Guntur Romli Ingatkan Publik Waspadai Narasi Gibran Dizalimi Elite Politik jika Mundur dari Wapres
 |
| Politikus PDI Perjuangan, Guntur Romli, menyoroti kemungkinan munculnya narasi Gibran Rakabuming Raka sebagai korban tekanan elite politik jika mundur dari jabatan Wakil Presiden. (Dok. Ist) |
PEWARTA.CO.ID — Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Guntur Romli, mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh narasi yang menggambarkan Gibran Rakabuming Raka sebagai korban tekanan elite politik apabila benar-benar mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden (Wapres).
Menurut Guntur, terdapat kemungkinan munculnya opini publik yang menempatkan Gibran sebagai sosok anak muda yang dizalimi atau dikeroyok oleh kelompok elite politik hingga harus melepaskan jabatannya.
Ia menilai narasi semacam itu perlu diwaspadai karena berpotensi mengalihkan perhatian masyarakat dari persoalan utama yang selama ini diperdebatkan terkait pencalonan Gibran.
Guntur berpandangan bahwa persoalan yang membayangi posisi Gibran bukan semata-mata disebabkan oleh tekanan politik, melainkan berkaitan dengan aspek hukum mengenai persyaratan pencalonannya sebagai wakil presiden.
Karena itu, ia meminta masyarakat tetap mencermati substansi persoalan dan tidak menjadikan rasa iba sebagai dasar untuk mengabaikan dugaan permasalahan hukum tersebut.
"Air mata bisa dipentaskan, wajah sendu bisa disebar. Tapi rasa iba tidak boleh menghapus fakta: syarat pencalonan Gibran bermasalah sejak awal," kata Guntur dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Rabu (11/11/2026).
Guntur Romli nilai pengunduran diri bukan bentuk pengorbanan
Guntur juga menyoroti kemungkinan pengunduran diri Gibran dipersepsikan sebagai tindakan pengorbanan demi meredakan situasi politik.
Menurutnya, langkah tersebut justru dapat dipandang sebagai upaya menghindari putusan pemberhentian melalui mekanisme yang berlangsung di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Pandangan itu disampaikan Guntur sebagai bagian dari kritiknya terhadap kemungkinan pembentukan opini yang menempatkan Gibran sebagai pihak yang dirugikan dalam dinamika politik.
Ia menegaskan bahwa perhatian publik seharusnya tetap tertuju pada persoalan hukum yang menjadi dasar munculnya tuntutan terhadap posisi Gibran.
Desak proses pidana tetap berjalan
Selain mengingatkan potensi munculnya narasi simpati, Guntur mendesak agar proses pidana yang berkaitan dengan persoalan pencalonan Gibran tetap dilanjutkan.
Ia berpendapat bahwa pengunduran diri dari jabatan politik tidak seharusnya menghentikan upaya meminta pertanggungjawaban atas dugaan pelanggaran hukum.
Guntur juga meminta pihak-pihak yang terlibat dalam proses pencalonan Gibran turut dimintai pertanggungjawaban sesuai peran masing-masing.
Dengan demikian, menurut pandangannya, penyelesaian persoalan tersebut tidak cukup hanya melalui keputusan politik mengenai keberlanjutan jabatan wakil presiden, tetapi juga harus mencakup aspek hukum yang dipermasalahkan.
Pernyataan Guntur tersebut merupakan sikap politik dan penilaiannya terhadap persoalan pencalonan Gibran, bukan kesimpulan hukum yang telah ditetapkan melalui putusan pengadilan.
