Kata Organisasi Perempuan Rakyat Indonesia Soal Penyadapan Presiden: Orang Terdekat Harusnya Melindungi, Bukan Menyadap!
 |
| Ketua Umum Perempuan Rakyat Indonesia Hardini Puspasari mendukung pengusutan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. (Dok. Ist) |
PEWARTA.CO.ID — Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto terus menuai sorotan. Kali ini, dukungan terhadap langkah Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto untuk membongkar perkara tersebut datang dari Ketua Umum Perempuan Rakyat Indonesia, Hardini Puspasari.
Hardini menilai pengusutan kasus tersebut harus dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan profesional. Menurutnya, penyalahgunaan kewenangan penyadapan di lingkungan aparat penegak hukum bukan persoalan biasa karena berpotensi mengancam keamanan komunikasi strategis kepala negara sekaligus merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Ia menegaskan, pihak yang seharusnya berada di sekitar Presiden dan bertugas melindungi kepentingan negara justru tidak boleh menyalahgunakan kewenangan untuk melakukan penyadapan di luar prosedur hukum.
“Seharusnya pihak terdekat melindungi Presiden, bukan justru melakukan penyadapan yang menyimpang dari prosedur dan ketentuan hukum. Dugaan penyalahgunaan kewenangan tersebut karena berpotensi mengancam keamanan komunikasi strategis kepala negara,” kata Hardini dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu (8/11/2026).
Menurutnya, penggunaan teknologi penyadapan oleh aparat pemerintah harus memiliki dasar hukum dan mengikuti prosedur yang berlaku. Perangkat tersebut semestinya digunakan untuk mendukung kepentingan penegakan hukum, seperti pemberantasan terorisme, perdagangan orang, dan peredaran narkoba.
Namun, apabila digunakan di luar kewenangan dan standar operasional prosedur (SOP), teknologi pengawasan justru berpotensi menjadi alat penyalahgunaan kekuasaan.
“Enggak bisa alat penyadapan. Ini malah justru di luar SOP yang berlaku,” ujar Hardini.
Hardini desak pengawasan alat penyadapan diperketat
Selain mendukung pengusutan perkara, Hardini meminta pemerintah dan DPR memperkuat regulasi serta mekanisme pengawasan terhadap penggunaan perangkat penyadapan.
Ia mengusulkan penerapan standar keamanan siber yang lebih ketat, audit berkala, serta pengendalian akses terhadap teknologi pengawasan yang dimiliki institusi negara.
Menurutnya, pengawasan tersebut diperlukan agar penggunaan perangkat penyadapan tidak keluar dari tujuan penegakan hukum dan tetap menghormati hak privasi seluruh warga negara.
Hardini juga menekankan pentingnya pengawasan legislatif agar kewenangan penyadapan tidak digunakan secara sewenang-wenang. Setiap tindakan pengawasan komunikasi harus memiliki landasan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia mengapresiasi keputusan Kapolri Suyudi Ario Seto yang membentuk tim khusus untuk mendalami dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.
“Saya mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto, membentuk tim khusus untuk mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden. Bravo untuk Kapolri Suyudi atas langkah pengusutan kasus ini secara serius," kata Hardini.
Ia berharap proses penyelidikan dapat berjalan secara profesional dan menghasilkan kejelasan mengenai pihak-pihak yang terlibat, termasuk kemungkinan penyalahgunaan kewenangan serta alur penggunaan teknologi penyadapan.
Pengungkapan perkara secara transparan dinilai penting untuk memastikan pertanggungjawaban hukum sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap Polri.
Hardini ingatkan ancaman proxy war dari dalam negeri
Hardini juga menyoroti dampak dugaan penyadapan ilegal terhadap stabilitas politik dan keamanan nasional. Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh berkembang menjadi konflik internal yang justru melemahkan persatuan bangsa.
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dan tetap menjaga persatuan di tengah mencuatnya kasus yang melibatkan sejumlah personel kepolisian tersebut.
“Jangan sampai kita terkena proxy war di dalam. Lalu kita menjadi lemah,” ujarnya.
Hardini menilai penguatan sistem keamanan negara harus berjalan beriringan dengan pengawasan terhadap kewenangan aparat. Dengan begitu, institusi yang mendapatkan mandat menjaga keamanan tidak justru menjadi sumber ancaman akibat penyalahgunaan teknologi maupun kekuasaan.
Empat personel Polri ditetapkan sebagai tersangka
Sebagai informasi, Polri sebelumnya telah menetapkan empat personel berinisial LSP, AS, EH, dan SU sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal atau illegal tapping, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.
Keempatnya diduga terlibat dalam aktivitas penyadapan tanpa prosedur terhadap sejumlah nomor telepon selama periode 2025–2026.
Sasaran penyadapan yang diungkap Polri tidak hanya mencakup Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Polri menyebut aktivitas tersebut diduga dilakukan tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi (LP). Penyadapan itu juga disebut tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum.
Selain dugaan penyadapan tanpa prosedur, penyidik turut mendalami dugaan penghapusan hasil penyadapan untuk menghilangkan jejak aktivitas tersebut.
Presiden Prabowo sebelumnya telah memerintahkan Kapolri agar perkara ini diusut sampai tuntas secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dukungan dari Perempuan Rakyat Indonesia melalui Hardini Puspasari menambah desakan publik agar pengungkapan kasus tidak berhenti pada penetapan tersangka. Penelusuran terhadap kemungkinan penyalahgunaan kewenangan, sistem pengawasan, serta pihak-pihak lain yang terlibat dinilai penting untuk memastikan keamanan komunikasi negara tetap terjaga.
