Polri Siapkan Transformasi SKCK Berbasis Risiko untuk Perkuat Pencegahan Narkoba
![]() |
| Polri, BNN, dan Universitas Nasional membahas transformasi SKCK terintegrasi berbasis risiko untuk memperkuat upaya pencegahan tindak pidana narkotika di Jakarta. (Dok. Ist) |
PEWARTA.CO.ID — Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Universitas Nasional (UNAS) mendorong penguatan pencegahan tindak pidana narkotika melalui transformasi layanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terintegrasi berbasis risiko.
Gagasan tersebut dibahas dalam forum diskusi kelompok terarah atau focus group discussion (FGD) bertajuk "Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Melalui Transformasi SKCK Terintegrasi Berbasis Risiko" di Ruang Cyber Library, Universitas Nasional, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (28/10/2026).
Transformasi ini diarahkan untuk memperkuat deteksi dini melalui pemanfaatan data lintas instansi, terutama dalam menghadapi ancaman penyalahgunaan narkotika yang semakin kompleks dan menyasar generasi muda.
SKCK diusulkan terintegrasi dengan data lintas instansi
Perwakilan Baintelkam Polri, Kombes Aris Sulistyono, menjelaskan bahwa penerbitan SKCK selama ini lebih banyak bertumpu pada catatan kepolisian. Ke depan, layanan tersebut diharapkan dapat diperkuat melalui dukungan data dan informasi dari berbagai instansi agar proses pemeriksaan menjadi lebih akurat.
Integrasi data juga dirancang untuk membantu mengenali potensi risiko yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika sejak dini. Namun, penerapannya memerlukan dukungan regulasi, prosedur operasional, sistem pertukaran data yang aman, dan sumber daya manusia yang memadai.
"Transformasi SKCK terintegrasi berbasis risiko diarahkan agar tidak lagi semata bergantung pada catatan kepolisian, tetapi juga memanfaatkan data dari instansi lain. Penguatan regulasi, penyusunan SOP, kerja sama pertukaran data yang aman, hingga pengembangan sistem berbasis API Service menjadi bagian dari penguatan ini. Peningkatan kapasitas SDM juga harus menyertai agar teknologi benar-benar bermanfaat," jelas Aris dalam FGD tersebut.
Pengembangan Application Programming Interface (API) Service menjadi salah satu opsi teknis untuk mendukung pertukaran data antarlembaga. Melalui sistem yang saling terhubung, proses pengolahan informasi diharapkan lebih terintegrasi dan dapat mendukung upaya pencegahan.
BNN dorong penguatan deteksi dini narkotika
Pejabat BNN Kota Jakarta Selatan, Adolf Hitler Efroza, menegaskan bahwa pemberantasan narkoba tidak cukup mengandalkan penangkapan dan pemberian hukuman kepada pelaku. Menurutnya, upaya pencegahan dan deteksi dini juga perlu diperkuat, khususnya untuk melindungi kelompok usia muda yang rentan terpapar penyalahgunaan narkotika.
Ia menyatakan dukungan BNN terhadap penguatan pertukaran data dan informasi antarlembaga agar potensi risiko dapat dikenali lebih cepat. Dengan begitu, langkah pencegahan diharapkan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.
"BNN mendukung upaya memperkuat pertukaran data dan informasi antarinstitusi. Dengan deteksi dini yang lebih baik, potensi risiko penyalahgunaan narkotika dapat dipetakan lebih cepat dan langkah pencegahan bisa dilakukan lebih tepat," katanya.
UNAS tekankan peran kampus dalam pencegahan narkoba
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UNAS, Aos Yuli Firdaus, menilai pencegahan narkotika membutuhkan keterlibatan lintas sektor dan tidak dapat dibebankan hanya kepada perguruan tinggi. Dukungan data, edukasi, serta lingkungan pendidikan yang sehat menjadi bagian penting dari upaya melindungi generasi muda.
Menurut Aos, kampus memiliki tanggung jawab untuk membangun kesadaran mahasiswa mengenai bahaya narkoba melalui edukasi berkelanjutan. Upaya tersebut perlu berjalan seiring dengan deteksi dini dan penegakan hukum.
"Kampus memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi mahasiswa dari jeratan narkoba. UNAS mendukung penguatan pencegahan yang tidak hanya bersifat penindakan, tetapi juga deteksi dini dan edukasi berkelanjutan. Sinergi antara Polri, BNN, perguruan tinggi, dan masyarakat menjadi kunci," ujar Aos.
Keterlibatan perguruan tinggi dinilai penting karena lingkungan kampus dapat menjadi ruang untuk memperkuat pemahaman mahasiswa mengenai risiko penyalahgunaan narkotika. Edukasi dan penciptaan lingkungan yang mendukung perkembangan mahasiswa diharapkan melengkapi upaya penindakan oleh aparat.
Perlu kolaborasi lintas lembaga
FGD tersebut menegaskan bahwa pencegahan dan pemberantasan narkotika membutuhkan kerja sama berbagai pihak. Polri dan BNN memerlukan dukungan instansi pemerintah, lembaga pendidikan, serta masyarakat agar upaya pencegahan berjalan lebih efektif.
Sejumlah lembaga yang dinilai perlu dilibatkan antara lain Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta perguruan tinggi dan berbagai unsur masyarakat.
Setiap lembaga diharapkan berkontribusi sesuai kewenangan dan perannya melalui informasi yang saling melengkapi. Pertukaran data juga perlu didukung aturan yang jelas dan mekanisme pengamanan yang memadai.
Ke depan, penguatan pencegahan akan diarahkan pada penyempurnaan regulasi, penyusunan standar operasional prosedur (SOP), peningkatan kerja sama pertukaran data, pengembangan SKCK terintegrasi berbasis API Service, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Melalui kolaborasi Polri, BNN, UNAS, dan pemangku kepentingan lainnya, pencegahan tindak pidana narkotika diharapkan berjalan lebih terukur dan berkelanjutan. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan generasi muda Indonesia dari ancaman penyalahgunaan narkotika.
