Fraksi Gerindra Usulkan Sidang Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diundur ke 9 Desember 2026
![]() |
| Ketua Fraksi Gerindra MPR RI Habiburokhman menyampaikan usulan perubahan jadwal sidang pemilihan Wakil Presiden pengganti Gibran. (Dok. Ist) |
PEWARTA.CO.ID — Fraksi Partai Gerindra MPR RI mengusulkan agar sidang paripurna pemilihan Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka yang semula dijadwalkan pada 2 Desember 2026 diundur satu pekan menjadi 9 Desember 2026.
Ketua Fraksi Gerindra MPR RI, Habiburokhman, mengatakan usulan perubahan jadwal tersebut akan dibahas dalam rapat pimpinan (rapim) dan rapat gabungan (ragab) MPR RI pada Senin (16/11/2026).
Menurut Habiburokhman, terdapat sejumlah fraksi yang memiliki pertimbangan untuk menggeser pelaksanaan sidang paripurna dari Rabu Pon, 2 Desember, menjadi Rabu Kliwon, 9 Desember 2026.
"Ada satu hal yang mungkin dibahas adalah adanya niatan sejumlah fraksi, untuk apa namanya merubah hari sidang Paripurna dari Rabu Pon 2 Desember menjadi Rabu Kliwon. Tanggal seminggu berikutnya tanggal berapa tuh? 9 (Desember), Diundur ya," ucap Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026).
Dia menjelaskan, salah satu alasan pengunduran jadwal tersebut berkaitan dengan potensi benturan agenda antara sidang paripurna MPR dan kegiatan DPR RI maupun DPD RI.
Selain itu, Gerindra mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan verifikasi serta mempersiapkan calon Wapres pengganti Gibran.
Habiburokhman mengungkapkan bahwa dirinya telah ditunjuk oleh partai sebagai salah satu anggota tim verifikasi.
Dia pun mengusulkan agar tahapan persiapan dimulai lebih awal sehingga pemeriksaan seluruh persyaratan calon dapat dilakukan secara memadai.
"Hal lain adalah karena waktu verifikasi yang hanya 14 hari, ya, waktu verifikasi kan cuma 14 hari, ya. Maka kami, ya, saya kebetulan ditunjuk oleh partai untuk menjadi anggota tim verifikasi mengusulkan bahwa proses persiapannya dilakukan sejak saat-saat ini," ucap Habiburokhman.
Verifikasi ijazah calon Wapres menjadi perhatian
Habiburokhman turut menyoroti pemeriksaan dokumen persyaratan calon, terutama terkait keabsahan ijazah pendidikan.
Dia menilai mekanisme verifikasi perlu dipersiapkan sejak awal agar proses pemeriksaan tidak menimbulkan polemik baru sebagaimana persoalan yang pernah muncul dalam praktik sebelumnya.
Menurutnya, pemeriksaan ijazah tidak cukup hanya mengandalkan keberadaan dokumen dan stempel sebagai dasar untuk menyatakan keabsahannya.
"Yang paling krusial kan ijazah, misalnya. Ijazah ini kan kalau kita berkaca dari praktik kemarin yang bisa menimbulkan kegaduhan, harus ada perbedaan dengan mekanisme yang sebelumnya berlaku. Kalau sebelumnya kan asal ada bentuk dokumen, ada stempel, lalu dianggap sudah sah oleh KPU," tuturnya.
Karena itu, pihaknya berencana mengusulkan koordinasi lebih awal dengan kementerian terkait untuk menyiapkan proses pemeriksaan apabila tahapan verifikasi resmi dimulai.
"Nah, kalau kali ini kami akan mengusulkan juga sejak saat ini kan kita berkoordinasi, misalnya dengan kementerian terkait untuk mempersiapkan apabila nanti dilakukan verifikasi semuanya sudah siap," imbuh Habiburokhman.
MPR sebelumnya tetapkan sidang pada 2 Desember
Sebelumnya, MPR RI telah menetapkan sidang paripurna untuk mengisi jabatan Wakil Presiden yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka berlangsung pada Rabu, 2 Desember 2026.
Penetapan tersebut dilakukan melalui rapat gabungan pimpinan MPR bersama seluruh fraksi partai politik dan kelompok DPD RI di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa sidang paripurna tersebut akan mengagendakan pemilihan, pelantikan, serta pengesahan calon Wapres terpilih.
"Pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon wakil presiden terpilih, akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2026 di Gedung Senayan ini," kata Muzani.
Selain menentukan jadwal sidang, rapat gabungan MPR juga memutuskan untuk mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto.
Surat tersebut berisi permintaan agar Presiden segera menyampaikan dua nama calon Wapres yang nantinya akan menjalani pemeriksaan oleh tim verifikasi MPR.
"Rapat gabungan memutuskan bahwa hari ini pimpinan MPR akan mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera menyampaikan dua nama calon wakil presiden yang akan diverifikasi oleh tim verifikasi MPR," ujarnya.
Dengan adanya usulan dari Fraksi Gerindra, perubahan jadwal sidang paripurna dari 2 Desember menjadi 9 Desember 2026 masih menunggu pembahasan dalam rapat pimpinan dan rapat gabungan MPR RI.
