Danantara Tegaskan Tak Pernah Ditunjuk Kelola Dana Cadangan Pesangon Pekerja
![]() |
| Badan Pengelola Investasi Danantara memberikan klarifikasi terkait isu penunjukan sebagai pengelola dana cadangan pesangon pekerja. (Dok. Ist) |
PEWARTA.CO.ID — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menegaskan belum pernah menerima penugasan maupun penunjukan resmi dari pemerintah untuk mengelola dana cadangan pesangon pekerja.
Klarifikasi tersebut disampaikan menyusul beredarnya informasi yang menyebut Danantara akan menjadi lembaga pengelola dana cadangan pesangon sebagaimana diatur dalam kebijakan perlindungan ketenagakerjaan.
Melalui Tim Komunikasi Danantara Indonesia, lembaga tersebut menyatakan menghormati kebijakan pemerintah dalam memperkuat perlindungan hak-hak pekerja, termasuk melalui pembentukan mekanisme dana cadangan pesangon.
Namun, hingga saat ini pemerintah belum menetapkan lembaga yang akan memperoleh mandat untuk mengelola dana tersebut.
"Kami menegaskan bahwa Danantara Indonesia tidak pernah menerima penugasan maupun penunjukan sebagai pengelola dana cadangan pesangon sebagaimana diberitakan," tulis pernyataan Tim Komunikasi Danantara, Senin (16/11/2026).
Pemerintah belum menetapkan pengelola dana cadangan pesangon
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri, juga telah memberikan penjelasan mengenai isu pengelolaan dana cadangan pesangon.
Indah menegaskan bahwa pemerintah belum menetapkan atau menunjuk lembaga yang akan bertindak sebagai pengelola dana tersebut.
Dengan demikian, informasi mengenai Danantara maupun Kemnaker sebagai calon pengelola belum memiliki dasar penetapan resmi dari pemerintah.
Kemnaker juga menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan dana cadangan pesangon masih membutuhkan peraturan teknis sebagai tindak lanjut ketentuan dalam undang-undang.
Dana cadangan pesangon diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2026
Ketentuan mengenai dana cadangan pesangon tercantum dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Dalam aturan tersebut, pengusaha diwajibkan menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja apabila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Nantinya, dana tersebut akan dikelola oleh lembaga pemerintah yang ditunjuk untuk menjamin pemenuhan hak-hak pekerja ketika mengalami PHK.
Meski demikian, kewajiban penyediaan dana cadangan pesangon tersebut dikecualikan bagi pengusaha yang menjalankan usaha mikro dan kecil.
Keberadaan mekanisme ini diharapkan dapat memberikan jaminan tambahan terhadap pemenuhan hak pekerja ketika hubungan kerja berakhir.
Mekanisme pengelolaan masih menunggu aturan teknis
Meskipun telah memiliki landasan hukum, implementasi kebijakan dana cadangan pesangon belum dapat dijalankan sepenuhnya karena masih membutuhkan peraturan pelaksanaan.
Sejumlah aspek teknis masih harus dirumuskan dan ditetapkan pemerintah sebelum mekanisme tersebut dapat diterapkan.
Aspek yang perlu diatur mencakup mekanisme pengelolaan dana, tata kelola, sumber pendanaan, organisasi atau lembaga pengelola, hingga sistem pertanggungjawaban.
Kemnaker juga berencana melibatkan para pemangku kepentingan ketenagakerjaan, termasuk pengusaha dan pekerja atau buruh, dalam proses penyusunan aturan pelaksanaan tersebut.
Pembahasan bersama diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan mampu memberikan perlindungan terhadap hak pekerja tanpa mengabaikan keberlangsungan dunia usaha.
Danantara belum menerima mandat sebagai pengelola
Klarifikasi Danantara sekaligus mempertegas bahwa belum ada penunjukan resmi mengenai lembaga yang akan mengelola dana cadangan pesangon.
Oleh karena itu, informasi mengenai kewajiban pengusaha menyetorkan dana tersebut kepada Danantara belum dapat dianggap sebagai kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah.
Penentuan lembaga pengelola masih menunggu proses pembahasan dan penyusunan peraturan pelaksanaan sesuai amanat UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Dengan demikian, kepastian mengenai pihak pengelola, mekanisme penyetoran, serta tata kelola dana cadangan pesangon masih menunggu keputusan resmi pemerintah.
Artikel ini telah terbit di IndonesiaTerkini.id, bagian dari Pewarta Network dengan judul "Kemnaker Bantah Dana Cadangan Pesangon Wajib Disetor ke Danantara, Ini Penjelasannya".
