DPR Ungkap Dua Alasan Illicit Enrichment Tak Masuk UU Perampasan Aset
![]() |
| Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memberikan penjelasan mengenai ketentuan illicit enrichment yang tidak dimasukkan dalam UU Perampasan Aset. (Dok. Ist) |
PEWARTA.CO.ID — Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan alasan ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan pejabat publik secara signifikan dan tidak wajar tidak dimasukkan ke dalam Undang-Undang Perampasan Aset.
Menurut Habiburokhman, terdapat dua pertimbangan utama yang mendasari keputusan tersebut meskipun ketentuan itu sebelumnya banyak didorong oleh kelompok masyarakat sipil agar diakomodasi dalam regulasi.
Penjelasan tersebut disampaikan dalam konferensi pers setelah rapat paripurna pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang pada Kamis (19/11/2026).
DPR menerima pandangan berbeda soal illicit enrichment
Habiburokhman mengatakan, Komisi III DPR telah menghimpun berbagai masukan dari masyarakat maupun kalangan ahli selama proses pembahasan RUU Perampasan Aset.
Dari proses tersebut, muncul pandangan yang berbeda mengenai penerapan ketentuan illicit enrichment dalam sistem hukum Indonesia.
"Pertama soal illicit enrichment, kami menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat. Ada yang mendukung, banyak juga yang menolak, ya. Ahli-ahli demikian juga," kata Habiburokhman.
Dia menyebut, Komisi III juga mempelajari praktik penerapan ketentuan serupa di sejumlah negara untuk mempertimbangkan kesesuaiannya dengan prinsip hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).
Menurut hasil kajian yang disampaikan Habiburokhman, beberapa negara tidak menerapkan ketentuan tersebut karena dinilai berpotensi bertentangan dengan prinsip HAM.
"Ternyata di Amerika Serikat hal tersebut tidak dikenal, tidak diterapkan, illicit enrichment, karena dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia. Di Inggris juga tidak diterapkan. Ada di sebuah negara kalau nggak salah Jerman juga bahkan digagalkan oleh Mahkamah Konstitusi, illicit enrichment," ujarnya.
Masukan masyarakat turut menjadi pertimbangan
Selain membandingkan praktik hukum di berbagai negara, Komisi III DPR juga melibatkan belasan perwakilan elemen masyarakat dalam pembahasan RUU Perampasan Aset.
Habiburokhman menyebut, mayoritas perwakilan yang hadir menyampaikan keberatan terhadap penerapan illicit enrichment.
"Mereka menyampaikan illicit enrichment ini bertentangan dengan hak asasi manusia," tuturnya.
Pandangan tersebut menjadi salah satu pertimbangan DPR untuk tidak memasukkan ketentuan peningkatan kekayaan tidak wajar pejabat publik ke dalam regulasi perampasan aset.
RUU Perampasan Aset dinilai sebagai hukum formil
Pertimbangan kedua berkaitan dengan karakter dan ruang lingkup pengaturan dalam RUU Perampasan Aset.
Habiburokhman menjelaskan, regulasi tersebut disusun sebagai hukum formil yang mengatur mekanisme serta prosedur perampasan aset.
Dengan karakter tersebut, RUU Perampasan Aset tidak dimaksudkan untuk membentuk ketentuan hukum materiil baru yang mengatur tindak pidana maupun jenis pemidanaan atau penghukuman.
Atas dasar itu, menurut Habiburokhman, ketentuan illicit enrichment tidak tepat dimasukkan ke dalam regulasi tersebut.
"Jadi memang ada dengan dua alasan itu, kita tidak bisa memasukkan di dalam undang-undang perampasan aset ini," pungkasnya.
Dengan demikian, tidak dimasukkannya illicit enrichment didasarkan pada dua pertimbangan yang disampaikan DPR, yakni perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip HAM serta perbedaan ruang lingkup antara hukum formil dan hukum materiil.
