Jika Gibran Mundur dari Wapres, Ini Implikasi Hukum dan Mekanisme Pemilihan Penggantinya
 |
| Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan di tengah isu pengunduran diri dan pembahasan mengenai mekanisme pengisian jabatan wakil presiden. (Dok. Ist) |
PEWARTA.CO.ID — Wacana pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) memunculkan pembahasan mengenai konsekuensi hukum dan mekanisme ketatanegaraan yang harus ditempuh apabila kursi orang nomor dua di Indonesia tersebut mengalami kekosongan.
Hingga Kamis (12/11/2026) pagi, belum terdapat konfirmasi resmi mengenai pengunduran diri Gibran, meskipun sejumlah pemberitaan menyebut Ketua Umum organisasi masyarakat Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, telah membenarkan kabar tersebut.
Isu itu berkembang setelah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi disebut menyampaikan bahwa Gibran telah mengutarakan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Sehari setelah pernyataan tersebut, Budi Arie memberikan jawaban singkat ketika dimintai konfirmasi mengenai kabar pengunduran diri Gibran.
"Betul," kata Budi Arie saat dikonfirmasi di Jakarta, dikutip Pewarta.co.id dari Antara, Rabu (11/11/2026).
Di tengah belum adanya kepastian resmi, sejumlah pakar hukum tata negara memberikan penjelasan mengenai prosedur yang berlaku jika Gibran benar-benar melepaskan jabatannya.
Pengunduran diri Gibran berimplikasi pada kekosongan jabatan Wapres
Guru Besar Ilmu Perundang-Undangan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB), Aan Eko Widiarto, menjelaskan bahwa pengunduran diri dan pemberhentian wakil presiden melalui mekanisme pemakzulan memiliki konsekuensi ketatanegaraan yang sama.
Keduanya akan menyebabkan kekosongan jabatan wakil presiden, tetapi proses hukum yang harus ditempuh berbeda.
"Ketika nanti mengundurkan diri, maka yang terjadi implikasinya secara hukum adalah kekosongan kursi Wakil Presiden. Ketika diberhentikan, implikasi yang terjadi juga sama, yaitu kekosongan kursi seorang Wakil Presiden," ujar Aan, dikutip Pewarta.co.id dari Hukumonline, Rabu (11/11/2026).
Aan menerangkan bahwa pengunduran diri merupakan keputusan pribadi seorang wakil presiden, sedangkan pemberhentian melalui pemakzulan harus melewati tahapan konstitusional yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Menurutnya, wakil presiden tidak memerlukan persetujuan presiden untuk menyatakan pengunduran diri karena keduanya memperoleh mandat melalui pemilihan langsung oleh rakyat.
"Pengunduran dirinya itu otonom masing-masing dan tidak ada izin dari Presiden untuk itu," katanya.
Mekanisme pemilihan Wakil Presiden pengganti di MPR
Aan menjelaskan bahwa apabila jabatan wakil presiden kosong, pengisiannya dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh MPR berdasarkan ketentuan konstitusi.
Dalam proses tersebut, presiden mengajukan dua nama calon wakil presiden untuk dipilih oleh MPR.
Setelah menerima usulan, MPR membentuk tim verifikasi guna memeriksa kelengkapan dokumen dan pemenuhan persyaratan kedua calon sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Apabila seluruh persyaratan dinyatakan lengkap, kedua calon dapat mengikuti tahapan pemilihan di MPR.
Sebaliknya, jika ditemukan dokumen yang belum memenuhi ketentuan, berkas dikembalikan kepada presiden untuk dilengkapi.
MPR selanjutnya memilih satu dari dua calon yang diusulkan untuk mengisi jabatan wakil presiden hingga berakhirnya masa jabatan pemerintahan yang sedang berjalan.
Aan juga menjelaskan mekanisme yang dapat ditempuh apabila hasil pemungutan suara menunjukkan perolehan suara yang sama.
"Kalau suaranya draw atau sama, maka akan diulang untuk putaran kedua. Kalau putaran kedua masih sama juga, maka diserahkan kepada Presiden mana yang mau dipilih oleh Presiden," jelas Aan.
Dengan demikian, kekosongan jabatan wakil presiden tidak secara otomatis menjadikan seseorang sebagai pengganti, melainkan harus diselesaikan melalui prosedur pemilihan di MPR.
Jika tidak mundur, proses pemakzulan dapat berlanjut melalui DPR
Selain jalur pengunduran diri, Aan turut menjelaskan mekanisme pemberhentian wakil presiden melalui proses pemakzulan sebagaimana diatur dalam konstitusi.
Menurutnya, apabila Gibran tidak mengundurkan diri, pembahasan mengenai pemberhentian dapat berlanjut melalui penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR.
Aan menilai HMP merupakan mekanisme yang relevan untuk membahas dugaan bahwa seorang wakil presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatannya.
Ia berpandangan bahwa penggunaan HMP lebih tepat dibandingkan hak angket untuk persoalan tersebut karena berkaitan dengan kewenangan DPR dalam menyampaikan pendapat mengenai dugaan tidak terpenuhinya persyaratan jabatan.
Apabila pendapat DPR memperoleh persetujuan sesuai mekanisme yang berlaku, persoalan tersebut kemudian diajukan kepada MK untuk diperiksa dan diputus.
Berdasarkan mekanisme konstitusional, MK memiliki waktu paling lama 90 hari untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR tersebut.
Jika MK menyatakan pendapat DPR terbukti, DPR dapat meneruskan usul pemberhentian kepada MPR.
