BGN Aktivasi 480 SPPG di Wilayah 3T dan Rawan Stunting, Moratorium Dapur MBG Dicabut

Badan Gizi Nasional mengaktivasi 480 SPPG di 16 provinsi untuk memperluas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di wilayah 3T dan daerah dengan stunting tinggi. (Ilustrasi/BGN)

PEWARTA.CO.ID — Badan Gizi Nasional (BGN) mengaktivasi 480 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara serentak di 16 provinsi pada Jumat (2/10/2026). Aktivasi tersebut diprioritaskan untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi.

Langkah ini menjadi bagian dari perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama untuk daerah yang dinilai membutuhkan layanan tersebut dan memiliki dapur SPPG yang telah memenuhi kesiapan operasional.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan hingga saat ini sudah ada 27.022 dapur SPPG yang beroperasi di seluruh Indonesia. Namun, menurutnya, masih terdapat dapur yang telah siap beroperasi di wilayah yang membutuhkan pelaksanaan MBG.

“Kurang lebih dua bulan saya menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Saat ini sudah berjalan 27.022 dapur yang beroperasi di seluruh Indonesia. Ternyata masih banyak dapur-dapur yang siap beroperasi, dan dapur-dapur yang siap beroperasi itu berada di wilayah-wilayah yang memang dibutuhkan MBG-nya untuk segera berjalan,” ujar Sudaryono saat peresmian SPPG wilayah 3T dan prevalensi stunting tinggi di Takalar, Jumat (2/10/2026).

480 SPPG tersebar di 16 provinsi

Sebanyak 480 SPPG yang diaktifkan terdiri atas 211 SPPG mitra mandiri dan 269 SPPG terpencil. Aktivasi tersebut mencakup 16 provinsi dan 116 kabupaten/kota di wilayah Indonesia Timur.

Ke-16 provinsi tersebut meliputi Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua, Sulawesi Tengah, Papua Barat Daya, Papua Barat, Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.

BGN sebelumnya menjelaskan bahwa penentuan SPPG yang diaktifkan dilakukan berdasarkan sistem dan database lembaga. Prioritas diberikan kepada dapur yang telah siap beroperasi serta berada di wilayah yang membutuhkan percepatan pelaksanaan MBG.

Perluasan MBG akan dilanjutkan

Sudaryono menegaskan aktivasi 480 SPPG bukan menjadi tahap akhir perluasan program MBG. BGN masih akan membuka SPPG secara bertahap di wilayah lain dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kesiapan masing-masing dapur.

“Apakah hanya sampai di sini saja? Tidak. Setelah ini kami harapkan minggu depan dapat membuka di Kalimantan, Bali, Sumatera, serta lokasi-lokasi lain yang angka stunting-nya tinggi dan masuk kategori 3T. Termasuk di wilayah yang anak-anaknya sangat membutuhkan MBG meski bukan berada di pelosok terdalam,” kata Sudaryono.

Menurut Sudaryono, perluasan tersebut juga merespons berbagai aspirasi yang diterima BGN. Masukan datang dari mitra, pengelola SPPG, kader dapur, hingga sekolah yang mengharapkan program MBG dapat hadir di wilayah mereka.

“Kami telah menerima banyak aduan, banyak masukan, banyak email, banyak surat dari macam-macam, termasuk masukan dari sekolah-sekolah. Jadi banyak sekali yang memang masih ingin adanya MBG di daerahnya,” ujarnya.

Moratorium aktivasi dapur ditiadakan

Aktivasi 480 SPPG tersebut sekaligus menandai berakhirnya kebijakan moratorium yang sebelumnya membatasi aktivasi dapur MBG.

Sudaryono menyebut pembukaan kembali SPPG menunjukkan bahwa kebijakan moratorium tersebut telah ditiadakan.

“Kalau kemarin ada katakanlah ada moratorium, maka dengan dibukanya ini maka moratorium itu kemudian artinya sudah ditiadakan moratoriumnya,” tegasnya.

Dengan demikian, BGN kembali melanjutkan proses aktivasi dapur yang memenuhi persyaratan dan siap beroperasi. Namun, penentuan dapur yang mendapat prioritas tetap dilakukan melalui sistem dan database BGN, bukan berdasarkan pengajuan atau penunjukan pihak eksternal.

Aktivasi dilakukan bertahap sesuai kesiapan

BGN sebelumnya menjelaskan bahwa aktivasi SPPG tidak serta-merta berarti seluruh dapur langsung memberikan layanan dalam kapasitas penuh. Setelah aktivasi, terdapat sejumlah tahapan yang harus dipenuhi, termasuk pelatihan penjamah makanan serta penyiapan dan penetapan jumlah penerima manfaat secara bertahap sesuai kesiapan setiap SPPG.

Karena itu, proses perluasan MBG tetap mempertimbangkan kesiapan operasional masing-masing dapur. BGN juga menegaskan bahwa pembukaan SPPG berikutnya akan dilakukan secara bertahap berdasarkan kebutuhan wilayah dan kondisi lapangan.

Selain memperluas jangkauan layanan, BGN juga meminta pemerintah daerah ikut mengawasi operasional SPPG. Kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) diminta melakukan inspeksi secara berkala untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan.

Dengan aktivasi 480 SPPG di 16 provinsi ini, BGN melanjutkan perluasan MBG ke wilayah yang menjadi prioritas, terutama kawasan 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi. Perluasan tersebut masih akan berlanjut ke sejumlah wilayah lain sesuai kesiapan dapur dan kebutuhan masyarakat.