Wali Kota Malang Batalkan Retret Kepala Sekolah, Diganti Program Capacity Building
![]() |
| Wali Kota Malang Wahyu Hidayat memastikan retret kepala sekolah dibatalkan dan upaya peningkatan kapasitas serta evaluasi tetap berjalan. (Dok. Ist) |
PEWARTA.CO.ID — Wali Kota Malang Wahyu Hidayat memastikan rencana retret bagi kepala sekolah di Kota Malang dibatalkan dan dialihkan menjadi program capacity building atau peningkatan kapasitas. Keputusan tersebut diambil setelah rencana kegiatan itu menuai sorotan, termasuk kritik dari sejumlah anggota DPRD Kota Malang dan pakar pendidikan.
Wahyu mengatakan telah meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang agar tidak melaksanakan retret tersebut. Menurutnya, pembatalan sudah diinstruksikan sejak awal, bukan semata-mata karena polemik yang berkembang di publik.
"Enggak, saya sudah bilang jangan. Saya sudah ngomong dan memanggil Kepala Dinas agar jangan dilaksanakan (retret kepala sekolah)," ujarnya, Selasa, 20 Oktober 2026.
Retret diganti program peningkatan kapasitas
Wahyu menjelaskan, kegiatan pengganti retret akan mengacu pada program yang telah tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Substansi kegiatan tetap diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas kepala sekolah, tetapi tidak menggunakan format retret.
"Ya sesuai dengan di DPA-nya. Jadi itu kan hanya capacity building, peningkatan kemampuan. Nanti akan ada program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD. Intinya, kegiatan tersebut tetap untuk peningkatan kapasitas kepala sekolah," lanjutnya.
Ia meminta Disdikbud menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan program yang telah direncanakan. Dengan demikian, upaya pengembangan kemampuan kepala sekolah tetap berjalan tanpa harus menyelenggarakan retret.
Wahyu juga menegaskan bahwa evaluasi terhadap kinerja kepala sekolah tetap menjadi bagian penting dalam pembinaan di lingkungan pendidikan. Evaluasi tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak bergantung pada penyelenggaraan kegiatan retret.
"Iya evaluasi dilakukan, tapi tidak dengan cara retret, ya. Karena walaupun tidak kita anggarkan, evaluasi kan tetap harus berjalan," tegasnya.
Pakar UB nilai retret tidak cukup untuk mengubah perilaku
Sebelumnya, pakar kebijakan publik Universitas Brawijaya (UB), Andhyka Muttaqin, menilai retret bukan jaminan perubahan perilaku seseorang. Menurutnya, pembinaan kepala sekolah harus menyentuh persoalan mendasar, mulai dari pola kepemimpinan, pengendalian emosi, cara mendisiplinkan siswa, hingga pemahaman tentang perlindungan anak.
"Tidak cukup diselesaikan melalui kegiatan satu hari. Perlu pelatihan berbasis kasus, pendampingan, dan evaluasi setelah peserta kembali ke sekolah," ujarnya.
Dalam perspektif kebijakan publik, Andhyka menjelaskan bahwa retret merupakan sebuah kegiatan, sedangkan hasil yang hendak dicapai adalah perubahan perilaku kepala sekolah dan terciptanya lingkungan pendidikan yang aman bagi siswa.
Karena itu, keberhasilan program pembinaan tidak cukup diukur berdasarkan kehadiran peserta. Pemerintah perlu memastikan adanya perubahan nyata setelah kegiatan berlangsung, termasuk melalui pendampingan dan evaluasi terhadap penerapan hasil pembinaan di sekolah.
Pakta integritas antikekerasan jadi salah satu usulan
Andhyka juga mengusulkan langkah konkret berupa penandatanganan pakta integritas antikekerasan oleh kepala sekolah. Dokumen tersebut diharapkan memuat komitmen untuk melindungi siswa, melarang kekerasan fisik maupun verbal, serta memastikan setiap pengaduan ditindaklanjuti.
"Pakta tersebut harus memuat komitmen melindungi siswa, larangan kekerasan fisik maupun verbal, kewajiban menindaklanjuti pengaduan, dan tanggung jawab kepala sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman," sebutnya.
Usulan tersebut menekankan pentingnya tanggung jawab kepala sekolah dalam membangun lingkungan belajar yang aman dan mencegah terulangnya kasus kekerasan di satuan pendidikan.
Dengan pembatalan retret, Pemkot Malang tetap mengarahkan pembinaan kepala sekolah melalui program peningkatan kapasitas dan evaluasi kinerja. Tantangan berikutnya adalah memastikan program tersebut mampu memberikan perubahan nyata dalam kepemimpinan sekolah dan perlindungan terhadap peserta didik.
