40 UMKM Lokal Didorong Tembus Rak Ritel Modern, BPOM Bakal Gratiskan Sertifikasi
 |
| Puluhan UMKM binaan Aprindo dan BSN mengikuti kegiatan peningkatan mutu produk dan akses pasar ritel modern dalam rangka Hari Ritel Nasional 2026 di Bandung. (Dok. Ist) |
PEWARTA.CO.ID — Produk UMKM lokal didorong agar tidak hanya mampu bersaing di pasar tradisional, tetapi juga menembus jaringan ritel modern berskala nasional. Sebanyak 40 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah binaan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) dan Badan Standardisasi Nasional (BSN) mengikuti rangkaian Hari Ritel Nasional (HRN) 2026 di Bandung, Jawa Barat, untuk memperkuat kualitas produk sekaligus memperluas akses pemasaran.
Upaya tersebut menjadi bagian dari seminar bertajuk "Produk Lokal Bermutu UMKM, Naik Kelas ke Ritel" yang membahas berbagai persyaratan penting agar produk lokal dapat diterima jaringan perdagangan modern.
Pembahasan meliputi keamanan pangan, standardisasi produk, legalitas usaha, kepercayaan konsumen, hingga kelancaran distribusi. Sejumlah aspek tersebut dinilai menjadi tantangan yang harus dipenuhi pelaku UMKM sebelum produknya bisa masuk dan bertahan di rak-rak supermarket maupun jaringan ritel modern.
Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Didik Joko Pursito, menegaskan keamanan pangan merupakan fondasi utama untuk membangun kepercayaan konsumen sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas.
Ia mengingatkan bahwa pengawasan kualitas produk harus dilakukan sejak pemilihan bahan baku hingga makanan sampai ke tangan konsumen.
"Jadi harus dipahami bahwa pentingnya konsep pengawasan dari hulu ke hilir (from farm to table, Red). Mulai dari pemilihan bahan baku, pengaturan Bahan Tambahan Pangan (BTP, Red) yang sesuai ketentuan, proses produksi higienis, hingga pengendalian suhu distribusi yang tepat," ujarnya, Minggu (8/11/2026).
BPOM gratiskan sertifikasi dan registrasi pangan bagi UMKM
Ada kabar baik bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang ingin memperluas pemasaran produknya. Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2026 telah memberlakukan tarif Rp0 atau gratis untuk penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB) serta registrasi pangan olahan bagi usaha mikro dan kecil yang memenuhi ketentuan.
Kebijakan tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk mengurangi beban biaya administrasi yang selama ini harus dipersiapkan pelaku usaha ketika mengurus persyaratan produk pangan.
Dengan adanya fasilitas tarif nol rupiah, pelaku UMKM memiliki peluang lebih besar untuk memenuhi aspek legalitas dan keamanan produk sebelum memperluas jaringan distribusi.
Namun, kemudahan biaya tersebut tetap harus diikuti pemenuhan standar produksi dan persyaratan teknis yang ditetapkan BPOM.
Bukan cuma izin BPOM, ini syarat produk agar masuk ritel modern
Sementara itu, Ketua Bidang UMKM, Ekspor/Impor Asosiasi Pengusaha Pemasok Pasar Modern Indonesia (AP3MI), Irwan S. Widjaja, mengingatkan bahwa legalitas usaha bukan satu-satunya faktor yang menentukan apakah produk UMKM dapat diterima jaringan ritel modern.
Pelaku usaha memang perlu memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), izin edar BPOM atau Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT), serta sertifikasi halal sesuai ketentuan. Akan tetapi, terdapat sejumlah persyaratan bisnis dan teknis lain yang tidak kalah penting.
Irwan menyebut kualitas kemasan harus informatif agar konsumen dapat memahami produk yang ditawarkan. Pelaku usaha juga perlu memiliki perhitungan masa simpan atau shelf life yang jelas dan terukur.
Selain itu, konsistensi kapasitas produksi menjadi pertimbangan penting. Produk yang sudah diterima jaringan ritel harus mampu dipasok secara berkelanjutan sesuai kebutuhan pasar.
Ketersediaan barcode pada setiap kemasan juga perlu diperhatikan untuk mempermudah proses identifikasi produk dan transaksi di kasir.
Dengan memenuhi berbagai persyaratan tersebut, UMKM diharapkan tidak hanya berhasil masuk ke jaringan ritel modern, tetapi juga mampu mempertahankan keberadaan produknya di tengah persaingan pasar.
Aprindo ingin produk lokal jadi primadona di rak supermarket
Ketua Panitia HRN 2026, FX Yudi, menilai peringatan Hari Ritel Nasional tidak seharusnya hanya menjadi agenda seremonial bagi para pelaku industri perdagangan.
Menurutnya, momentum tersebut perlu dimanfaatkan sebagai gerakan bersama untuk meningkatkan daya saing usaha mikro lokal sehingga mampu berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas.
Yudi menekankan kolaborasi antara peritel modern, asosiasi pemasok, BPOM, dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk mengurangi kesenjangan akses pasar yang selama ini dihadapi UMKM.
Pendampingan mengenai standardisasi mutu, perizinan, dan pemahaman rantai pasok juga perlu diperkuat agar pelaku usaha memahami kebutuhan industri ritel secara lebih menyeluruh.
Ia berharap produk buatan dalam negeri tidak hanya menjadi pelengkap pasar, tetapi mampu menjadi pilihan utama konsumen.
Melalui pendampingan tersebut, produk-produk lokal diharapkan tidak lagi menjadi penonton di negeri sendiri, melainkan menjadi primadona di rak-rak ritel modern seluruh Indonesia.
Wali Kota Bandung apresiasi pendampingan UMKM
Dukungan terhadap pengembangan UMKM dalam rangkaian HRN 2026 juga mendapat apresiasi dari Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan.
Ia menyampaikan terima kasih kepada Aprindo yang dinilai konsisten membantu membangun dan mengembangkan potensi pelaku UMKM, khususnya di Kota Bandung.
Menurut Farhan, pengembangan kemampuan dan kualitas produk UMKM dapat memberikan nilai tambah bagi aktivitas bisnis ritel di daerah.
"Saya berterima kasih kepada Aprindo karena selalu konsisten dalam membangun dan mengembangkan potensi yang dimiliki para pelaku UMKM. Khususnya juga untuk UMKM dari Kota Bandung. Sehingga ini bisa menjadi nilai tambah. Bisnis ritel di Kota Bandung benar-benar memiliki nilai tambah yang tinggi," katanya.
Rangkaian Hari Ritel Nasional 2026 di Bandung berlangsung pada 2–11 November 2026 dengan mengusung semangat penguatan produk lokal bermutu dan pengembangan ekosistem perdagangan nasional.
Setelah festival produk lokal bermutu yang berlangsung pada 6–8 November 2026, rangkaian kegiatan akan dilanjutkan dengan National Summit HRN 2026 pada 11 November 2026.
Melalui berbagai agenda pelatihan, pameran, seminar, dan pertemuan antara pelaku usaha dengan jaringan ritel, HRN 2026 diharapkan membuka peluang lebih luas bagi produk UMKM untuk menembus pasar modern sekaligus meningkatkan daya saing industri lokal.
