Kepala BGN Sebut Belanja Bahan Baku MBG Tembus Rp145 Triliun pada 2026
![]() |
| Kepala BGN Sudaryono meninjau operasional dapur MBG/SPPG. (Dok. Ist) |
PEWARTA.CO.ID — Belanja bahan baku untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sepanjang 2026 diperkirakan menembus lebih dari Rp145 triliun.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan, besarnya anggaran tersebut harus memberikan dampak ekonomi yang lebih luas, terutama bagi masyarakat di tingkat desa dan kecamatan.
Menurutnya, perputaran dana MBG tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Program tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan aktivitas ekonomi petani, peternak, pedagang pasar tradisional, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Untuk bahan baku saja di tahun 2026 ini, total dana yang dibelanjakan untuk membeli bahan baku lebih dari Rp145 triliun dalam satu tahun. Kita ingin bahwa MBG ini bukan hanya untuk memberikan gizi bagi anak-anak, ibu hamil dan menyusui, tapi juga memberikan dampak kepada ekonomi yang ada di desa, di kecamatan, bagi pedagang, pedagang tradisional, peternak, petani, UMKM," ujar Sudaryono dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 20 November 2026.
Anggaran MBG diharapkan gerakkan ekonomi lokal
Sudaryono menjelaskan, besarnya belanja bahan baku MBG berpotensi mempercepat perputaran ekonomi masyarakat sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru.
Untuk mewujudkan hal tersebut, BGN berupaya membangun rantai pasok yang melibatkan produsen dan pelaku usaha lokal sebagai pemasok kebutuhan dapur MBG.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah menghadirkan Loka MBG, sebuah aplikasi atau mekanisme belanja daring yang dirancang untuk mempertemukan kebutuhan dapur MBG dengan pemasok di daerah.
Melalui sistem tersebut, pengadaan bahan baku diharapkan tidak hanya bergantung pada perusahaan besar atau pemasok dari wilayah yang jauh.
Petani, peternak, koperasi, dan pedagang lokal juga diharapkan memperoleh kesempatan untuk terlibat dalam rantai pasok program tersebut.
"Kita lagi buat semacam aplikasi bernama Loka MBG untuk memastikan semuanya berjalan baik. Jangan sampai dapur-dapur ini kemudian membeli dari tempat-tempat yang jauh atau dari korporasi-korporasi yang memang sudah besar. Presiden menginginkan bahwa ekonomi ini harus tumbuh, ekonomi harus bergerak, ekonomi harus berputar dan dari perputaran APBN yang besar dari anggaran MBG yang besar ini," jelasnya.
BGN libatkan asosiasi petani dan peternak
Selain menyiapkan sistem pengadaan melalui Loka MBG, BGN juga mendorong keterlibatan rekanan yang telah terverifikasi.
Sejumlah pihak yang diarahkan untuk terlibat di antaranya asosiasi peternak, koperasi peternak ayam dan susu, serta asosiasi petani yang memasok kebutuhan beras dan sayuran.
Sudaryono menekankan bahwa keterlibatan produsen lokal harus didukung mekanisme pengadaan yang mampu menjaga keseimbangan harga.
Dengan mekanisme tersebut, petani dan peternak diharapkan memperoleh harga jual yang layak, sedangkan konsumen tetap terlindungi dari kenaikan harga yang tidak wajar.
Menurutnya, pemerintah telah memiliki instrumen pengendalian harga melalui Harga Acuan Pemerintah (HAP) di tingkat produsen dan Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat konsumen.
Kedua instrumen tersebut perlu diperhatikan dalam proses pembelian bahan baku untuk kebutuhan dapur MBG.
"Kalau terlalu tinggi kita turunkan sesuai dengan HET, kalau terlalu murah kita naikkan sesuai dengan HAP sehingga produsennya juga semangat untuk berproduksi, baik petani atau peternaknya, konsumennya juga tidak merasa dirugikan," tegasnya.
BGN siapkan sistem pengadaan untuk ribuan dapur MBG
Sudaryono mengakui, rantai pasok bahan baku untuk program MBG masih membutuhkan pembenahan agar keterlibatan produsen lokal dapat berjalan lebih optimal.
Ia menilai pengawasan secara langsung ke sejumlah dapur belum cukup untuk memastikan seluruh proses pengadaan berjalan sesuai harapan.
Dengan jumlah dapur yang mencapai sekitar 27.000 unit, BGN membutuhkan sistem yang dapat membantu mengawasi sekaligus memperbaiki mekanisme pengadaan secara lebih menyeluruh.
Karena itu, pengembangan Loka MBG menjadi salah satu upaya untuk membangun sistem pengadaan yang lebih teratur dan memperluas keterlibatan pemasok lokal.
"Saya sebagai Kepala BGN harus do something dong. Kan enggak bisa kita biarkan. Kalaupun kita sidak satu dua enggak akan selesai kita sidak 27.000 dapur. Jadi harus kita siapkan sistem yang prima," pungkasnya.
Melalui pembenahan rantai pasok dan penguatan keterlibatan produsen daerah, BGN berharap belanja bahan baku MBG tidak hanya mendukung pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di berbagai wilayah.
