Bareskrim Geledah Rumah di Cipete, Diduga Jadi Posko Irjen Eko Hadi dalam Kasus Penyadapan Prabowo
![]() |
| Bareskrim Polri melakukan penggeledahan terhadap sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, yang diduga digunakan sebagai posko Irjen Eko Hadi Santoso. (Dok. Ist) |
PEWARTA.CO.ID — Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri menggeledah sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, yang diduga digunakan sebagai posko oleh Irjen Eko Hadi Santoso.
Penggeledahan tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang juga dikaitkan dengan dugaan makar.
Kegiatan penggeledahan dan olah tempat kejadian perkara (TKP) berlangsung pada Selasa (17/11/2026) malam.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro membenarkan adanya kegiatan penyidik di rumah tersebut.
"Penyidik Tipidum melakukan penggeledahan dan olah TKP terkait rumah di kawasan cipete yang digunakan sebagai Posko oleh EH," kata Susatyo kepada IMG, Rabu (18/11/2026).
Meski demikian, Susatyo belum memerinci hasil penggeledahan maupun barang-barang yang ditemukan penyidik di lokasi.
Dia menyatakan penjelasan lebih lengkap mengenai kegiatan tersebut akan disampaikan melalui konferensi pers.
"Akan disampaikan saat presscon lengkap," ujarnya.
Empat orang disebut telah ditetapkan sebagai tersangka
Dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, Bareskrim Polri disebut telah menetapkan empat orang sebagai tersangka.
Keempatnya adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.
Selain dugaan penyadapan ilegal, perkara tersebut juga mencakup dugaan penghapusan data elektronik serta akses ilegal terhadap sistem elektronik.
Berdasarkan informasi yang disampaikan, tiga tersangka, yakni Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta, menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob Polri.
Sementara itu, Slamet Uliandi disebut menjalani penahanan rumah dengan pertimbangan kondisi kesehatan.
Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso dijatuhi sanksi PTDH
Proses penanganan perkara tersebut juga diikuti dengan penjatuhan sanksi etik terhadap sejumlah perwira tinggi Polri.
Irjen Ahrie Sonta disebut telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) melalui sidang etik pada Selasa (10/11/2026).
Selanjutnya, Irjen Eko Hadi Santoso juga diberhentikan secara tidak hormat setelah menjalani sidang etik pada Selasa (17/11/2026).
Keputusan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan kode etik profesi terhadap anggota Polri yang dikaitkan dengan perkara tersebut.
Penyadapan diduga berlangsung sepanjang 2025–2026
Dugaan praktik penyadapan ilegal dalam perkara ini disebut berlangsung pada periode 2025 hingga 2026.
Dalam pelaksanaannya, sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi yang semestinya.
Sasaran penyadapan diduga tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga mencakup sejumlah pejabat negara dan tokoh politik.
Selain itu, pihak-pihak dari kalangan media massa, organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha juga disebut menjadi sasaran.
Namun, rincian mengenai pihak-pihak yang terdampak maupun hasil penyadapan tersebut belum dijelaskan lebih lanjut dalam keterangan penggeledahan rumah di Cipete.
Ancaman hukuman dalam perkara penyadapan
Keempat tersangka disebut dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Salah satunya adalah Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.
Selain itu, penyidik menerapkan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP yang disebut memiliki ancaman pidana hingga enam tahun.
Para tersangka juga dikenakan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dengan ancaman pidana hingga delapan tahun penjara.
Sementara itu, Bareskrim Polri masih mendalami penggunaan rumah di Cipete yang diduga menjadi posko Irjen Eko Hadi Santoso.
Hasil penggeledahan serta keterkaitan lokasi tersebut dengan rangkaian dugaan tindak pidana masih menunggu penjelasan resmi lebih lanjut dari penyidik.
