Kapolri Pastikan Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal dan Makar Akan Diusut Tuntas
 |
| Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menegaskan komitmen Polri mengusut dugaan penyadapan ilegal dan perkara lain yang berkaitan. (Dok. Ist) |
PEWARTA.CO.ID — Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto memastikan Polri akan mengoptimalkan penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal (illegal tapping), akses ilegal (illegal access), hingga dugaan tindak pidana makar yang disebut melibatkan sejumlah oknum pejabat tinggi Polri.
Pernyataan tersebut disampaikan Suyudi setelah mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada Kamis (12/11/2026).
Dalam kesempatan itu, ia mengapresiasi dukungan pimpinan dan anggota Komisi III DPR terhadap langkah kepolisian, khususnya penyidik Bareskrim Polri, dalam mengungkap perkara tersebut.
"Pada prinsipnya, para pimpinan Komisi III dan anggota memberikan dukungan kepada kami, Polri, kepada para penyidik Bareskrim Polri, dalam mengungkap kasus illegal access, illegal tapping, dan juga tindak pidana makar," kata Suyudi.
Empat inisial pejabat tinggi Polri disebut dalam perkara
Suyudi menjelaskan, penyidikan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan keterlibatan sejumlah oknum pejabat tinggi Polri berinisial LSP, AN, EH, dan SU.
Kasus ini menjadi perhatian karena dugaan penyadapan ilegal disebut tidak hanya berkaitan dengan pihak internal, tetapi juga menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, hingga elemen masyarakat.
Menurut Suyudi, penyidikan akan terus dioptimalkan untuk menjawab keresahan publik sekaligus menindaklanjuti perhatian dari berbagai pihak.
Ia menyebut Presiden RI beserta jajaran pemerintahan, tokoh politik, dan tokoh masyarakat turut menjadi pihak yang memberikan perhatian terhadap perkara dugaan penyadapan tersebut.
"Untuk itu, Polri akan terus melakukan upaya yang optimal dalam menjawab apa yang menjadi keresahan masyarakat. Ini juga menjadi keresahan pimpinan negara, Bapak Presiden dan jajaran, serta tokoh-tokoh politik dan tokoh-tokoh masyarakat yang dalam hal ini menjadi korban penyadapan secara ilegal," ujarnya.
Kapolri minta publik beri waktu kepada penyidik
Kapolri meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada penyidik untuk menjalankan proses hukum secara maksimal.
Ia menegaskan bahwa Polri berupaya menuntaskan rangkaian perkara tersebut agar perkembangan dan hasil penanganannya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
"Berikan kami waktu untuk bisa menuntaskan dan menjawab ini semua kepada masyarakat," ucap Suyudi.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan komitmen kepolisian untuk melanjutkan penyidikan di tengah perhatian publik terhadap dugaan penyadapan ilegal yang disebut melibatkan sejumlah pejabat tinggi Polri.
Polri paparkan perkembangan penyidikan di hadapan Komisi III DPR
Sebelumnya, dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Polri memaparkan perkembangan penanganan sejumlah perkara yang berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal, penghapusan dokumen elektronik, dan akses ilegal.
Selain itu, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana turut serta yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar.
Penerbitan laporan tersebut menjadi bagian dari proses pendalaman penyidikan terhadap dugaan perbuatan dan keterlibatan pihak-pihak terkait.
Melalui rangkaian penyidikan tersebut, kepolisian berupaya mengungkap perkara berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh penyidik.
Dengan demikian, proses hukum terhadap dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, penghapusan dokumen elektronik, hingga dugaan makar masih menjadi fokus penanganan Polri.
