Aksi Rakyat Bela Indonesia Jilid II Bawa Lima Tuntutan, Soroti Oligarki hingga Kasus Penyadapan Ilegal
 |
| Massa Aksi Rakyat Bela Indonesia Jilid II berkumpul di Monumen Tugu Proklamasi, Jakarta, menyuarakan lima tuntutan terkait persoalan hukum dan ekonomi nasional. (Dok. Ist) |
PEWARTA.CO.ID — Puluhan ribu orang yang berasal dari berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam, organisasi kepemudaan, hingga elemen buruh menggelar Aksi Rakyat Bela Indonesia (ARBI) Jilid II di Monumen Tugu Proklamasi, Jakarta, Minggu (15/11/2026).
Aksi tersebut menjadi wadah konsolidasi berbagai elemen masyarakat untuk menyuarakan sejumlah persoalan strategis yang dinilai berkaitan dengan masa depan bangsa.
Berdasarkan pantauan di lokasi, kegiatan ini dihadiri sejumlah tokoh nasional dan tokoh organisasi Islam, di antaranya Presiden Syarikat Islam Ferry Juliantono, Kiai Bachtiar Nasir, Munarman, Ustadz Fadlan Garamatan Papua, Irman Gusman, Neno Warisman, dan Prof. Mutashor.
Berbeda dengan aksi sebelumnya yang berlangsung di kawasan Masjid Agung Al Azhar, ARBI Jilid II membawa sejumlah isu yang lebih luas, mulai dari dugaan penyadapan ilegal yang dikaitkan dengan oknum Polri, perlawanan terhadap oligarki, penegakan keadilan ekonomi, hingga persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ketua Pelaksana Aksi Rakyat Bela Indonesia, Bachtiar Nasir, mengatakan konsolidasi tersebut merupakan bentuk respons masyarakat terhadap berbagai persoalan yang dinilai membahayakan kepentingan bangsa.
"Rakyat bersatu melawan pengkhianat bangsa yang belakangan ini kita lihat telah melakukan tindakan yang membahayakan negara. Dan orang seperti ini harus dihukum dan hukum harus dikedepankan," kata Bachtiar Nasir di lokasi.
Berbagai ormas Islam, pemuda, dan buruh ikut bergabung
ARBI Jilid II melibatkan sejumlah organisasi dari berbagai latar belakang, baik keagamaan, kepemudaan, maupun kelompok pekerja.
Dari kalangan ormas Islam, peserta yang hadir antara lain Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pimpinan Pusat Syarikat Islam (PP SI), PP Muhammadiyah, PP Persatuan Islam (Persis), PERTI, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Wahdah Islamiyah, PP Al Irsyad, PP Hidayatullah, serta Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT).
Selain itu, terdapat Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KBPII) yang turut menjadi bagian dari konsolidasi tersebut.
Sementara dari unsur kepemudaan, sejumlah organisasi yang berpartisipasi meliputi Pemuda Muslimin Indonesia, Pelajar Islam Indonesia (PII), Pemuda Hidayatullah, Perisai Syarikat Islam, dan Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI).
Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Mohammad Natsir juga turut bergabung dalam kegiatan tersebut.
Adapun dari kalangan buruh, aksi diikuti Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSBI) yang dipimpin Jumhur Hidayat.
Lima tuntutan utama Aksi Rakyat Bela Indonesia Jilid II
Dalam kegiatan tersebut, panitia pelaksana yang mengatasnamakan Proklamasi Rakyat Indonesia menyampaikan lima tuntutan utama sebagai seruan perjuangan bersama.
Kelima tuntutan itu mencakup persoalan penegakan hukum, dominasi oligarki, pengelolaan kekayaan alam, hingga persatuan masyarakat.
Berikut lima tuntutan yang disampaikan dalam ARBI Jilid II:
1. Melawan dugaan pengkhianatan bangsa melalui penyadapan ilegal
Massa menyerukan perlawanan terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan makar melalui praktik penyadapan ilegal.
Tuntutan ini berkaitan dengan isu dugaan penyadapan yang menjadi salah satu persoalan hukum dan politik yang mendapat perhatian publik.
2. Melawan oligarki dan monopoli kekuasaan
Peserta aksi menyuarakan penolakan terhadap praktik oligarki yang dinilai memusatkan kekuasaan pada kelompok tertentu.
Dalam tuntutan tersebut, oligarki juga dikaitkan dengan persoalan kemiskinan dan ketimpangan yang dirasakan masyarakat.
3. Menegakkan hukum berkeadilan dan menindak pelaku karhutla
Massa meminta penegakan hukum dilakukan secara adil, termasuk terhadap pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan.
Tuntutan tersebut juga menyoroti dugaan keterlibatan kekuatan oligarki dalam persoalan karhutla.
4. Mengembalikan pengelolaan kekayaan alam untuk kepentingan rakyat
Peserta aksi menyerukan agar tanah air dan sumber daya alam dikelola dengan mengutamakan kepentingan masyarakat sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.
Tuntutan ini turut memuat seruan agar kepentingan pribumi menjadi salah satu prioritas dalam pengelolaan kekayaan nasional.
5. Membangun persatuan seluruh elemen masyarakat untuk membela Indonesia
Tuntutan terakhir menekankan pentingnya persatuan berbagai kelompok masyarakat dalam menjaga kepentingan dan kedaulatan bangsa.
Panitia mengajak seluruh elemen rakyat untuk mengesampingkan perbedaan dan bersama-sama memperjuangkan kepentingan Indonesia.
Kedaulatan bangsa dikaitkan dengan keadilan hukum dan ekonomi
Melalui ARBI Jilid II, panitia pelaksana menegaskan bahwa persoalan kedaulatan bangsa tidak dapat dipisahkan dari penegakan hukum dan pemerataan ekonomi.
Mereka menilai pengelolaan sumber daya alam, pemberantasan praktik monopoli, serta penindakan terhadap berbagai pelanggaran hukum harus mengutamakan kepentingan rakyat.
Prinsip tersebut, menurut seruan aksi, sejalan dengan amanat konstitusi yang menempatkan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.
Lima tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut menjadi rangkuman aspirasi peserta mengenai persoalan hukum, politik, ekonomi, dan persatuan nasional yang ingin mereka dorong melalui konsolidasi berbagai elemen masyarakat.
