Scroll ke bawah untuk melanjutkan

DPR Sahkan UU Perampasan Aset Lebih Cepat dari Target, Puan Tegaskan Bukan karena Terburu-buru

DPR mengesahkan UU Perampasan Aset lebih cepat dari target 15 Desember 2026. Puan menyebut keputusan itu bukan karena terburu-buru.

Puan Maharani memberikan keterangan usai pengesahan UU Perampasan Aset
Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan keterangan setelah pengesahan RUU Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta. (Dok. Ist)

PEWARTA.CO.ID — DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang pada Kamis (19/11/2026).

Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Penyelesaian beleid tersebut lebih cepat dari target yang sebelumnya ditetapkan, yakni paling lambat 15 Desember 2026.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut baik rampungnya pembahasan RUU Perampasan Aset sebelum tenggat waktu tersebut.

Meski demikian, dia menegaskan pengesahan lebih awal bukan disebabkan adanya desakan atau upaya mempercepat proses secara terburu-buru.

“Seperti tadi sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III, bahwa undang-undang ini disahkan bukan karena didesak atau terburu-buru,” kata Puan dalam konferensi pers setelah rapat paripurna.

Pembahasan RUU Perampasan Aset telah direncanakan sejak 18 tahun lalu

Puan menjelaskan, pembahasan RUU Perampasan Aset sebenarnya telah direncanakan sejak sekitar 18 tahun lalu.

Menurutnya, selama proses pembahasan berlangsung, terdapat banyak pihak yang mendorong agar regulasi tersebut segera diselesaikan.

Dia menyebut DPR telah menjalankan berbagai tahapan pelibatan masyarakat dan kegiatan konsultasi untuk menghimpun masukan terkait substansi aturan.

Salah satu proses yang dilakukan adalah 87 kali meaningful participation atau pelibatan masyarakat secara bermakna.

Selain itu, pembahasan juga disertai kunjungan ke 15 provinsi dan 46 daerah pemilihan (dapil).

“Dalam perjalanannya sudah dilakukan banyak hal, seperti 87 kali meaningful participation, kemudian kunjungan ke daerah ke 15 provinsi, bahkan ke 46 dapil dan lain-lain sebagainya,” ujarnya.

Puan berharap UU Perampasan Aset bermanfaat

Setelah melalui rangkaian pembahasan tersebut, DPR akhirnya menyetujui RUU Perampasan Aset untuk disahkan menjadi undang-undang.

Puan berharap regulasi baru itu dapat memberikan manfaat dan digunakan sesuai tujuan pembentukannya.

Dia juga menyampaikan bahwa sejumlah hal yang dikhawatirkan terkait penerapan aturan tersebut telah diantisipasi dalam pembahasan.

“Jadi, alhamdulillah hari ini sudah bisa disahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tersebut dan insyaallah ini bisa bermanfaat, berguna, dan hal-hal yang kemudian dikhawatirkan tadi juga sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III, kita sudah antisipasi,” tutur Puan.

Dengan pengesahan tersebut, proses pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR dinyatakan selesai lebih awal dari target yang telah ditentukan.

Pilihan Redaksi:
Tersalin 👍
Redaksi PEWARTA
Redaksi PEWARTA
Portal berita Indonesia terkini 2026, viral terbaru dan terpopuler hari ini disajikan secara update. Bagian dari ekosistem media online Pewarta Network.

WARTA TERBARU

  • DPR Sahkan UU Perampasan Aset Lebih Cepat dari Target, Puan Tegaskan Bukan karena Terburu-buru
  • DPR Sahkan UU Perampasan Aset Lebih Cepat dari Target, Puan Tegaskan Bukan karena Terburu-buru
  • DPR Sahkan UU Perampasan Aset Lebih Cepat dari Target, Puan Tegaskan Bukan karena Terburu-buru
  • DPR Sahkan UU Perampasan Aset Lebih Cepat dari Target, Puan Tegaskan Bukan karena Terburu-buru
  • DPR Sahkan UU Perampasan Aset Lebih Cepat dari Target, Puan Tegaskan Bukan karena Terburu-buru
  • DPR Sahkan UU Perampasan Aset Lebih Cepat dari Target, Puan Tegaskan Bukan karena Terburu-buru