Scroll ke bawah untuk melanjutkan

ESDM Tegaskan Taman Nasional Ujung Kulon Bukan Wilayah Pertambangan, Tak Ada Izin Tambang!

ESDM menegaskan Taman Nasional Ujung Kulon bukan wilayah pertambangan dan tidak ada izin tambang yang diterbitkan di kawasan tersebut.

taman nasional ujung kulon bukan wilayah pertambangan menurut esdm
Kementerian ESDM menegaskan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak masuk wilayah pertambangan meski sebagian perairan di sekitarnya tercantum dalam peta WUP. (Dok. Ist)

PEWARTA.CO.ID — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

Pemerintah menjelaskan, wilayah yang tercantum dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) hanya mencakup sebagian perairan laut di sekitar kawasan konservasi tersebut.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menyampaikan bahwa proses penetapan wilayah perairan itu telah berlangsung sejak 2013 melalui sejumlah usulan Pemerintah Provinsi Banten.

"Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang apa pun yang dikeluarkan, baik itu di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ataupun di Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri," ujar Dwi Anggia di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Proses penetapan wilayah sejak 2013

Dwi Anggia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Banten pertama kali mengusulkan wilayah pertambangan pada 2013.

Usulan tersebut mencakup Wilayah Usaha Pertambangan di kawasan perairan laut Banten.

Namun, wilayah perairan yang diusulkan itu dikecualikan dalam Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014.

Pemerintah Provinsi Banten kemudian kembali mengajukan usulan melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor 540/763-Distamben/2015 tertanggal 16 November 2015.

Usulan tersebut menjadi dasar masuknya sebagian perairan di sekitar TNUK ke dalam peta WUP.

Penetapannya kemudian tercantum dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali.

Ketentuan itu selanjutnya ditetapkan kembali melalui Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

Sementara itu, Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 mengulang penetapan sebelumnya sekaligus memperbaiki sebagian ketentuannya berdasarkan usulan Pemerintah Provinsi Banten.

Potensi mineral menjadi pertimbangan penetapan WUP

Kementerian ESDM menyebut sebagian kawasan perairan di sekitar TNUK memiliki potensi mineral berdasarkan data dan informasi geologi.

Potensi tersebut menjadi pertimbangan teknis dalam penetapan wilayah perairan sebagai WUP.

Meski demikian, Dwi Anggia menekankan bahwa pencantuman suatu wilayah dalam peta WUP tidak otomatis memberikan izin untuk melakukan kegiatan penambangan.

"Perlu ditegaskan bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan sebagai izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan," jelasnya.

Dengan demikian, penetapan WUP merupakan bagian dari perencanaan pengelolaan sumber daya mineral nasional, bukan persetujuan langsung untuk mengeksploitasi kandungan mineral di suatu wilayah.

Penerbitan izin tambang harus memenuhi persyaratan

ESDM menjelaskan bahwa setiap proses penerbitan izin usaha pertambangan wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Landasan hukumnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.

Sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi mencakup kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan.

Dwi Anggia juga memastikan bahwa penetapan WUP tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon.

"Perlu dipahami bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon," tegasnya.

Kementerian ESDM menyatakan tetap berkomitmen memastikan pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara berjalan sesuai ketentuan hukum, sekaligus memperhatikan perlindungan lingkungan serta kawasan konservasi.

Pilihan Redaksi:
Tersalin 👍
Redaksi PEWARTA
Redaksi PEWARTA
Portal berita Indonesia terkini 2026, viral terbaru dan terpopuler hari ini disajikan secara update. Bagian dari ekosistem media online Pewarta Network.

WARTA TERBARU

  • ESDM Tegaskan Taman Nasional Ujung Kulon Bukan Wilayah Pertambangan, Tak Ada Izin Tambang!
  • ESDM Tegaskan Taman Nasional Ujung Kulon Bukan Wilayah Pertambangan, Tak Ada Izin Tambang!
  • ESDM Tegaskan Taman Nasional Ujung Kulon Bukan Wilayah Pertambangan, Tak Ada Izin Tambang!
  • ESDM Tegaskan Taman Nasional Ujung Kulon Bukan Wilayah Pertambangan, Tak Ada Izin Tambang!
  • ESDM Tegaskan Taman Nasional Ujung Kulon Bukan Wilayah Pertambangan, Tak Ada Izin Tambang!
  • ESDM Tegaskan Taman Nasional Ujung Kulon Bukan Wilayah Pertambangan, Tak Ada Izin Tambang!