BNPB Catat 17.942 Hektare Karhutla Belum Padam, Kalimantan Tengah Jadi Prioritas

BNPB memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah provinsi, dengan Kalimantan Tengah menjadi prioritas karena masih banyak area terbakar yang belum padam. (Dok. ANTARA)

PEWARTA.CO.ID — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sekitar 17.942 hektare lahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih belum padam hingga Sabtu (24/10/2026) pukul 15.00 WIB.

Dari total luas lahan terbakar sekitar 25.409 hektare, Kalimantan Tengah menjadi prioritas penanganan karena menyumbang area kebakaran belum padam paling luas.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan pemantauan melalui sistem informasi geografis juga mencatat 13.910 titik panas di berbagai wilayah Indonesia. Ia mengingatkan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara dan dapat berubah mengikuti pembaruan data di lapangan.

“Data ini bersifat sementara dan dapat berubah sesuai pembaruan pemantauan,” kata Berton, Minggu (25/10/2026).

Kalimantan Tengah jadi prioritas penanganan karhutla

Kalimantan Tengah mencatat 8.049 titik panas dengan luas lahan terbakar mencapai 13.944 hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 11.786 hektare masih belum padam sehingga provinsi ini menjadi fokus utama penanganan BNPB.

Dibandingkan hari sebelumnya, jumlah titik panas di Kalimantan Tengah turun sekitar 52 persen, sedangkan luas lahan yang masih terbakar berkurang sekitar 43 persen. Meski menunjukkan perbaikan, petugas tetap perlu melakukan pemadaman dan pendinginan untuk memastikan tidak ada bara api yang tersisa.

“Meski menunjukkan penurunan, pemadaman dan pendinginan harus terus dilakukan untuk memastikan tidak ada bara yang tersisa, khususnya di lahan gambut,” ujar Berton.

Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat masih perlu penanganan intensif

Selain Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat menjadi wilayah yang mendapat perhatian dalam penanganan karhutla. Sumatera Selatan mencatat 1.335 titik panas dengan luas lahan terbakar mencapai 3.429 hektare, termasuk sekitar 2.472 hektare yang masih belum padam.

Sementara itu, Kalimantan Barat mencatat 1.137 titik panas dengan luas kebakaran sekitar 2.500 hektare. Dari total tersebut, sekitar 1.547 hektare masih belum padam.

“Kedua provinsi tersebut tetap memerlukan pemantauan dan penanganan intensif,” kata Berton.

BNPB juga mencatat kebakaran di Kalimantan Selatan dengan 362 titik panas dan luas lahan terbakar 526 hektare, termasuk 317 hektare yang belum padam. Adapun Papua Selatan mencatat 487 titik panas dengan luas kebakaran 310 hektare, dengan sekitar 117 hektare masih belum padam.

Selain provinsi tersebut, titik panas dan kebakaran lahan masih terpantau di Sulawesi Tenggara, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku Utara.

Penurunan titik panas belum tentu berarti kebakaran terkendali

Berton menjelaskan bahwa penurunan jumlah titik panas tidak selalu diikuti penyusutan luas lahan yang terbakar. Karena itu, evaluasi penanganan karhutla perlu mempertimbangkan jumlah titik panas, total luas kebakaran, serta area yang masih belum padam secara bersamaan.

Kondisi ini menjadi perhatian khusus di kawasan gambut karena api dapat terus membara di bawah permukaan tanah meskipun tidak terlihat dari atas. Oleh sebab itu, pemadaman darat dan pembasahan berulang diperlukan untuk mencegah api kembali muncul.

“Oleh karena itu, keberhasilan tidak hanya diukur dari penurunan titik panas, tetapi juga dari berkurangnya luas kebakaran yang belum padam dan tidak munculnya kembali titik api,” ujarnya.

BNPB kerahkan dukungan darat dan udara

BNPB bersama pemerintah daerah dan unsur terkait terus menyesuaikan penanganan berdasarkan tingkat risiko serta kebutuhan masing-masing wilayah. Upaya pemadaman dilakukan melalui pengerahan personel gabungan, operasi darat, helikopter water bombing, pesawat patroli, dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sesuai kondisi atmosfer.

BNPB juga melakukan reposisi armada udara antardaerah berdasarkan kebutuhan operasi dan situasi di lapangan. Pemindahan dukungan tersebut tetap mempertimbangkan kecukupan armada di wilayah asal serta faktor keselamatan penerbangan.

Selain penanganan langsung, masyarakat diimbau tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Warga juga diminta segera melaporkan kemunculan api kepada petugas dan mengikuti informasi resmi dari pemerintah daerah maupun instansi terkait.

“BNPB bersama seluruh unsur penanganan akan terus memprioritaskan wilayah yang masih memiliki kebakaran, melindungi masyarakat dari dampak asap, dan mencegah kebakaran berulang,” pungkasnya.