Bahlil Evaluasi 5 Lokasi Tambang yang Disebut Prabowo Bernilai Rp5.400 Triliun
 |
| Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan akan mengevaluasi lima lokasi tambang yang disebut Presiden Prabowo memiliki potensi nilai ekonomi Rp5.400 triliun. (Dok. Ist) |
PEWARTA.CO.ID — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan akan mengevaluasi lima lokasi tambang yang disebut Presiden Prabowo Subianto memiliki potensi nilai ekonomi mencapai Rp5.400 triliun. Sejumlah lokasi tambang tersebut berada di Nusa Tenggara Barat (NTB), Papua, dan beberapa wilayah lainnya.
Bahlil menyampaikan hal itu saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (23/10/2026). Ia mengatakan, pemerintah akan menindaklanjuti arahan terkait evaluasi lokasi pertambangan tersebut.
Bahlil evaluasi lima lokasi tambang
Bahlil menjelaskan, terdapat lima lokasi pertambangan yang diminta untuk dievaluasi. Namun, ia belum memerinci seluruh lokasi yang dimaksud maupun langkah konkret yang akan ditempuh setelah evaluasi dilakukan.
"Itu ada di NTB. Kemudian ada juga di Papua. Ada beberapa daerah lagi, saya lupa. Tapi ada lima yang diminta untuk dievaluasi, ya," ujar Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Menurut Bahlil, potensi nilai ekonomi dari lima lokasi tersebut berkaitan dengan komoditas tambang yang terkandung di dalamnya, terutama emas dan tembaga.
"Itu ada komoditas emas dan tembaga," kata Ketua Umum Partai Golkar itu.
Meski demikian, Bahlil belum menjelaskan secara terperinci rencana pengelolaan maupun tahapan pelaksanaan kegiatan pertambangan di kelima lokasi tersebut. Hasil evaluasi nantinya menjadi bagian penting untuk menentukan tindak lanjut pemerintah.
Prabowo sebut potensi lima konsesi tambang mencapai Rp5.400 triliun
Sebelumnya, Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia masih memiliki cadangan sumber daya mineral dengan potensi ekonomi yang besar. Ia menyebut lima konsesi atau izin usaha pertambangan (IUP) memiliki nilai cadangan terbukti atau proven reserves sekitar US$300 miliar, setara Rp5.400 triliun.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang digelar di JIExpo, Jakarta.
"Baru saja saya menerima laporan bahwa ada 5 konsesi 5 IUP dari sekian ratus IUP, 5 IUP memiliki cadangan proven yang sudah didasarkan atas studi cadangan nilainya itu adalah Rp 5.400 triliun, USD 300 miliar 5 konsesi," kata Presiden dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang digelar di Jiexpo, Jakarta.
Angka tersebut merupakan potensi nilai cadangan yang disebut Presiden, bukan nilai penerimaan negara yang telah terealisasi. Nilai ekonomi aktual juga dapat dipengaruhi berbagai faktor, termasuk hasil kajian teknis, biaya produksi, harga komoditas, dan kelayakan pengembangan tambang.
Prabowo minta pengelolaan izin tambang diperketat
Prabowo meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mulai dari tingkat provinsi hingga desa, ikut bertanggung jawab dalam pengelolaan kekayaan alam di wilayah masing-masing. Ia juga menekankan agar pemberian IUP dilakukan secara selektif sehingga pemanfaatan sumber daya mineral dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Presiden menyoroti konsesi pertambangan yang telah diberikan, tetapi tidak kunjung dikembangkan selama bertahun-tahun. Menurutnya, pemerintah perlu menertibkan izin yang tidak dimanfaatkan sesuai tujuan pemberiannya.
"Masalahnya banyak konsesi kita berikan, puluhan tahun tidak dikerjakan, inilah yang sedang kita tertibkan. Mungkin dulu para pengusaha tertentu berspekulasi. Minta saja konsensi. Dia bukan ahli tambang, dia tidak ngerti operasi tambang, tapi dia minta aja," kata Prabowo.
Rencana evaluasi lima lokasi tambang tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut pemerintah atas potensi sumber daya mineral yang dilaporkan memiliki nilai ekonomi besar. Namun, identitas seluruh lokasi, status perizinan, dan rencana pengelolaannya masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari Kementerian ESDM.
