargai Indonesia. Menurutnya, kerja sama perdagangan energi harus didasari hubungan yang saling menghormati dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.
"Kalau memang mereka tidak menghargai Indonesia, saya tidak segan-segan untuk mempertimbangkan untuk tidak melakukan ekspor kepada negara mereka," tegas Bahlil.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa evaluasi kontrak menjadi salah satu opsi kebijakan yang dipertimbangkan pemerintah. Namun, Bahlil tidak menyebutkan negara mana yang akan menjadi sasaran evaluasi maupun kontrak ekspor apa saja yang berpotensi terdampak.
Kebutuhan energi dalam negeri jadi prioritas
Di sisi lain, pemerintah tetap membuka peluang kerja sama energi dengan negara yang dinilai memiliki hubungan baik dengan Indonesia. Bahlil bahkan menyebut Indonesia dapat menjajaki kontrak baru dengan negara yang membutuhkan pasokan energi meskipun sebelumnya belum memiliki kontrak dengan pemerintah Indonesia.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk menempatkan kebutuhan nasional dan kedaulatan negara sebagai prioritas dalam pengelolaan sumber daya energi. Dengan demikian, keputusan mengenai ekspor tidak hanya mempertimbangkan hubungan perdagangan, tetapi juga kepentingan Indonesia dalam memanfaatkan sumber daya alamnya.
Evaluasi kontrak dan kemungkinan penghentian ekspor yang disampaikan Bahlil masih berupa sikap serta opsi kebijakan pemerintah. Belum ada rincian mengenai negara yang akan terdampak ataupun jadwal penerapan langkah tersebut.
