Gibran Mundur dari Wapres, Ubedilah Badrun Sebut Tiga Kalangan yang Berpotensi Jadi Pengganti
 |
| Pengamat politik Ubedilah Badrun memberikan pandangan mengenai tiga kalangan yang berpotensi mengisi posisi Wakil Presiden jika terjadi kekosongan jabatan. (Dok. Ist) |
PEWARTA.CO.ID — Pengamat politik Ubedilah Badrun memetakan tiga kalangan yang berpotensi masuk dalam pertimbangan pengisian jabatan Wakil Presiden (Wapres) apabila pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka berujung pada kekosongan jabatan.
Menurut dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) tersebut, Presiden Prabowo Subianto memiliki sejumlah pilihan dalam menentukan calon pengganti Gibran untuk diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Tiga kalangan yang dinilai dapat dipertimbangkan berasal dari koalisi partai pemerintah, partai penyeimbang atau oposisi, serta kelompok nonpartai yang memiliki latar belakang profesional, akademis, dan teknokratis.
Ubedilah menilai calon pengganti tersebut perlu memiliki integritas tinggi serta rekam jejak ketokohan yang kuat.
"Siapa sosok penggantinya? Paling rasional hanya ada tiga pilihan, yaitu berasal dari koalisi partai pemerintah, dari partai penyeimbang/oposisi, dan dari kelompok nonpartai, yaitu dari profesional akademis teknokratis yang memiliki integritas yang tinggi dan memiliki jejak ketokohan yang kuat," ujar Ubedilah saat dikonfirmasi iNews Media Group, Kamis (12/11/2026).
Tiga kalangan yang berpotensi menjadi pengganti Gibran
Dalam pemetaannya, Ubedilah tidak langsung mengerucutkan kandidat pada nama tokoh tertentu.
Ia justru melihat peluang pengisian posisi wakil presiden dari tiga kelompok dengan latar belakang politik dan profesional yang berbeda.
Pertama, figur dari koalisi partai pemerintah yang memiliki kedekatan dengan kekuatan politik pendukung pemerintahan Prabowo.
Kedua, tokoh dari partai penyeimbang atau oposisi. Kelompok ini juga dinilai dapat menjadi salah satu alternatif dalam membangun keseimbangan politik di pemerintahan.
Ketiga, kalangan nonpartai yang berasal dari kelompok profesional, akademisi, maupun teknokrat.
Menurut Ubedilah, calon dari kelompok ketiga perlu memiliki integritas dan rekam jejak kepemimpinan yang kuat agar dapat dipertimbangkan untuk menduduki posisi orang nomor dua di Indonesia tersebut.
Presiden dan MPR memiliki peran dalam menentukan pengganti Wapres
Selain membahas asal kelompok calon, Ubedilah menjelaskan mekanisme konstitusional untuk mengisi jabatan wakil presiden apabila terjadi kekosongan.
Ia merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa apabila wakil presiden berhenti, mengundurkan diri, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama masa jabatan, MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.
Dengan ketentuan tersebut, proses pengisian jabatan melibatkan dua lembaga negara, yakni Presiden dan MPR.
Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua nama calon, sedangkan keputusan mengenai siapa yang akan mengisi jabatan wakil presiden berada di tangan MPR melalui mekanisme pemilihan.
"Pengganti Wapres itu ditentukan oleh Presiden dan MPR. Sebab menurut Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, jika Wakil Presiden mengundurkan diri atau berhenti, penggantinya dipilih oleh MPR dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden," jelas Ubedilah.
Aktivis 1998 itu juga menekankan bahwa proses pemilihan harus segera dilaksanakan setelah terjadi kekosongan jabatan.
Berdasarkan ketentuan konstitusi yang disampaikannya, MPR memiliki batas waktu paling lambat 60 hari sejak kekosongan jabatan wakil presiden untuk menyelenggarakan pemilihan.
"Pemilihan tersebut harus diselenggarakan dalam sidang MPR selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan wapres. Dari dasar konstitusi itu berarti kuncinya ada di presiden dan keputusannya ada di MPR," pungkasnya.
Ahmad Muzani sebut MPR segera siapkan pengisian jabatan Wapres
Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan lembaganya akan segera mengambil langkah untuk mengisi posisi wakil presiden apabila terjadi kekosongan jabatan.
Muzani menegaskan bahwa MPR memiliki tenggat waktu paling lambat 60 hari untuk menjalankan proses pemilihan pengganti.
"MPR segera melakukan langkah-langkah secepatnya untuk mengisi jabatan itu, MPR punya waktu selambat-lambatnya 60 hari," kata Muzani.
Ia juga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR.
Batas waktu tersebut dihitung sejak pimpinan MPR mengirimkan surat permintaan resmi kepada presiden untuk menyampaikan dua nama calon pengganti.
"Batas waktu dari presiden untuk memberikan dua nama adalah 14 hari sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyetor dua nama calon Wakil Presiden," ungkapnya.
Dengan demikian, proses pengisian jabatan wakil presiden tidak hanya bergantung pada pertimbangan politik presiden dalam menentukan calon, tetapi juga harus mengikuti mekanisme pemilihan yang melibatkan MPR sesuai ketentuan konstitusi.