Selanjutnya, MPR menyelenggarakan persidangan untuk mengambil keputusan mengenai pemberhentian wakil presiden.
Dalam tahapan tersebut, wakil presiden yang menghadapi usul pemberhentian tetap diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan di hadapan MPR.
"Keputusan MPR inilah yang nanti memiliki dua kemungkinan: pertama adalah memberhentikan Wakil Presiden, dan kedua adalah tidak memberhentikan Wakil Presiden. Kedua hal ini, baik memberhentikan atau tidak, akan dituangkan dalam keputusan MPR," papar Aan.
Artinya, penggunaan HMP oleh DPR tidak serta-merta menyebabkan wakil presiden kehilangan jabatannya karena keputusan akhir tetap harus melalui prosedur yang ditentukan UUD 1945.
Aan Eko Widiarto nilai pengunduran diri dapat meredam polarisasi
Dari sudut pandang politik, Aan menilai pengunduran diri secara sukarela dapat menjadi salah satu pilihan untuk meredakan polemik yang berkembang di masyarakat.
Ia menyoroti persoalan dokumen pendidikan Gibran yang dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) dan MK serta dinamika kasus dugaan penyadapan yang turut menjadi perhatian publik.
Menurut Aan, berbagai persoalan tersebut berpotensi memperbesar perbedaan sikap antara kelompok masyarakat yang mendukung dan menolak keberlanjutan jabatan Gibran.
"Menurut saya akan lebih baik legowo kalau mengundurkan diri sehingga tidak terjadi polarisasi di masyarakat, tidak terjadi kondisi yang diametral yang di situ masyarakat berada pada pilihan antara yang pro dan kontra," ungkapnya.
Aan juga berpandangan bahwa pengunduran diri tidak otomatis menutup kesempatan Gibran untuk kembali mengikuti kontestasi politik pada masa mendatang.
Sepanjang memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, kesempatan untuk kembali mencalonkan diri tetap terbuka.
Namun, ia menilai situasinya dapat berbeda apabila persoalan tersebut berlanjut hingga proses pemakzulan dan menghasilkan putusan yang menyatakan adanya ketidakpemenuhan persyaratan jabatan.
"Tapi kalau tidak mau legowo kemudian masuk ke jalur hukum, pemakzulan, apalagi nanti sampai pada pemberhentian atau minimal kalau MK itu menyatakan pendapat dugaan DPR itu benar bahwa tidak memenuhi syarat, nah ini kan nanti mau muncul lagi di 2029 kan berat karena tidak ada nilai plus jadinya," tegas Aan.
Pakar hukum tata negara soroti putusan MA terkait dokumen pendidikan Gibran
Sementara itu, Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Prof. Umbu Rauta, memberikan pandangan mengenai implikasi Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 terhadap dokumen pendidikan yang digunakan Gibran ketika mencalonkan diri sebagai wakil presiden.
Menurut Umbu, putusan tersebut telah mengakhiri polemik mengenai status Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.
Ia menjelaskan bahwa surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut digunakan Gibran ketika mendaftar sebagai bakal calon wakil presiden pada 2023.
Dokumen itu menjadi salah satu dasar pemenuhan persyaratan pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Pada saat pendaftaran, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menganggap surat tersebut sah berdasarkan asas praduga keabsahan atau praesumtio iustae causa.
Namun, menurut penjelasan Umbu, status hukum dokumen tersebut berubah setelah MA melalui putusan yang dirujuknya menyatakan surat itu batal dan mewajibkan Dirjen Dikdasmen mencabutnya.
Umbu berpendapat bahwa pembatalan tersebut berdampak terhadap dasar pembuktian persyaratan pendidikan yang sebelumnya digunakan Gibran.
"Implikasinya, Gibran Rakabuming tidak memiliki bukti pemenuhan syarat pendidikan sebagaimana disyaratkan dalam UU Pemilu untuk menjadi calon Wakil Presiden," kata Prof. Umbu.
Penilaian tersebut merupakan interpretasi hukum Umbu terhadap putusan MA dan konsekuensinya bagi persyaratan pencalonan Gibran.
HMP DPR dinilai dapat memberikan kepastian hukum
Umbu juga menilai proses politik melalui HMP di DPR perlu dihargai sebagai bagian dari mekanisme konstitusional untuk memperoleh kejelasan mengenai persoalan yang diperdebatkan.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa HMP tidak dapat secara otomatis memberhentikan Gibran dari jabatan wakil presiden.
Sesuai Pasal 7B UUD 1945, pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran atau tidak terpenuhinya persyaratan jabatan harus melalui pemeriksaan dan putusan MK sebelum dapat dilanjutkan ke tahapan pemberhentian di MPR.
Umbu menambahkan bahwa mekanisme tersebut juga memberikan ruang kepada Gibran untuk menyampaikan pembelaan dan menunjukkan bukti yang mendukung pemenuhan persyaratan pendidikannya.
"Gibran Rakabuming bisa menggunakan kesempatan dalam persidangan di MK untuk mempertahankan standing-nya jika benar-benar memiliki syarat pemenuhan tingkat pendidikan," pungkasnya.
Dengan demikian, apabila pengunduran diri Gibran benar-benar terjadi, pemerintah harus menghadapi konsekuensi berupa kekosongan jabatan wakil presiden yang pengisiannya dilakukan melalui pemilihan di MPR.
Sementara apabila persoalan berlanjut melalui jalur pemakzulan, pemberhentian hanya dapat dilakukan setelah seluruh tahapan konstitusional yang melibatkan DPR, MK, dan MPR dilalui.
