Kepala Bakom Sebut Jenderal Terseret Kasus Penyadapan Prabowo Terindikasi Makar, Tegaskan Tak Ada yang Kebal Hukum!

Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan menyampaikan pandangannya mengenai penegakan hukum dan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. (Dok. Ist)

PEWARTA.CO.ID — Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menegaskan tidak boleh ada pejabat negara yang kebal hukum, termasuk jenderal yang terseret kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia bahkan menyebut penangkapan oknum jenderal dalam perkara tersebut sebagai bukti bahwa hukum kini harus berlaku tanpa pandang bulu.

Syahganda menilai Presiden Prabowo tengah mengubah paradigma penegakan hukum yang selama ini kerap dipersepsikan tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas.

“Penangkapan oknum jenderal penyadap pembangkang yang terindikasi makar menegaskan tidak ada lagi yang kebal aturan,” kata Syahganda, Senin (9/11/2026).

Pernyataan tersebut muncul di tengah sorotan terhadap perkara dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri.

Syahganda menilai pengungkapan perkara tersebut membawa pesan penting bagi seluruh pejabat dan birokrat bahwa jabatan maupun fasilitas negara bukanlah hak istimewa yang dapat digunakan tanpa pertanggungjawaban.

Menurutnya, seluruh fasilitas yang dinikmati penyelenggara negara berasal dari rakyat sehingga setiap pejabat wajib menjalankan amanah sesuai kepentingan masyarakat.

Meski menggunakan istilah terindikasi makar, pernyataan tersebut merupakan penilaian Syahganda. Dugaan tindak pidana makar tetap harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan pembuktian hukum.

Prabowo ingin ingatkan pejabat soal pengabdian kepada rakyat

Selain menyoroti penegakan hukum terhadap jenderal yang terseret perkara penyadapan, Syahganda menyampaikan bahwa pemerintahan Prabowo juga ingin menempatkan petani dan nelayan sebagai kelompok penting dalam pembangunan nasional.

Ia menyebut petani dan nelayan sebagai pahlawan bangsa karena terus bekerja memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Komitmen pemerintah terhadap kelompok tersebut, menurut Syahganda, tercermin melalui sejumlah program yang sedang dijalankan, mulai dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), hingga Sekolah Rakyat.

Program Perlindungan Sosial (Perlinsos), Cek Kesehatan Gratis (CKG), dan perbaikan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) juga disebut sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat kesejahteraan masyarakat.

Syahganda menilai berbagai program tersebut menunjukkan arah kebijakan Presiden Prabowo yang berupaya memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Ratusan aturan pertanian dipangkas, NTP tembus 132

Di sektor pertanian, Syahganda menyoroti langkah pemerintah memangkas ratusan aturan yang sebelumnya dianggap menyulitkan petani, terutama dalam mengakses pupuk bersubsidi.

Ia mengatakan penyederhanaan regulasi tersebut membuat proses mendapatkan pupuk bersubsidi menjadi lebih mudah dibandingkan sebelumnya.

“Kini, pupuk gampang didapat. Angka Nilai Tukar Petani tembus 132, paling tinggi yang pernah ada,” kata Syahganda.

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan indikator yang menggambarkan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dan indeks harga yang harus dibayarkan. Kenaikan NTP menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan daya beli petani.

Menurut Syahganda, perbaikan kebijakan pertanian tersebut berjalan seiring dengan peningkatan produksi pangan nasional.

Ia menyebut Indonesia dalam dua tahun pemerintahan Prabowo telah mencapai swasembada untuk delapan komoditas pangan. Produksi beras nasional juga diklaim mencatatkan angka tertinggi sepanjang sejarah, sementara cadangan beras berada pada posisi yang semakin kuat.

Capaian tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri.

Syahganda minta persatuan tetap dijaga

Meski menyoroti sejumlah capaian pemerintahan Prabowo, Syahganda mengingatkan bahwa perjuangan membangun Indonesia belum selesai.

Ia menilai persatuan nasional harus tetap menjadi modal utama dalam menjalankan pembangunan, memperkuat ketahanan pangan, serta memastikan berbagai program pemerintah benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.

Menurutnya, penegakan hukum tanpa pandang bulu harus berjalan beriringan dengan keberpihakan terhadap rakyat. Tidak boleh ada penyalahgunaan kewenangan, sekalipun dilakukan oleh pejabat yang memiliki jabatan tinggi di lingkungan pemerintahan maupun institusi negara.

“Perjuangan belum selesai. Persatuan adalah modal terbesar kita,” tegas Syahganda.

Melalui pernyataannya, Kepala Bakom tersebut menekankan dua pesan utama pemerintahan Prabowo, yakni penegakan hukum tanpa memberikan keistimewaan kepada pejabat tertentu serta pembangunan yang menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas.