Kasus Penyadapan Seret Listyo Cs, Jimly: Jika Terbukti Makar Bisa Berujung Hukuman Mati!

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menyoroti dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan kemungkinan penerapan unsur makar. (Dok. Ist)

PEWARTA.CO.ID — Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri berpotensi memasuki babak hukum yang lebih serius.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) sekaligus pakar hukum tata negara, Jimly Asshiddiqie, menilai motif di balik dugaan penyadapan tersebut harus dibongkar melalui proses persidangan, termasuk kemungkinan adanya unsur makar.

Jimly menegaskan, pengadilan nantinya menjadi tempat untuk membuktikan tujuan sebenarnya dari aktivitas penyadapan yang dipersoalkan tersebut.

Menurutnya, apabila terbukti terdapat maksud membunuh Presiden, melumpuhkan kemampuan kepala negara menjalankan pemerintahan, atau mengkhianati kepentingan negara, perkara tersebut dapat dikaitkan dengan unsur tindak pidana makar.

"Nanti pasti di forum pengadilan, ini kan akan terungkap motifnya apa, apa betul mau membunuh presiden, atau mau membuat presiden lumpuh tidak lagi menjalankan tidak bisa lagi menjalankan pemerintahan, atau misalnya untuk berkhianat pada kepentingan negara, nah semua itu bisa masuk unsur makar, yang ancamannya bisa hukuman mati," kata Jimly di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta, Minggu (8/11/2026).

Pernyataan tersebut menambah sorotan terhadap kasus yang kini tengah ditangani Bareskrim Polri. Perkara yang awalnya berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap komunikasi Presiden Prabowo kini juga didalami dari kemungkinan adanya motif yang lebih jauh.

Jimly ingatkan ancaman hukuman mati tidak bisa langsung disimpulkan

Meski menyinggung kemungkinan penerapan pasal makar, Jimly meminta masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa para pihak yang terseret perkara tersebut telah melakukan tindakan makar.

Ia menegaskan, dugaan tersebut masih berada pada tahap indikasi awal dan membutuhkan pembuktian materiil yang kuat di pengadilan.

"Tapi belum bisa kita langsung apa, tetapkan demikian karena ini baru indikasi. Nanti pembuktiannya di forum pengadilan," ujarnya.

Menurut Jimly, pengungkapan motif menjadi bagian penting untuk menentukan apakah tindakan yang diduga dilakukan para tersangka hanya berkaitan dengan penyadapan ilegal atau merupakan bagian dari rangkaian perbuatan yang memiliki tujuan mengancam keselamatan Presiden dan penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan demikian, kemungkinan penerapan pasal makar tidak cukup hanya didasarkan pada fakta adanya penyadapan. Penyidik harus mengungkap maksud, tujuan, serta keterlibatan masing-masing pihak melalui alat bukti yang sah.

Jimly sebut ancaman pidana penyadapan ilegal minimal 10 tahun

Terlepas dari kemungkinan adanya unsur makar, Jimly menilai dugaan penyadapan ilegal tersebut telah memiliki konsekuensi hukum serius.

Ia merujuk ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Berdasarkan penilaiannya, perbuatan penyadapan ilegal dapat diancam pidana penjara minimal 10 tahun.

"Yang jelas dari segi Undang-Undang ITE, KUHP, penyadapan ilegal ini ancamannya ya minimal 10 tahun. Gitu loh. Jadi kira-kira kalau urusan 10 tahun, udah di tangan ini. Tapi kalau untuk hukuman mati, nah itu masih masih perlu pembuktian-pembuktian yang biarlah nanti urusan pengadilan yang membuktikannya, gitu ya. Kita jangan mendahului gitu," tuturnya.

Jimly membedakan konsekuensi hukum atas dugaan penyadapan ilegal dengan kemungkinan ancaman pidana mati apabila unsur makar terbukti. Menurutnya, penerapan ancaman yang lebih berat tersebut harus menunggu hasil pembuktian di persidangan.

Karena itu, ia mengingatkan agar proses hukum berjalan berdasarkan bukti dan tidak didahului kesimpulan yang belum teruji.

Dukung Kapolri bongkar kasus sampai ke akar-akarnya

Dalam kesempatan tersebut, Jimly juga menyampaikan dukungannya kepada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk mengusut tuntas perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.

Ia meminta kepolisian tidak berhenti pada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi turut menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain maupun motif di balik aktivitas tersebut.

"Jadi kita dukung Kapolri dengan segala ketegasannya untuk memberantas ini sampai ke akar-akarnya," pungkasnya.

Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut dugaan penyalahgunaan teknologi pengawasan terhadap komunikasi kepala negara. Selain mengungkap pihak yang bertanggung jawab, penyidik juga dituntut menjelaskan bagaimana penyadapan dilakukan, apa tujuan pengumpulan informasi, serta apakah terdapat kepentingan lain di balik perbuatan tersebut.

Pada akhirnya, kepastian mengenai ada atau tidaknya unsur makar akan bergantung pada hasil penyidikan dan pembuktian di pengadilan. Jimly menegaskan bahwa proses hukum harus menjadi dasar untuk mengungkap seluruh motif dan pertanggungjawaban para pihak yang terlibat.