Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri kepada Prabowo di Halim Perdanakusuma

Gibran dikabarkan telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta. (Dok. Ist)

PEWARTA.CO.ID — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Informasi tersebut dibenarkan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi ketika dikonfirmasi mengenai kabar pengunduran diri Gibran, sebagaimana dikutip Pewarta.co.id dari Liputan6.

"Betul (Gibran mundur)," kata Budi Arie.

Saat ditanya mengenai lokasi penyerahan surat di Lanud Halim Perdanakusuma, Budi kembali membenarkan informasi tersebut.

"(Diserahkan di Halim) betul," ujarnya.

Kabar tersebut muncul sehari setelah Gibran bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026), untuk membahas perkembangan persoalan dokumen pendidikannya.

Pada saat bersamaan, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik ijazah sang wakil presiden.

Gibran sebelumnya sampaikan niat mundur kepada Prabowo

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebelumnya mengungkapkan bahwa Prabowo dan Gibran mengadakan pertemuan selama kurang lebih dua setengah jam pada Selasa pagi.

Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden di tengah dinamika yang berkembang terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA," ujar Prasetyo.

Prasetyo juga membantah kabar bahwa Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mundur.

Menurutnya, Presiden justru memberikan sejumlah saran dan masukan kepada wakilnya tersebut.

"Kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau Bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," kata Prasetyo.

Gibran diminta tetap menempuh jalur hukum

Setelah pertemuan dengan Prabowo, Gibran menyampaikan keterangannya kepada wartawan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa sore.

Ia mengatakan menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran masyarakat serta tidak ingin persoalan dokumen pendidikannya berkembang menjadi polemik politik berkepanjangan.

"Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik dan saran dari masyarakat terkait dinamika saat ini, saya tidak ingin dinamika menjadi polemik politik berkepanjangan," kata Gibran.

Gibran juga mengungkapkan bahwa pertemuannya dengan Prabowo berlangsung dalam suasana diskusi.

Ia menyebut Presiden memberikan banyak masukan terkait persoalan yang sedang dihadapinya.

"Tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri, beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini," ujarnya.

Salah satu saran Prabowo adalah agar Gibran tetap berupaya membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai dengan S1," kata Gibran.

Selain itu, Gibran menyatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) atas perkara di Mahkamah Agung.

"Dan juga berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan PK di MA," ujarnya.

Sebanyak 120 anggota DPR ajukan Hak Menyatakan Pendapat

Di parlemen, persoalan ijazah Gibran turut berkembang setelah sejumlah anggota DPR mengajukan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengonfirmasi bahwa sebanyak 120 anggota dari delapan fraksi telah menandatangani usulan tersebut pada Rabu (11/11/2026).

Jumlah pengusul berdasarkan rekapitulasi dokumen terdiri atas:

Menurut Saan, jumlah tersebut telah melampaui persyaratan minimal pengajuan HMP, yakni 25 anggota DPR dari lintas fraksi.

"Syarat minimalnya adalah 25 anggota dan lintas fraksi. Dan ini 120 anggota dan tersebar di delapan fraksi. Jadi, dari sisi persyaratan, itu sudah memenuhi syarat," ujar Saan.

Selanjutnya, usulan tersebut akan dibawa ke rapat pimpinan DPR dan Badan Musyawarah (Bamus) sebelum diproses dalam rapat paripurna.

Rapat paripurna DPR dijadwalkan berlangsung Kamis (12/11/2026), dengan salah satu agenda berupa pengumuman usulan penggunaan hak anggota DPR tersebut.

PKB tegaskan proses politik DPR tetap berjalan

Anggota DPR dari Fraksi PKB Muhammad Khozin menegaskan, mekanisme politik di parlemen tetap berjalan meskipun Gibran sebelumnya telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri.

Menurut Khozin, keinginan mundur perlu memiliki kejelasan formal agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

"Pasti dalam koridor hitam putihnya sudah jelas. Kalau memang (Gibran) mengundurkan diri, ya ada pernyataannya. Apalagi ini masih niat."

"Jadi apa punlah itu kita menghormati. Tapi mekanisme politik Insyaallah tetap berjalan," kata Khozin.

Ia menilai proses hukum yang ditempuh Gibran dan mekanisme politik melalui DPR merupakan dua jalur berbeda yang memiliki ketentuan masing-masing.

"Di sana mekanisme hukum yang mau ditempuh, di sini ada mekanisme politik yang juga harus dijalankan," ujarnya.

Khozin juga menyebut penggunaan HMP merupakan bagian dari hak konstitusional anggota DPR yang telah diatur dalam perundang-undangan.

Ia menilai dukungan delapan fraksi terhadap pengajuan tersebut menunjukkan keterlibatan lintas partai dalam proses politik yang sedang berlangsung.

"Jangan kemudian kita menggunakan hak konstitusional kita dianggap ini menzalimi, bagaimana kita menzalimi? Dan delapan partai ini bersepakat lho, semua ada perwakilan," kata Khozin.

Menurutnya, pengajuan HMP juga dimaksudkan untuk menyudahi perdebatan berkepanjangan mengenai dokumen pendidikan Gibran.

"Spiritnya ini kita ingin menyudahi polemik ijazah ini yang tidak berkesudahan. Terlalu banyak energi kita terkuras untuk hal-hal yang sifatnya administratif dan tidak berkorelasi langsung dengan hajat hidup orang banyak," ujarnya.

Ketua MPR mengaku belum menerima surat pengunduran diri

Meski Budi Arie telah membenarkan kabar penyerahan surat kepada Prabowo, informasi tersebut belum disertai konfirmasi resmi dari Istana.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengaku baru mengetahui kabar tersebut dari pemberitaan media massa ketika ditemui pada Rabu malam.

Ia juga mengatakan tidak ada pembicaraan mengenai pengunduran diri Gibran saat bertemu Prabowo dalam acara HUT ke-15 Partai NasDem.

"Kami tadi ketemu Pak Prabowo di sini enggak ada pembicaraan-pembicaraan seperti yang disampaikan," ujar Dasco.

Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani pada Kamis (12/11/2026) menyatakan belum menerima maupun melihat surat pengunduran diri Gibran.

"Saya belum dengar saya belum lihat. Dengar saja belum, apalagi lihat," kata Muzani.

Ia menegaskan MPR belum dapat mengambil langkah kelembagaan tanpa adanya dokumen atau pemberitahuan resmi mengenai pengunduran diri tersebut.

Dengan demikian, kabar penyerahan surat pengunduran diri Gibran kepada Prabowo sejauh ini dikonfirmasi oleh Budi Arie Setiadi, tetapi belum diikuti pengumuman resmi dari Istana maupun penerimaan dokumen oleh MPR.

Di sisi lain, usulan HMP yang ditandatangani 120 anggota DPR telah diterima pimpinan parlemen dan dijadwalkan masuk dalam agenda rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026).