Diprakarsai Indonesia, 11 Negara ASEAN Resmi Teken Perjanjian Ekonomi Digital DEFA

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mewakili Indonesia dalam penandatanganan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) di Manila, Filipina. (Dok. Ist)

PEWARTA.CO.ID — Indonesia kembali mengambil peran penting dalam memperkuat integrasi ekonomi digital kawasan Asia Tenggara melalui penandatanganan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) bersama negara-negara anggota ASEAN.

Kesepakatan tersebut secara resmi ditandatangani Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang mewakili Indonesia, bersama perwakilan dari 10 negara anggota ASEAN lainnya.

Penandatanganan berlangsung di Manila, Filipina, dalam rangkaian pertemuan ASEAN Economic Community Council (AECC).

Kesepakatan ini menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat kerja sama ekonomi digital lintas negara sekaligus meningkatkan daya saing ASEAN di tengah perkembangan ekonomi global.

Langkah tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong transformasi digital dan penguatan daya saing ekonomi nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, ASEAN DEFA merupakan instrumen strategis untuk memperkuat posisi kawasan dalam menghadapi persaingan ekonomi digital internasional.

"ASEAN DEFA merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi ASEAN di tengah perkembangan ekonomi digital global," kata Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (15/11/2026).

Ia menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai kerangka perdagangan digital, tetapi juga menjadi landasan untuk memperluas aktivitas ekonomi, meningkatkan daya saing pelaku usaha, dan mempererat integrasi ekonomi negara-negara ASEAN.

Indonesia berperan penting dalam prakarsa ASEAN DEFA

Penandatanganan perjanjian DEFA menjadi capaian penting bagi Indonesia karena inisiatif pembentukan kerangka kerja sama tersebut telah didorong sejak masa Keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2023.

Sejak awal, Indonesia berupaya mendorong terciptanya sistem ekonomi digital kawasan yang lebih terintegrasi, inklusif, dan mampu bersaing di tingkat internasional.

Airlangga menyebut keterlibatan aktif Indonesia merupakan bagian dari upaya menjadikan ASEAN sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dunia.

"Indonesia berperan aktif dalam mendorong pembentukan kerangka kerja sama ekonomi digital yang lebih terintegrasi, inklusif, dan berdaya saing, sebagai bagian dari upaya menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi global," katanya.

Setelah proses negosiasi yang berlangsung sejak 2023, penandatanganan tersebut menandai selesainya tahapan perundingan dan menjadi awal menuju implementasi kesepakatan.

Ekonomi digital ASEAN berpotensi mencapai USD2 triliun pada 2030

Melalui penerapan ASEAN DEFA, potensi ekonomi digital kawasan diproyeksikan meningkat dua kali lipat.

Nilainya diperkirakan tumbuh dari sekitar 1 triliun dolar AS menjadi 2 triliun dolar AS pada 2030.

Potensi tersebut didukung oleh besarnya pasar ASEAN yang memiliki jumlah penduduk sekitar 693 juta jiwa pada 2025.

Dengan populasi yang besar dan aktivitas ekonomi digital yang terus berkembang, kawasan Asia Tenggara dinilai memiliki peluang signifikan untuk memperluas perdagangan serta transaksi berbasis teknologi.

Bagi Indonesia, implementasi DEFA diharapkan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru atau new engine of growth.

Peluang tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan perdagangan digital, perluasan transaksi lintas negara, serta penguatan partisipasi pelaku usaha nasional dalam ekosistem digital regional.

Kesepakatan ini juga membuka kesempatan bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu penggerak utama perkembangan ekonomi digital di Asia Tenggara.

Cakupan kerja sama dalam ASEAN DEFA

Sebagai kerangka perjanjian ekonomi digital yang komprehensif, ASEAN DEFA mencakup berbagai sektor strategis yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi berbasis teknologi.

Sejumlah bidang yang menjadi bagian dari kesepakatan tersebut meliputi:

• Perdagangan digital dan perdagangan elektronik lintas negara.
• Sistem pembayaran elektronik.
• Pengembangan talenta dan sumber daya manusia digital.
• Pemanfaatan teknologi baru.
• Pelindungan data pribadi.
• Keamanan siber.
• Kemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Berbagai aspek tersebut dirancang untuk membangun ekosistem ekonomi digital ASEAN yang lebih terbuka, aman, inklusif, dan saling terhubung.

Melalui keselarasan aturan dan penguatan kerja sama antarnegeri, aktivitas perdagangan digital lintas batas diharapkan dapat berlangsung lebih mudah dan memberikan peluang lebih luas bagi pelaku usaha.

Indonesia juga berpeluang memanfaatkan implementasi DEFA untuk mendukung agenda transformasi digital nasional serta target tambahan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2028/2029.

Implementasi DEFA jadi tahap berikutnya bagi negara ASEAN

Setelah proses negosiasi yang berlangsung sejak 2023 berhasil diselesaikan, perhatian negara-negara anggota ASEAN selanjutnya tertuju pada pelaksanaan kesepakatan secara konkret.

Keberhasilan perjanjian tersebut tidak hanya ditentukan oleh penandatanganan, tetapi juga konsistensi seluruh negara anggota dalam menerjemahkan berbagai ketentuan ke dalam kebijakan dan program nyata.

Bagi Indonesia, tahapan implementasi menjadi kesempatan untuk melanjutkan peran aktif dalam membentuk arah kerja sama ekonomi digital regional.

Pemerintah berkomitmen terus terlibat dalam proses tersebut agar manfaat ASEAN DEFA dapat dirasakan oleh masyarakat, dunia usaha, serta perekonomian kawasan secara luas.

Dengan potensi pasar sekitar 693 juta penduduk dan proyeksi nilai ekonomi digital mencapai USD2 triliun pada 2030, kesepakatan ini diharapkan menjadi salah satu fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi digital ASEAN pada masa mendatang.