DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Ini 10 Poin Penting yang Diatur
![]() |
| DPR RI menggelar Rapat Paripurna untuk menyetujui pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang. (Dok. Ist) |
PEWARTA.CO.ID — DPR RI resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk disahkan menjadi undang-undang.
Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Sebelum keputusan diambil, Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan beserta sejumlah materi utama yang telah disepakati.
Setelah mendengarkan laporan tersebut, Puan meminta persetujuan seluruh fraksi yang hadir dalam rapat paripurna.
"Jadi sekarang saya akan menanyakan kepada setiap fraksi. Apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang? Setuju ya?" tanya Puan.
Peserta rapat kemudian menjawab setuju atas pengesahan RUU tersebut.
"Alhamdulillah," ujar Puan sebelum mengetuk palu sidang sebagai tanda persetujuan.
Dengan keputusan tersebut, RUU Perampasan Aset dinyatakan resmi disahkan menjadi undang-undang.
10 poin penting dalam UU Perampasan Aset
Dalam laporan pembahasan yang disampaikan kepada rapat paripurna, terdapat 10 pokok materi yang menjadi bagian penting dari pengaturan perampasan aset.
Ketentuan tersebut mencakup prinsip hukum, jenis aset yang dapat dirampas, mekanisme penegakan hukum, perlindungan pihak ketiga, hingga pengawasan terhadap pengelolaan aset.
Berikut 10 poin penting yang menjadi materi pembahasan UU Perampasan Aset:
1. Prinsip dan asas hukum perampasan aset
Pengaturan perampasan aset mengedepankan prinsip efektivitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas.
Ketentuan tersebut juga diarahkan untuk memastikan mekanisme perampasan aset tetap memperhatikan perlindungan hak asasi manusia (HAM).
2. Ruang lingkup tindak pidana dan kriteria aset
UU ini mengatur cakupan tindak pidana, jenis, nilai, serta kriteria aset yang dapat dirampas.
Ruang lingkupnya mencakup tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, termasuk penipuan atau penggelapan yang memanfaatkan teknologi informasi dan menimbulkan dampak luas bagi masyarakat.
Contoh yang disebutkan dalam pembahasan meliputi investasi bodong dan perdagangan saham ilegal dengan jumlah korban yang besar.
3. Penegasan ancaman pidana
Pengaturan ini menegaskan keberlakuan ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya.
Salah satu ketentuan yang turut diperhatikan adalah ancaman pidana mati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pembagian kewenangan dalam mekanisme perampasan aset
UU ini mengatur pembagian kewenangan dalam proses perampasan aset tanpa tuntutan pidana.
Tahapannya meliputi penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.
5. Perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik
Ketentuan perampasan aset juga memperhatikan kepentingan pihak ketiga yang memiliki itikad baik.
Perlindungan tersebut diberikan melalui pengaturan beban pembuktian dan kesempatan yang memadai bagi pihak terkait untuk menyampaikan kepentingannya.
6. Pengembalian aset kepada korban
Pengaturan ini diarahkan untuk mengoptimalkan pengembalian aset kepada korban tindak pidana secara langsung.
Selain itu, aset yang dirampas juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas.
7. Pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel
UU ini mengatur tugas serta kewenangan badan yang berkompeten dalam mengelola aset hasil perampasan.
Pengelolaan tersebut mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
8. Pengawasan oleh badan independen
Mekanisme perampasan dan pengelolaan aset akan disertai pengawasan oleh badan independen.
Pengawasan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan proses berjalan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.
9. Pencegahan penyalahgunaan kekuasaan
UU ini juga memuat ketentuan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.
Dengan demikian, mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan sarana untuk menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang.
10. Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi
Pengelolaan aset turut diarahkan untuk memanfaatkan teknologi dan sistem informasi.
Sistem tersebut diharapkan dapat mendukung transparansi serta akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan aset hasil perampasan.
Kesepuluh pokok materi tersebut menjadi bagian dari pengaturan UU Perampasan Aset yang disetujui DPR dalam rapat paripurna. Aturan ini mencakup rangkaian proses penelusuran hingga pengelolaan aset, sekaligus memuat ketentuan perlindungan bagi pihak ketiga dan pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
