China Peringatkan Risiko Luar Angkasa Jadi Medan Konflik Baru
 |
| Ilustrasi ruang angkasa. (Dok. Canva/Dima_zel) |
PEWARTA.CO.ID — China memperingatkan meningkatnya risiko perlombaan senjata di luar angkasa yang berpotensi mengubah wilayah antariksa menjadi medan konflik baru antarnegara.
Peringatan tersebut disampaikan melalui dokumen resmi berjudul China's Position on Strengthening Outer Space Governance yang memuat pandangan Beijing mengenai perlunya penguatan tata kelola aktivitas luar angkasa di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan eksplorasi antariksa.
Dalam dokumen tersebut, China menilai regulasi internasional yang berlaku saat ini mulai tertinggal dibandingkan kemajuan sains dan teknologi antariksa.
Perkembangan tersebut dinilai semakin terlihat melalui peningkatan frekuensi, intensitas, serta kedalaman aktivitas eksplorasi, pengembangan, dan pemanfaatan ruang angkasa oleh berbagai negara.
China memandang penguatan tata kelola antariksa global sebagai kebutuhan mendesak yang tidak bisa hanya dibebankan kepada satu atau beberapa negara.
"Memperkuat tata kelola antariksa global merupakan isu mendesak bagi umat manusia dan menjadi tanggung jawab bersama seluruh negara," tulis dokumen tersebut, dikutip Pewarta.co.id dari Xinhua, Jumat (23/10/2026).
Melalui dokumen itu, Beijing mengusulkan sejumlah prinsip yang perlu dijadikan pedoman bersama dalam mengatur aktivitas luar angkasa.
Prinsip tersebut mencakup pemeliharaan nilai-nilai kemanusiaan, penghormatan terhadap kesetaraan kedaulatan, kepatuhan terhadap hukum internasional, penerapan multilateralisme, serta pendekatan yang berpusat pada manusia dan berorientasi pada tindakan nyata.
Risiko perlombaan senjata di luar angkasa
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian khusus China adalah potensi meningkatnya persaingan militer di ruang angkasa.
Negara tersebut menilai aktivitas antariksa yang semula diarahkan untuk eksplorasi dan kepentingan bersama berisiko berkembang menjadi persaingan keamanan apabila tidak diatur melalui mekanisme internasional yang memadai.
Dokumen tersebut secara khusus menyoroti ancaman perlombaan senjata dan kemungkinan pemanfaatan ruang angkasa sebagai arena konflik antarnegara.
"Risiko perlombaan senjata di ruang angkasa serta kecenderungan untuk mengubah ruang angkasa menjadi medan konflik baru telah menjadi ancaman dan tantangan paling serius bagi keamanan antariksa," tulis dokumen tersebut.
China kemudian merumuskan 10 poin yang dinilai perlu menjadi perhatian dalam memperkuat regulasi dan menjaga keamanan aktivitas luar angkasa.
Sepuluh prinsip tersebut diarahkan untuk membangun komunitas dengan masa depan bersama demi kepentingan seluruh umat manusia.
Berikut 10 poin yang disampaikan China dalam dokumen tersebut:
- Berkomitmen pada keterbukaan dan manfaat bersama.
- Menghormati hak-hak semua negara.
- Mematuhi supremasi hukum internasional.
- Mendorong inovasi dan pembangunan.
- Menjaga keamanan bersama.
- Mencegah konflik bersenjata.
- Mengurangi kesalahpahaman dan persepsi keliru.
- Mengatur aktivitas komersial di luar angkasa.
- Memperdalam kerja sama internasional.
- Memajukan tata kelola global.
China dorong kerja sama internasional di bidang antariksa
Selain menyoroti ancaman keamanan, China juga menekankan pentingnya keterbukaan dan pemerataan manfaat dari perkembangan teknologi luar angkasa.
Beijing menyatakan ruang angkasa merupakan milik seluruh umat manusia sehingga pemanfaatannya tidak seharusnya hanya menguntungkan negara-negara dengan kemampuan teknologi yang lebih maju.
Dalam konteks tersebut, China mendorong pelaksanaan agenda Space2030 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan memberikan perhatian khusus pada pengembangan kapasitas serta kebutuhan penerapan teknologi antariksa bagi seluruh pihak.
Negara tersebut juga mengusulkan peningkatan penelitian bersama dan kerja sama teknologi melalui berbagai jalur, mulai dari hubungan bilateral, regional, hingga internasional.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mempercepat pemanfaatan teknologi antariksa untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.
Sejumlah bidang yang disoroti meliputi mitigasi bencana dan penanganan perubahan iklim, yang dinilai dapat memperoleh manfaat dari pemanfaatan teknologi luar angkasa.
Kepatuhan terhadap hukum internasional menjadi perhatian
China turut menegaskan bahwa seluruh aktivitas di luar angkasa harus tetap mengikuti ketentuan hukum internasional yang berlaku, termasuk Outer Space Treaty.
Setiap negara dinilai perlu mematuhi prinsip keamanan antariksa sekaligus menjaga transparansi dalam menjalankan aktivitasnya.
Upaya tersebut dianggap penting untuk mengurangi potensi kesalahpahaman antarnegara yang dapat berkembang menjadi persoalan keamanan.
Beijing juga mendorong negara-negara agar menghindari konflik dan tidak menyusun regulasi yang bersifat diskriminatif maupun eksklusif.
Penyusunan aturan internasional, menurut pandangan China, perlu melibatkan partisipasi luas agar mekanisme tata kelola antariksa dapat berjalan secara terbuka, adil, dan efektif.
Melalui berbagai prinsip tersebut, China menekankan bahwa pengembangan aktivitas luar angkasa perlu berjalan beriringan dengan tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan dan mencegah konflik.
Tata kelola antariksa global diharapkan mampu memastikan ruang angkasa tetap dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, bukan berkembang menjadi arena persaingan dan pertentangan antarnegara.
